VOI - Voice of Indonesia | Informing, Connecting, Dignifying

Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) atau Indonesia Eximbank menegaskan akan memberikan skema pembiayaan dan penjaminan terbaik untuk segala bentuk kegiatan ekspor khususnya ke negara Afrika. Hal itu diungkapkan Direktur Eksekutif Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia Sinthya Roesli, di hadapan sejumlah delegasi negara-negara Afrika dan perwakilan beberapa Badan Usaha Milik Negara dalam Breakfast Business Dialogue, pada ajang Indonesia - Africa Infrastructure Dialogue (IAID) 2019 di Nusa Dua, Bali, Rabu (21/8).

Sinthya menjelaskan, untuk mendukung pengembangan infrastruktur di luar negeri melalui sejumlah Badan Usaha Milik Negara-BUMN berpengalaman, LPEI bisa menjalankan sejumlah skema pembiayaan. Salah satunya berupa buyer’s credit atau pembiayaan kepada pembeli produk atau jasa Indonesia di luar negeri. Dalam hal ini, LPEI bisa memberikan fasilitas buyer’s credit ke pemerintah negara Afrika sebagai pemilik proyek maupun badan usaha di negara terkait. Selain itu, menurut Sinthya Roesli, pihaknya juga memberikan kredit investasi atau overseas investment financing dan juga pembiayaan modal kerja kepada BUMN yang menggarap proyek sektor konstruksi di luar negeri.

Sinthya menambahkan, Indonesia juga telah menerapkan fasiltias semi-concessional loan (pinjaman lunak), yakni National Interest Account (NIA) atau Penugasan Khusus Ekspor (PKE). Afrika pun merupakan salah satu wilayah tujuan utama dari program ini.

National Interest Account merupakan pinjaman lunak yang diberikan LPEI khusus berupa pembiayaan ekspor atas transaksi atau proyek yang secara komersial sulit dilaksanakan, tetapi dianggap perlu untuk menunjang kebijakan  atau program ekspor nasional. Melalui skema ini, LPEI telah memberikan fasilitas pembiayaan kepada BUMN strategis untuk sejumlah proyek di Afrika. Salah satunya diberikan kepada kepada PT Dirgantara Indonesia (Persero) untuk pembelian pesawat CN 235 oleh Senegal senilai 147 Miliar rupiah. Selain itu, fasilitas ini diberikan kepada PT Wijaya Karya Tbk. (Persero) untuk pembangunan perumahan di Aljazair senilai Rp187 miliar.

Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia yang memiliki aset mencapai 118,4 triliun rupiah per Juni 2019, akan memberikan skema pembiayaan dan penjaminan terbaik untuk segala bentuk kegiatan ekspor khususnya ke negara Afrika.

Bertepatan dengan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke 74, pertemuan para pihak yang ke 18, Conference of the Parties to the Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES CoP18) yakni konferensi global yang mengatur perdagangan tumbuhan dan satwa liar, resmi dibuka di Jenewa – Swiss, 17 Agustus lalu.

Menyambut peringatan hari kemerdekaan Indonesia, maka pada hari pertama CoP18 CITES, Indonesia menjadi tuan rumah side event yang mengusung tema “Indonesia’s Conservation Initiatives: Curbing Illegal Wildlife Trade and Strengthening Legal Market System”. Side event ini bertujuan menyampaikan upaya yang telah dilakukan Indonesia dalam konservasi tumbuhan dan satwa liar melalui penguatan kebijakan dan sistem perdagangan legal yang berkelanjutan sesuai dengan konvensi CITES.

Duta Besar Hasan Kleib, Perwakilan Tetap Republik Indonesia untuk Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB), Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization – WTO) dan Organisasi Internasional lainnya di Jenewa, dalam pidato pembukaannya menyampaikan, bahwa perdagangan ilegal satwa liar merupakan tantangan global yang membutuhkan perhatian yang sangat serius. Kolaborasi adalah kunci untuk memperkuat dan mempercepat tindakan menghadapi tantangan perdagangan ilegal satwa liar yang terus berkembang.

Berbagai tanggapan dan diskusi dalam side event hari ini tersebut menjadi sarana mendapat masukan dan perspektif dari para pihak guna meningkatkan efektivitas kebijakan dan eksplorasi kebijakan dalam menghadapi perdagangan satwa liar ilegal.

Ardi Risman, Kasubdit Pencegahan dan Pengamanan Hutan wilayah Sumatera, dari Direktorat Jenderal Penegakan Hukum KLHK, menyampaikan bahwa Pemerintah Indonesia juga telah berhasil menangani 247 kasus dan 170 diantaranya dari kasus tersebut telah berhasil diproses lebih lanjut menjadi P21. Terkait kejahatan satwa liar, dalam kurun waktu 3 tahun terakhir, Indonesia juga telah berhasil mengungkap perdagangan illegal lebih dari 99 jenis satwa secara online. Upaya ini berkat kolaborasi dan dukungan dari berbagai mitra pemerintah termasuk LSM.

Selanjutnya, Clarissa D. Arida dari ASEAN Center for Biodiversity-ACB menyampaikan apresiasi terhadap upaya pemerintah Indonesia dan siap untuk terus memberikan dukungan terhadap upaya-upaya konservasi di wilayah Asia Tenggara termasuk Indonesia.

