Daniel
September
Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) terbang ke Pekanbaru, Riau dan langsung memimpin Rapat Terbatas Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) Senin (16/9) malam. Dalam rapat tersebut, Jokowi mengulas balik rapat terbatas yang digelar di Istana Kepresidenan, Jakarta pada Juli lalu. Ia menekankan kembali soal pencegahan Karhutla yang kerap dia singgung. Presiden menegaskan, pemerintah daerah maupun pemerintah pusat memiliki perangkat untuk memaksimalkan pencegahan karhutla. Dalam hal pencegahan tersebut, pemerintah atau badan pusat seharusnya didukung penuh oleh pemerintah daerah.
Dalam kesempatan tersebut Presiden Jokowi menyatakan status asap kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau siaga darurat. Ia memerintahkan tindakan pencegahan agar tidak merembet ke lokasi-lokasi lain baik di gambut maupun di hutan serta ke wilayah pemukiman.
Dalam rapat terbatas tersebut terpantau di antaranya yang hadir adalah Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya, Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Doni Monardo, dan Menteri Kesehatan Nila F Moeloek. Hadir pula seperangkat pejabat daerah di Riau.
Presiden Joko Widodo mengatakan, segala usaha sudah dilakukan. Yang di darat pemadaman sudah semuanya. 5.600 pasukan TNI telah didatangkan. Demikian dikatakan Presiden Jokowi di Pangkalan TNI AU Roesmin Nurjadin, Kota Pekanbaru, Rabu (18/9).
Pemerintah terus melakukan water bombing di lokasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Sebanyak 52 pesawat dikerahkan untuk pemadaman tersebut. Rabu telah dibuat hujan buatan di sekitar lokasi kebakaran. Presiden mengatakan, di Indragiri Hilir juga hujan turun.
Dia mengimbau seluruh pihak untuk tidak membakar lahan gambut maupun hutan yang dapat menyebabkan kebakaran semakin meluas. Jokowi juga menginstruksikan tindakan tegas bagi para pelaku pembakaran baik dari kalangan korporasi maupun individu. Jokowi mengaku, upaya hukum sudah dilakukan. Baik yang perorangan baik korporasi semuanya sudah diberi tindakan tegas.
Presiden Joko Widodo menduga karhutla dilakukan secara terorganisasi. Ia menyatakan, pemerintah melalui Polri akan melakukan upaya penindakan hukum bagi pihak-pihak yang terbukti melakukan pelanggaran yang menyebabkan terjadinya kebakaran lahan. Ia juga berharap agar masing-masing pihak menjalankan komitmen pencegahan kebakaran hutan dan lahan agar peristiwa yang terjadi saat ini tak terulang kembali.
September
Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) terbang ke Pekanbaru, Riau dan langsung memimpin Rapat Terbatas Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) Senin (16/9) malam. Dalam rapat tersebut, Jokowi mengulas balik rapat terbatas yang digelar di Istana Kepresidenan, Jakarta pada Juli lalu. Ia menekankan kembali soal pencegahan Karhutla yang kerap dia singgung. Presiden menegaskan, pemerintah daerah maupun pemerintah pusat memiliki perangkat untuk memaksimalkan pencegahan karhutla. Dalam hal pencegahan tersebut, pemerintah atau badan pusat seharusnya didukung penuh oleh pemerintah daerah.
Dalam kesempatan tersebut Presiden Jokowi menyatakan status asap kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau siaga darurat. Ia memerintahkan tindakan pencegahan agar tidak merembet ke lokasi-lokasi lain baik di gambut maupun di hutan serta ke wilayah pemukiman.
Dalam rapat terbatas tersebut terpantau di antaranya yang hadir adalah Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya, Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Doni Monardo, dan Menteri Kesehatan Nila F Moeloek. Hadir pula seperangkat pejabat daerah di Riau.
