VOI - Voice of Indonesia | Informing, Connecting, Dignifying

VOInews, Jakarta: Duta Besar Swedia untuk Indonesia, Timor Leste dan ASEAN, Daniel Blockert mengatakan Indonesia telah menjadi pasar yang menarik bagi investor asal Swedia. Menurut dia, Di sela acara peluncuran ia menjelaskan hingga saat ini sudah ada perusahaan Swedia yang berproduksi di Indonesia dan berinvestasi di berbagai bidang.

"Indonesia merupakan pasar yang menarik bagi perusahaan Swedia. Kami memiliki perusahaan Swedia yang sudah berproduksi di Indonesia. Kami juga memiliki perusahaan yang berinvestasi di bidang lain di sini," katanya dalam peluncuran Platform Layanan Kesehatan 2024 yang menjadi bagian dari Kemitraan Berkelanjutan Swedia-Indonesia (SISP), di Jakarta, Jumat (26/4/2024).

Daniel Blockert mengatakan investor Swedia memiliki optimisme tinggi karena Indonesia sudah melakukan sejumlah reformasi yang mendukung iklim investasi di dalam negeri. Dengan adanya banyak fasilitas yang ditawarkan oleh Indonesia, Daniel Blockert mengatakan para investor menganggap investasi di Indonesia adalah langkah yang tepat.

"Saya pikir apa yang saya dengar ketika saya berbicara dengan perusahaan-perusahaan Swedia adalah bahwa terdapat banyak optimisme. karena reformasi telah dilakukan dan reformasi juga sedang berjalan dan menurut saya komunitas bisnis secara umum berpendapat bahwa ini adalah langkah besar ke arah yang benar," katanya.

Indonesia telah menjadi pasar yang potensial bagi investor Swedia. Menurut Duta Besar Daniel Blockert, ia akan sangat terkejut jika investasi Swedia di Indonesia tidak meningkat dalam tahun-tahun ke depan.

"Dan dengan pasar ini, dengan kemungkinan-kemungkinan yang Anda miliki di sini dengan banyaknya universitas, saya akan sangat terkejut jika investasi Swedia di sektor kesehatan tidak meningkat di Indonesia pada tahun-tahun mendatang. Dapat dikatakan bahwa ada banyak ketertarikan," katanya.

Sejak tahun 2020, Indonesia dan Swedia telah meningkatkan kerja sama bilateral kedua negara melalui skema Kemitraan Berkelanjutan Swedia-Indonesia (SISP) yang bertujuan mencapai Target Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) 2030 yang ditetapkan PBB.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyatakan, pemerintah Indonesia mendorong peningkatan hubungan antar pelaku usaha Indonesia dan Swedia untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di Indonesia. Ia meyakini, komunitas bisnis memiliki peran penting dalam menyukseskan upaya ini dengan difasilitasi oleh pemerintah.

VOInews, Jakarta: Indonesia dan Swedia meluncurkan Platform Layanan Kesehatan 2024 sebagai bagian dari Program Kemitraan Berkelanjutan Swedia-Indonesia (SISP) yang telah diluncurkan sejak 2020. Peluncuran ini dihadiri oleh Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin dan Duta Besar Swedia untuk Indonesia Timor Leste dan ASEAN Daniel Blockert, serta pelaku industri kesehatan dari kedua negara.

“Platform ini menunjukkan bagaimana berbagai pemangku kepentingan di Indonesia dan Swedia dapat berkolaborasi di sektor kesehatan," kata Budi Gunadi dalam sambutannya di Jakarta, Jumat (26/4/2024).

Budi Gunadi menyampaikan bahwa melalui SISP, pemerintah Indonesia ingin memfasilitasi sektor bisnis dari kedua negara untuk memperluas jaringan dan peluang kerja sama. Menurut dia, para pelaku bisnis memiliki peran tinggi dalam mendorong dan menyukseskan program kedua negara yang ingin meningkatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat.

