VOI - Voice of Indonesia | Informing, Connecting, Dignifying

Sebanyak lima badan usaha milik negara (BUMN) akan menggarap empat proyek kerja sama bisnis di Laos. Hal itu disepakati dalam pertemuan Menteri BUMN Rini Soemarno dengan Menteri untuk Kantor Perdana Menteri Laos Alounkeo Kittikhoun di Jakarta, Rabu (28/8).

Kantor berita Antara melaporkan, kunjungan delegasi Laos tersebut merupakan tindak lanjut pertemuan Menteri Rini Soemarno dengan Perdana Menteri Republik Demokratik Rakyat Laos Thongloun Sisoulith dan penandatanganan nota kesepahaman kerja sama antara sejumlah BUMN Indonesia dengan Phonsavanh Group di Vientiane, Laos pada 25 Juni 2019 lalu.

BUMN yang menandatangani nota kesepahaman Juni lalu tersebut adalah PT Timah yang akan menggarap potensi tambang di Laos. PT Perkebunan Nusantara bersama PT Pupuk Indonesia juga akan menjalin kerja sama bidang pertanian dengan Phaiboun Trading Import and Export. Selanjutnya PT Inka juga akan menjalin kerja sama Konsorsium Kerja Sama Pembangunan Kereta Indonesia (IDRC), membangun jalur kereta sepanjang 195 kilometer dari Laos hingga kawasan pelabuhan di Vietnam sepanjang 195 kilometer. PT Bukit Asam dan Petrotrade dari Laos juga akan melakukan kerja sama terkait dengan perdagangan batu bara.

Khusus kerja sama antara PT Timah Tbk dengan Petrotrade, entitas dari Phonsavanh Group, juga akan melibatkan PT Pupuk Indonesia. Kerja sama tersebut meliputi eksplorasi untuk menemukan sumber baru bahan baku pupuk NPK yaitu KCl atau Kalium Klorida. PT Pupuk Indonesia siap ambil bagian sebagai “offtaker” atau pembeli yang akan menyerap bahan baku pupuk tersebut.

Selama ini, jenis bahan baku KCl masih harus diimpor karena tidak dapat diperoleh di Indonesia. Bahan baku KCl dari Pupuk Indonesia Grup banyak didatangkan dari negara Eropa Timur, salah satunya Belarusia. Potensi tambang KCl yang besar di Laos diharapkan dapat mendukung efisiensi harga dan biaya distribusi.

Delegasi Pemerintah Laos yang diwakilkan Menteri untuk Kantor Perdana Menteri Laos Alounkeo Kittikhoun dan Wakil Menteri Pekerjaan Umum dan Transportasi Laos Viengsavath Siphandone telah mengunjungi sejumlah pabrik dari Badan Usaha Milik Negara-BUMN terkait kerja sama tersebut.

Menteri untuk Kantor Perdana Menteri Laos Alounkeo Kittikhoun mengatakan kunjungan delegasi itu merupakan arahan pemerintah Laos untuk menarik investasi dari negara lain, termasuk Indonesia.

Menurut Kittikhoun, pabrik-pabrik BUMN sudah menggunakan teknologi tinggi sehingga diyakininya keempat proyek yang akan dikerjakan memiliki kualitas yang sangat baik.

Tahun ini, Brasil mengalami musibah luarbiasa , yakni kebakaran hutan Amazon yang sudah menjadi perhatian bagi khalayak dunia. Jika kita mengacu pada ucapan Presiden Perancis, Emmanuel Macron, Amazon menyumbang setidaknya 20 persen produksi oksigen dunia.  Karena itu, wajar jika para pemimpin dunia seperti Macron menaruh perhatian besar terhadap kebakaran hutan Amazon. Kebakaran ini dinilaim terparah di Brazil sejak 2013.  Berdasarkan data Badan Penelitian Luar Angkasa Brasil (INPE) yang dilansir USA Today pekan lalu, api yang menjalar di kawasan Amazon Brasil tahun ini mencapai 18.627 kilometer persegi. Jika dikomparasikan dengan salah satu wilayah di Indonesia, kebakaran hutan yang terjadi sudah seluas 28 kali luas Jakarta yang memiliki luas 661,5 kilometer persegi.

Menteri Pertahanan Brazil, Nelsom Jobim dan Menteri Lingkungan Brazil, Ricardo Salles menggambarkan rencana untuk memadamkan kebakaran yang telah memicu kemarahan internasional serta demonstrasi di Brasil terhadap cara Presiden Jair Bolsonaro menangani krisis lingkungan itu. Presiden Jair Bolsonaro pada Jumat, 23 Agustus 2019 mengizinkan militer untuk terlibat dalam memadamkan api.  Sebelumnya, dia juga telah menyebut perlindungan hutan sebagai hambatan bagi pembangunan ekonomi Brasil, berdebat dengan para pengkritik yang mengatakan Amazon menyerap banyak gas rumah kaca dan penting bagi dunia dalam upaya pengendalian perubahan iklim. Dalam perkembangannya, Pemerintah Brasil menolak bantuan dari negara-negara G7 untuk memerangi kebakaran hutan Amazon. Bantuan dana tersebut telah disampaikan dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) negara-negara industri yang tergabung dalam G7 di Biarritz, Prancis.  Presiden Jair Bolsonaro menolak tawaran bantuan dana dari negara-negara G7 sebesar US$22 juta atau setara Rp315 miliar untuk mengatasi kebakaran hutan di Amazon. Timbul pertanyaan mengapa pihak Brazil menolak bantuan untuk memerangi kebakaran hutan Amazon (?).