Sementara itu, Perwakilan dari Tiongkok, Yuan Liangchen dari China National Forestry and Grassland Administration, dalam pesannya juga menyebutkan bahwa Indonesia dan Tiongkok telah memiliki kerjasama terkait isu-isu kehutanan dan juga pelaksanaan CITES. 

Dalam momentum Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Indonesia ke74, Bank Indonesia di Jakarta, Sabtu, 17 Agustus meluncurkan secara resmi QRIS atau QR Code Indonesian Standard. QRIS merupakan sistem Quick Response (QR) Code untuk pembayaran melalui aplikasi uang elektronik server based, dompet elektronik, atau mobile banking yang dapat digunakan di semua aplikasi ponsel. Dalam peluncuran tersebut Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo mengatakan penggunaan QRIS bakal memberikan banyak keuntungan dan juga kemudahan dan keuntungan bagi konsumen. Salah satu keuntungannya  adalah biayanya yang tergolong lebih rendah dan cenderung seragam antarpelaku Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran. Hal ini tercermin lewat persentase biaya merchant discount rate (MDR) untuk merchant reguler.

Dijelaskan,  keberadaan QRIS bertujuan untuk mendorong efisiensi transaksi, mempercepat inklusi keuangan, memajukan Usaha Mikro, Kecil, Menengah-UMKM, yang pada akhirnya dapat mendorong pertumbuhan ekonomi.  Karena  QRIS ini adalah satu-satunya transaksi QR yang asli di Indonesia, menjadi pertanda Indonesia akan menjadi negara maju modern dan lebih berpendapatan tinggi.

Sistem yang diluncurkan diberi nama QRIS Unggul, yang merupakan singkatan  UNiversal, GampanG, Untung, dan Langsung. Adapun QRIS disusun oleh Bank Indonesia dan Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI), dengan menggunakan standar internasional EMV Co.1.

Untuk tahap awal, QRIS fokus pada penerapan QR Code Payment model Merchant Presented Mode (MPM) dimana penjual (merchant) yang akan menampilkan QR Code pembayaran untuk dipindai oleh pembeli (customer) ketika melakukan transaksi pembayaran. Sebelum siap diluncurkan, spesifikasi teknis standar QR Code dan interkoneksinya telah melewati uji coba pada tahap pertama pada bulan September hingga November 2018 dan tahap kedua pada bulan April hingga Mei 2019.

Nantinya, implementasi QRIS secara nasional akan berlaku efektif mulai 1 Januari 2020. Hal tersebut dilakukan dengan maksud memberikan masa transisi persiapan bagi Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJSP).

Setelah sukses menyelenggarakan ‘Indonesia-Africa Forum’ -IAF pertama pada 10-11 April 2018 di Bali, Indonesia kembali menjadi tuan rumah kegiatan yang bertajuk ‘Indonesia Africa Infrastructure Dialog’. Forum ini merupakan kelanjutan dari Forum Indonesia-Afrika 2018.

Forum Indonesia Afrika pertama merupakan tonggak baru kerjasama Indonesia Afrika karena tidak hanya memperkuat hubungan yang sudah ada antara Indonesia dan Afrika yang ditempa sejak Konferensi Asia-Afrika 1955, tetapi juga membuka jalan baru bagi kerja sama ekonomi.

Sejarah mencatat, hubungan Indonesia dan Afrika sudah terjalin sejak diadakannya Konferensi Asia Afrika di Bandung, Jawa Barat tahun 1955. Hubungan Indonesia-Afrika kemudian dilanjutkan dengan diadakannya Asian-African Summit 2005, Asian-African Conference 2015, Indonesia-Africa Forum 2018 dan Indonesia-Africa Infrastructure Dialog 2019. Semua itu menunjukkan bahwa kemitraan Indonesia dengan negara-negara Afrika semakin erat, kuat, dan bermanfaat untuk semua. Saling kunjung bilateral kepala negara dan pemerintahan, pejabat tinggi, dan komunitas inti ekonomi juga berlangsung dinamis dan berguna nyata bagi kemajuan pembangunan bangsa bersama.

Dalam Forum Indonesia Afrika 2018, infrastruktur menjadi salah satu masalah yang paling disorot, karena Indonesia dan Afrika menganggap sektor ini sebagai prioritas tinggi untuk pembangunan di masa depan. Karena itu, Indonesia Africa Infrastrcuture Dialog diadakan yang mana Indonesia dan negara-negara dari kawasan Afrika berkumpul dan membahas potensi kerja sama.

Terbukti, forum dialog yang berlangsung 2 hari ini menciptakan hasil kongkret seperti perjanjian kerja sama antara Indonesia dan beberapa negara Afrika. Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi pun menyatakan rasa puasnya akan hasil Dialog Infrastruktur Indonesia Afrika ini karena menghasilkan kesepakatan bisnis yang mencapai 822 juta dolar, melampaui angka pencapaian tahun lalu sebesar 586 juta dolar AS.

Angka kesepakatan bisnis yang dicapai dalam forum dialog ini membuktikan kepercayaan dari negera-negara Afrika terhadap Indonesia semakin besar.

Semoga Dialog Infrastruktur Indonesia Afrika dapat semakin memperluas kerjasama antara Indonesia dan negara-negara Afrika serta meningkatkan berbagai konektifitas dan people-to-people contact antara Indonesia dan negara-negara Afrika.