"Kami, dari pihak pemerintah, perlu memfasilitasi sektor swasta dan sektor swasta perlu memperkuat keterlibatan mereka dengan pemangku kepentingan lainnya," katanya.

Duta Besar Swedia untuk Indonesia, Timor Leste dan ASEAN, Daniel Blockert mengatakan Peluncuran Platform Kesehatan SISP menjadi momen penting dalam kemitraan jangka panjang antara Swedia dan Indonesia. Platform yang mencakup berbagai kerja sama bidang kesehatan ini, menurut dia, akan mendukung visi Indonesia dalam bidang kesehatan.

"Program-program seperti peningkatan kapasitas, simposium layanan kesehatan, dan inisiatif bersama, akan menyatukan para ahli kedua negara untuk memenuhi visi pemerintah Indonesia dalam bidang kesehatan," katanya.

Kemitraan berkelanjutan Swedia-Indonesia (SISP) adalah platform antar pemerintah (G-to-G) untuk mengembangkan kolaborasi antara Swedia dan Indonesia dimana kedua negara bekerja sama untuk memenuhi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) 2030. Kemitraan ini bertujuan untuk membina kerja sama antara institusi dan perusahaan Swedia dan Indonesia di berbagai sektor termasuk transportasi, energi, kesehatan, pertambangan dan manufaktur.

Platform Layanan Kesehatan SISP bekerja pada tiga tingkatan: antar pemerintah, akademisi melalui program beasiswa PhD, serta sektor swasta melalui Program Pengembangan Layanan Kesehatan. Melalui upaya kolaboratif perusahaan Swedia, termasuk AstraZeneca, Elekta, Essity, Getinge, dan Hemocue, Platform Layanan Kesehatan SISP bertujuan untuk memanfaatkan keahlian dan inovasi Swedia untuk berkontribusi pada layanan kesehatan berkelanjutan di Indonesia, dengan fokus pada bidang-bidang utama seperti digitalisasi, perawatan kanker, perawatan darurat kritis, perawatan diabetes, serta kesehatan ibu dan anak.

VOInews, Jakarta: Indonesia menyampaikan penyesalan atas kegagalan Dewan Keamanan Persatuan Bangsa-Bangsa (DK PBB) dalam mengesahkan keanggotaan Palestina di PBB. DK PBB untuk kesekian kalinya gagal menghasilkan Resolusi mengenai keanggotaan penuh Palestina di PBB akibat veto yang dilakukan oleh Amerika Serikat selaku anggota tetap DK PBB.

"Indonesia sangat menyesalkan kegagalan DK PBB untuk kesekian kalinya dalam mengesahkan resolusi mengenai keanggotaan penuh Palestina di PBB, dikarenakan veto oleh salah satu Anggota Tetap DK PBB," tulis Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI dalam akun media sosial X yang dipantau dari Jakarta, Jumat (19/4/2024).

Dalam pemungutan suara (12 suara mendukung dan satu menolak, dengan dua abstain), DK PBB tidak mengadopsi rancangan resolusi yang akan merekomendasikan Majelis Umum untuk mengadakan pemungutan suara dengan keanggotaan PBB yang lebih luas untuk mengizinkan Palestina bergabung sebagai Negara Anggota penuh PBB.

Rancangan resolusi tersebut merupakan salah satu yang terpendek dalam sejarah Dewan Keamanan: “Dewan Keamanan, setelah memeriksa permohonan Negara Palestina untuk diterima di PBB (S/2011/592), merekomendasikan kepada Majelis Umum agar Negara Palestina diterima menjadi anggota PBB.”

Indonesia menilai Palestina tidak mengalami kemajuan dalam hal mencapai keanggotaan penuh PBB. Palestina mendapatkan status negara pengamat (observer) PBB pada 2012.