Presiden Joko Widodo mengatakan, segala usaha sudah dilakukan. Yang di darat pemadaman sudah semuanya. 5.600 pasukan TNI telah didatangkan. Demikian dikatakan Presiden Jokowi di Pangkalan TNI AU Roesmin Nurjadin, Kota Pekanbaru, Rabu (18/9).
Pemerintah terus melakukan water bombing di lokasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Sebanyak 52 pesawat dikerahkan untuk pemadaman tersebut. Rabu telah dibuat hujan buatan di sekitar lokasi kebakaran. Presiden mengatakan, di Indragiri Hilir juga hujan turun.
Dia mengimbau seluruh pihak untuk tidak membakar lahan gambut maupun hutan yang dapat menyebabkan kebakaran semakin meluas. Jokowi juga menginstruksikan tindakan tegas bagi para pelaku pembakaran baik dari kalangan korporasi maupun individu. Jokowi mengaku, upaya hukum sudah dilakukan. Baik yang perorangan baik korporasi semuanya sudah diberi tindakan tegas.
Presiden Joko Widodo menduga karhutla dilakukan secara terorganisasi. Ia menyatakan, pemerintah melalui Polri akan melakukan upaya penindakan hukum bagi pihak-pihak yang terbukti melakukan pelanggaran yang menyebabkan terjadinya kebakaran lahan. Ia juga berharap agar masing-masing pihak menjalankan komitmen pencegahan kebakaran hutan dan lahan agar peristiwa yang terjadi saat ini tak terulang kembali.
September
Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menandatangani nota kesepahaman dengan Bulgarian Chamber of Commerce and Industry (BCCI) atau Kadin Bulgaria untuk meningkatkan kinerja perdagangan dengan membuka akses pasar terhadap negara-negara Eropa Timur dan Balkan. Demikian dilaporkan kantor berita Antara. Ketua Komite Bilateral Kadin untuk negara-negara Eropa Timur Alexander Yahya Datuk dalam siaran pers di Jakarta, Selasa lalu, mengatakan, selama ini Indonesia hanya fokus bermitra dengan pasar-pasar konvensional seperti Eropa Barat dan Amerika, padahal ada negara-negara lain yang sebenarnya sangat potensial, seperti Eropa Timur dan negara-negara Balkan khususnya yang terbuka terhadap Indonesia.
Nota kesepahaman itu ditandatangani Ketua Komite Tetap Eropa Kadin Indonesia Tony Wenas dan Presiden BCCI Tsvetan Simeonov di sela perhelatan Indonesia-Bulgaria Business Forum yang diadakan di Sofia, Senin (16/9). Penandatanganan nota kesepahaman itu disaksikan langsung Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi dan Menteri Ekonomi Bulgaria Emil Karanikolov. Tony Wenas menjelaskan, pelaku usaha Indonesia sangat siap meningkatkan perdagangan dengan Bulgaria. Menurut Wenas, pihaknya mengundang Bulgaria berinvestasi di Indonesia, juga Indonesia dapat berinvestasi ke Bulgaria sehingga terjalin hubungan erat dan bersifat dua arah. Berdasarkan data Kementerian Perdagangan, pada 2018 total perdagangan antara Indonesia dan Bulgaria mencapai 497 juta dolar Amerika dengan komposisi ekspor sebesar 438 juta dolar Amerika dan impor sebesar 68 juta dolar Amerika.