Berdasarkan laporan BBC (26/8) yang disampaikan oleh peneliti Inpe Alberto Setzer, musim kemarau menciptakan kondisi yang menguntungkan untuk penggunaan dan penyebaran api, tetapi kebakaran adalah ulah manusia, baik sengaja atau tidak sengaja. Tentunya, pihak Brazil seyogyanya membuka diri terhadap badan-badan internasional melalui PBB atau G7 untuk menangulangi dampak serius terhadap kebakaran Amazon.  Bantuan ini tidak boleh dikaitkan dengan motif politis. Jadi, masyarakat internasional harus bergandengan tangan guna mengambil tindakan darurat memadamkan kebakaran Amazon. Jika tidak, dampaknya bukan hanya negara yang mengalami kebakaran itu sendiri, tetapi juga negara-negara lain, khususnya negara tetangga.

Pemerintah Indonesia telah menetapkan asumsi makro pertumbuhan ekonomi dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2020 berada di 5,3 persen. Angka ini lebih tinggi dibanding target pertumbuhan ekonomi dalam APBN 2019 sebesar 5,2 persen. Mampukah Indonesia mencapai target pertumbuhan sebesar itu?

Jika melihat pertumbuhan ekonomi Indonesia pada lima tahun terakhir yang berada di kisaran 5 persen, perlu upaya ekstra keras untuk mencapai target pertumbuhan 5,3 persen. Pencapaian target pertumbuhan ekonomi 2019 semakin sulit dicapai di tengah situasi perang dagang antara Tiongkok dan Amerikat Serikat.

Salah satunya penyebab tidak tercapainya pertumbuhan ekonomi pada lima tahun terakhir adalah bahwa konsumsi hanya tumbuh di kisaran 5 persen.

Jika ingin mencapai target pertumbuhan sebesar 5,2 persen pada 2019 ini, maka perlu melakukan strategi agar konsumsi bertumbuh tinggi. Salah satu upaya untuk meningkatkan konsumsi adalah membangun ekonomi digital dalam mendorong konsumsi domestik.

Kontribusi ekonomi digital pada tahun 2018 mencapai sekitar 8,5 persen terhadap pendapatan domestik bruto (PDB) Indonesia. Jumlah tersebut naik 1,2 persen dibanding tahun 2017 yang kontribusinya hanya sebesar 7,3 persen terhadap PDB.

Prospek pertumbuhan ekonomi digital Indonesia ke depan dianggap cukup cerah dan bisa menjadi salah satu yang berkontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Oleh karena itu,  penting bagi pemerintah untuk memberi perhatian besar terhadap pembangunan ekonomi digital.

Untuk membangun ekonomi digital dalam mendorong konsumsi domestik, pemerintah perlu mempercepat penyelesaian pembangunan infrastruktur internet.  Saat ini, konektivitas jaringan internet di Indonesia sudah melebihi 90 persen. Namun, pemerintah masih punya pekerjaan rumah lain mengenai pemanfaatan koneksi internet tersebut secara efektif. Untuk itu, diperlukan literasi digital. Meski 50 persen dari total penduduk Indonesia telah menggunakan akses internet, indeks literasi digital Indonesia masih tergolong rendah.

Menurut data Skipper Developer yang dipublikasikan pada tahun 2019, pengguna internet Indonesia didominasi oleh kalangan laki-laki sebanyak 52,5 persen, sedangkan perempuan hanya 47,5 persen. Data tersebut juga menyebutkan bahwa 65 persen atau 86,3 juta pengguna internet berada di Pulau Jawa. Ini artinya bahwa ada kesenjangan digital antara Jawa dan Luar Jawa.

Konferensi tingkat tinggi 7 negara industri maju, G7, yang berlangsung di Biarritz (baca:bɪəˈrɪts), Perancis, menghasilkan kesepakatan  bidang ekonomi, perdagangan dan politik internasional.  

Di bidang perdagangan, G7 yang  diikuti India dan Masyarakat Eropa memberikan perhatian pada perjanjian WTO. Khususnya mengenai perlindungan hak cipta, upaya mengatasi perselisihan secara lebih baik, serta praktik  tidak fair dalam hubungan perdagangan. Kehadiran Presiden Amerika Serikat Donald Trump dalam KTT itu nampaknya tidak membicarakan praktik perang dagang yang terjadi antara Amerika Serikat dan China. G7 juga memberikan perhatian terhadap isu reaktor dan senjata nuklir Iran. Secara politik, para pemimpin yang hadir dalam KTT G 7 di Perancis berpandangan sama mengenai larangan bagi Iran untuk memiliki dan mengembangkan reaktor dan senjata nuklir. Perdana Menteri Inggris yang baru Boris Johnson diberitakan menyatakan sikapnya  mengenai Iran. Dalam jumpa persnya  Boris Johnson tegas melarang Iran untuk menggunakan senjata nuklir. Sedangkan pemimpin Eropa lainnya cenderung menggunakan pendekatan yang lebih lunak. Sikap itu tentu berbeda dengan Amerika Serikat yang telah terlibat ketegangan dengan Teheran.

Yang juga menarik dari KTT G7 di Biarritz,  Perancis kali ini adalah wacana untuk mengikut sertakan Rusia. Para pemimpin G7 berpandangan bahwa Rusia perlu diikut sertakan dalam G7.

Dari hasil hasil kesepakatan G7 di Perancis itu, rasanya dunia masih belum melihat hasil yang  akan terasa dampaknya di bidang ekonomi dan politik global dalam waktu dekat. Perubahan hubungan perdagangan yang ditandai dengan terjadinya perang dagang Amerika Serikat masih akan lebih mendominasi perkembangan ekonomi global. Sementara itu ketegangan hubungan antara Amerika Serikat dan Iran, boleh jadi belum akan mereda. Hal itu dapat dilihat  dari adanya pernyataan tentang nuklir Iran   dalam komunike akhir G7.