"Kemajuan menuju keanggotaan penuh Palestina tersendat sejak Palestina memperoleh status negara pengamat PBB pada tahun 2012, meskipun terdapat dukungan penuh dari mayoritas negara anggota PBB," tulis Kemlu RI.

Indonesia menegaskan mekanisme veto dalam sidang DK PBB oleh Amerika Serikat menghambat upaya menciptakan perdamaian di Timur Tengah.

"Veto ini sekali lagi mengkhianati aspirasi bersama untuk menciptakan perdamaian jangka panjang di Timur Tengah," tulis Kemlu RI.

Indonesia berkomitmen untuk terus mendukung Palestina di PBB. Indonesia optimis PBB akan memberikan kedudukan yang setara terhadap Palestina di antara negara-negara dalam proses perdamaian menuju solusi dua-negara.

"Indonesia menegaskan kembali dukungannya terhadap keanggotaan penuh Palestina di PBB, yang akan memberikan Palestina kedudukan yang patut di antara negara-negara dan kedudukan yang setara dalam proses perdamaian menuju pencapaian solusi dua negara," tutup Kemlu RI.

VOInews, Jakarta: Indonesia menyampaikan penyesalan atas kegagalan Dewan Keamanan Persatuan Bangsa-Bangsa (DK PBB) dalam mengesahkan keanggotaan Palestina di PBB. DK PBB untuk kesekian kalinya gagal menghasilkan Resolusi mengenai keanggotaan penuh Palestina di PBB akibat veto yang dilakukan oleh Amerika Serikat selaku anggota tetap DK PBB.

"Indonesia sangat menyesalkan kegagalan DK PBB untuk kesekian kalinya dalam mengesahkan resolusi mengenai keanggotaan penuh Palestina di PBB, dikarenakan veto oleh salah satu Anggota Tetap DK PBB," tulis Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI dalam akun media sosial X yang dipantau dari Jakarta, Jumat (19/4/2024).

Dalam pemungutan suara (12 suara mendukung dan satu menolak, dengan dua abstain), DK PBB tidak mengadopsi rancangan resolusi yang akan merekomendasikan Majelis Umum untuk mengadakan pemungutan suara dengan keanggotaan PBB yang lebih luas untuk mengizinkan Palestina bergabung sebagai Negara Anggota penuh PBB.

Rancangan resolusi tersebut merupakan salah satu yang terpendek dalam sejarah Dewan Keamanan: “Dewan Keamanan, setelah memeriksa permohonan Negara Palestina untuk diterima di PBB (S/2011/592), merekomendasikan kepada Majelis Umum agar Negara Palestina diterima menjadi anggota PBB.”

Indonesia menilai Palestina tidak mengalami kemajuan dalam hal mencapai keanggotaan penuh PBB. Palestina mendapatkan status negara pengamat (observer) PBB pada 2012.

"Kemajuan menuju keanggotaan penuh Palestina tersendat sejak Palestina memperoleh status negara pengamat PBB pada tahun 2012, meskipun terdapat dukungan penuh dari mayoritas negara anggota PBB," tulis Kemlu RI.

Indonesia menegaskan mekanisme veto dalam sidang DK PBB oleh Amerika Serikat menghambat upaya menciptakan perdamaian di Timur Tengah.

"Veto ini sekali lagi mengkhianati aspirasi bersama untuk menciptakan perdamaian jangka panjang di Timur Tengah," tulis Kemlu RI.

Indonesia berkomitmen untuk terus mendukung Palestina di PBB. Indonesia optimis PBB akan memberikan kedudukan yang setara terhadap Palestina di antara negara-negara dalam proses perdamaian menuju solusi dua-negara.

"Indonesia menegaskan kembali dukungannya terhadap keanggotaan penuh Palestina di PBB, yang akan memberikan Palestina kedudukan yang patut di antara negara-negara dan kedudukan yang setara dalam proses perdamaian menuju pencapaian solusi dua negara," tutup Kemlu RI.