VOI - Voice of Indonesia | Informing, Connecting, Dignifying

Situasi tak  menentu  di Hongkong terus berlangsung. Masyarakat yang menentang usulan RUU Ekstradisi ke China daratan masih melanjutkan unjuk rasa. Pemimpin Hongkong Carrie Lam pun bersikukuh untuk tidak akan mencabut kembali RUU ekstradisi itu. Carrie Lam juga telah membantah pemberitaan bahwa ia berniat  mundur dari jabatannya. Sementara pengunjuk rasa melebarkan aksinya dengan mengganggu bandara internasional di Hongkong.

Pemeritahan di Hongkong menegaskan bahwa RUU  ekstradisi diperlukan,   dan bahwa di dalamnya juga dicantumkan aturan yang melindungi hak asasi warga Hongkong. RUU tersebut, menurut penguasa Hongkong dijamin tidak akan menggerus kebebasan khusus yang selama ini dinikmati warga Hongkong. Sebaliknya para pemrotes menganggap  RUU itu akan membuat mereka yang diekstradisi diadili dengan aturan hukum China yang tidak diharapkan. Penolakan RUU ekstradisi ke China daratan ini menarik diamati, karena sesungguhnya Hongkong sudah menandatangani kesepakatan ekstradisi dengan sekitar 20 negara.

Masyarakat internasional masih menantikan bagaimana akhir dari krisis di Hongkong. Fakta menunjukkan bahwa unjuk rasa terus meluas dengan melibatkan ribuan pelajar sekolah menengah. Ribuan pelajar itu telah memboikot kegiatan belajar mengajar dengan turun ke lapangan berpartisipasi dengan kegiatan unjuk rasa. Dalam situasi ini, kesabaran pemerintah China di Beijing terus diuji. Jika mereka akhirnya turun tangan dengan mengerahkan tentaranya untuk mengatasi unjuk rasa di Hongkong, boleh jadi situasi di Hongkong menjadi semakin  memburuk. Salah satu cara yang mungkin  merupakan solusi terbaik adalah mengadakan  pembicaraan dan negosiasi antara penguasa Hongkong dengan tokoh penggerak unjuk rasa. 

Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini menjadi pembicara dalam forum Bridge For Cities 4.0 yang digelar oleh United Nations Industrial Developmen Organization (UNIDO) atau Organisasi Pengembangan Industri Perserikatan Bangsa-Bangsa pada Selasa (3/9). Kepala Bagian Humas Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya M. Fikser ditemui di kantornya, Selasa (3/9)  mengatakan, ini merupakan kali pertama Risma menjadi pembicara di forum UNIDO.

Fikser menjelaskan, UNIDO adalah sebuah badan khusus PBB yang didirikan untuk mempromosikan dan mempercepat perkembangan industrial di negara-negara berkembang dan negara yang sedang dalam masa transisi ekonomi. Badan ini juga memiliki tugas untuk mempromosikan kerja sama industrial internasional. UNIDO bermarkas di Vienna, Austria. Menurut Fikser, sejatinya acara ini akan digelar selama dua hari, yaitu 3-4 September 2019. Forum yang digelar di Gedung Vienna International Center Austria itu akan dihadiri oleh puluhan negara dari berbagai belahan dunia yang merupakan anggota UNIDO. Republika,

Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan, tidak ada ulama di Indonesia yang selengkap Prof Hamka yang memahami ilmu agama, ilmu pengetahuan umum hingga ke sastra. Hal itu dikatakan Jusuf Kalla saat meresmikan gedung putri dan ruang kelas Pesantren Modern Terpadu Prof Hamka di Padang, Selasa. Menurut dia, hal itu sama dengan pesantren yang ada di sini karena pesantren ini berlabel modern terpadu.

Tentu dalam mendidik santri, para guru diminta membentuk santri yang tidak hanya menguasai ilmu agama semata namun juga ilmu pengetahuan. Jusuf Kalla mengatakan, hal ini tentu berat karena jika pesantren biasanya fokus ke masalah agama dan sekolah umum fokus kepada pengetahuan umum. Ia mengatakan, Pesantren ini mampu menggabungkan pendidikan umum dan agama sekaligus. Dikatakannya, para guru harus membekali diri mereka dengan teknologi dan selalu mengedepankan inovasi dalam mendidik. Antara

Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara meresmikan digitalisasi di perbatasan di Gedung Olah raga-GOR Dwikora, Nunukan, Sabtu, 31 Agustus. Ia didampingi diantaranya oleh Gubernur Kalimantan Utara, Irianto Lambrie dan Bupati Nunukan, Asmin Laura Hafid.

Sehari sebelumnya Direktur Penyiaran Kementerian Komunikasi dan Informatika, Geryantika Kurnia di Nunukan, Kalimantan Utara menjelaskan, Nunukan dipilih kementeriannya sebagai program pertama Digitalisasi Perbatasan karena di Nunukan belum memiliki fasilitas 4G seperti halnya di wilayah Pulau Jawa.

Rudiantara dalam sambutannya mengatakan, program yang dicanangkan oleh Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kementerian Komunikasi dan Informatika ini merupakan wujud nyata membangun Indonesia dari pinggiran. Menurut Rudiantara, digitalisasi di perbatasan memperhatikan kualitas digital, konten dan digital infrastrukturnya.

Rudiantara menjelaskan program digitalisasi ini terdiri dari program Simulkas, singkatan dari Siaran Analog dan Digital Bersamaan di Perbatasan. Peluncuran program ini dilaksanakan serentak di Batam, Jayapura dan Nunukan dan dipusatkan di Nunukan.

Program ini memungkinkan masyarakat menggunakan televisi digital dan analog secara bersamaan. Penggunaan televisi digital diharapkan bisa memberikan siaran yang memiliki kualitas lebih baik dari televisi analog dari ujung perbatasan negara.

Rudiantara menjelaskan, menonton televisi digital ada dua cara, dengan televisi baru yang sudah ada alat yang menangkap siaran digital, dan televisi model lama yang harus dilengkapi dengan perangkat yang bernama set up box.

Dalam kesempatan tersebut tiga stasiun televisi Indonesia, yakni TVRI, Metro TV, dan Transmedia menyerahkan set up box kepada warga secara gratis. Menurut Rudiantara, dengan penyerahan set up box ini, bisa sangat membantu warga yang memiliki televisi model lama.

Rudiantara mengatakan, saat ini masyarakat di Nunukan menerima siaran Televisi Analog melalui parabola, TV Kabel dan lain sebagainya dengan kualitas gambar tidak bagus. Dengan digital Rudiantara berharap kualitas gambar menjadi lebih baik.