Dalam kesempatan tersebut Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyampaikan, sedikitnya ada tiga hal utama yang dapat meningkatkan hubungan antara kedua negara yaitu infrastruktur politik dan diplomasi; peran serta pelaku usaha; dan fasilitas akses berupa visa. Retno Marsudi juga menyebutkan Indonesia dan Bulgaria telah sepakat mengadakan Joint Economic Commission untuk membahas dan menindaklanjuti ketiga isu tersebut dengan mengundang pelaku usaha untuk dapat berperan aktif. Hal tersebut disambut baik Menteri Ekonomi Bulgaria Karanikolov yang mengatakan Indonesia merupakan mitra yang sangat penting bagi Bulgaria dan ada banyak area kerja sama yang dapat ditingkatkan. Hubungan Indonesia dan Bulgaria yang telah terjalin lama juga dinilai sudah saatnya ditingkatkan lebih jauh. Selain Bulgaria, Kadin Indonesia juga akan melakukan misi bisnis ke negara lainnya dengan tujuan yang sama, meningkatkan hubungan perdagangan dan investasi antara Indonesia dengan negara lainnya, diantaranya Belanda, Slowakia, Polandia, Swiss, Jerman, Italia, Inggris, Belgia dan Perancis.
September
Pemerintah Naikkan Cukai Rokok
Pemerintah telah memutuskan untuk menaikkan tarif cukai rokok sebesar 23 persen, serta harga jual eceran rokok 35 persen. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengumumkan hal ini di Jakarta Jumat pekan lalu, usai rapat kabinet terbatas bidang ekonomi bersama Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla.
Menteri Keuangan menjelaskan, dalam penetapan kenaikan tarif cukai rokok pemerintah telah memperhatikan sejumlah pertimbangan. Antara lain tren kenaikan konsumsi rokok, pengaturan industri dan penerimaan negara. Kenaikan tarif cukai diharapkan dapat menekan tren kenaikan konsumsi rokok. Sri Mulyani merinci, jumlah prevalensi mereka yang menghisap rokok meningkat, baik itu laki-laki, perempuan bahkan anak-anak dan remaja, yaitu dari 7 persen menjadi 9 persen. Khusus jumlah perempuan perokok naik dari 2,5 persen menjadi 4,8 persen.
Sri Mulyani menambahkan, pemerintah memutuskan kenaikan tarif cukai tersebut akan berlaku pada awal tahun 2020. Dalam RUU APBN Tahun Anggaran 2020, pendapatan cukai direncanakan sebesar 179,2 triliun rupiah.
Sejak dulu, kenaikan cukai rokok selalu menimbulkan keresahan di kalangan buruh pabrik rokok. Mereka takut kehilangan pekerjaan karena pabrik mereka gulung tikar. Namun Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Heru Pambudi memastikan kenaikan tarif cukai rokok sebesar 23 persen pada 2020 akan melindungi industri hasil tembakau yang berbasis padat karya dan melibatkan banyak pekerja.
Heru menjelaskan, untuk melindungi industri padat karya tersebut, kenaikan tarif cukai dan harga jual eceran rata-rata Sigaret Kretek Tangan akan lebih rendah daripada Sigaret Kretek Mesin dan Sigaret Putih Mesin. Kebijakan tarif cukai dan harga banderol ini telah mempertimbangkan beberapa hal, antara lain jenis hasil tembakau, buatan mesin atau tangan; golongan pabrikan rokok besar, menengah, atau kecil; jenis industri, padat modal atau padat karya; serta asal bahan baku, lokal atau impor.
Dengan pertimbangan dan perlakuan yang lebih ringan tersebut, diharapkan industri padat karya tidak melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap para pekerja, meski diperkirakan kebijakan kenaikan tarif cukai ini akan menekan konsumsi.
Benarkah setelah harga rokok naik, konsumsi berkurang? Hal itu perlu dibuktikan. Patut dipertimbangkan pula munculnya produk-produk rokok ilegal, demi memenuhi permintaan warga kurang mampu tapi ingin tetap merokok. Pemerintah, dalam hal ini institusi terkait pengawasan dan pengamanan, harus sudah menyiapkan langkah mitigasi. Produk rokok ilegal bukan saja merugikan keuangan negara dan rakyat, tapi juga membahayakan kesehatan warga. Siapa yang tahu kandungan di dalamnya, tanpa pengawasan dari instansi terkait kesehatan? Semoga pemerintah telah menyiapkan langkah mitigasinya.