VOI - Voice of Indonesia | Informing, Connecting, Dignifying

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyebut sejak Januari hingga Agustus tahun ini luas lahan yang terbakar mencapai 328.724 hektar. Setidaknya ada enam provinsi termasuk kategori parah kebakaran lahan yakni Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Selatan.

Melengkapi laporan BNPB, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika telah mendeteksi lebih dari 25.000 titik panas di seluruh wilayah Indonesia.

Wakil Ketua Komisi 7 DPR Syaikhul Islam di Jakarta, Senin (23/9), mengatakan, selain menyebabkan kerusakan lingkungan dan ekosistemnya, kebakaran juga menyebabkan gangguan kesehatan, infeksi saluran pernapasan akut (ISPA), dan gangguan aktivitas masyarakat lainnya seperti pendidikan, ekonomi dan sosial.

Syaikul meminta kepada menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan membuka nama-nama perusahaan/korporasi yang terlibat pembakaran hutan dan lahan tanpa ditutup tutupi. Komisi VII meminta Menteri LHK segera mengidentifikasi, mengumpulkan dan mengumumkan nama-nama perusahaan/korporasi yang menyebabkan kebakaran hutan dan lahan. Tidak boleh ada tebang pilih. Semua temuan di lapangan harus disampaikan secara detail.

Selanjutnya, pihaknya juga mengharapkan penegak hukum segera melakukan penindakan dan penegakan hukum pada seluruh perusahaan yang melanggar. Sebagai Pimpinan Komisi VII DPR, Syaikul mendorong pemerintah untuk melakukan pengawasan secara ketat kepada perusahaan dalam menjalankan kegiatan usahanya dan meminta pertanggungjawaban hukum jika perusahaan melakukan pembakaran hutan. Perusahaan memiliki tanggung jawab dalam kasus kebakaran lahan. Hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 67 UU No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang mewajibkan setiap orang, termasuk perusahaan untuk memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Komisi VII juga mendorong pemerintah untuk segera membuat mekanisme pelaksanaan serta prosedur atau tahapan secara rinci mengenai eksekusi putusan pengadilan yang dapat memaksa perusahaan membayar kerugian lingkungan hidup dan biaya pemulihan lingkungan hidup. Ganti rugi tersebut nantinya dapat digunakan untuk memulihkan lingkungan yang rusak akibat pembakaran hutan sehingga hak rakyat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat dapat dipenuhi.

Menteri Perdagangan (Mendag) Republik Indonesia  Enggartiasto Lukita menyampaikan bahwa Indonesia dan Tiongkok konsisten dalam meningkatkan kerja sama di bidang perdagangan. Mendag menyampaikan hal itu dalam pertemuan bilateral dengan Executive Deputy Director of the Administrative Committee of Guangxi Pingxiang (baca : KUANGSI PINGSIANG) Integrated Free Trade Zone, Wang Fanghong(baca : FAHUNG). Pertemuan dilakukan di sela-sela persiapan pameran Tiongkok-ASEAN Expo ke-16 di Pingxiang, Guangxi, Jumat (20/9).

Dalam keterangannya yang diterima kantor berita Antara di Jakarta, Minggu (22/9), Enggartiasto mengatakan, pertemuan ini merupakan awal kerja sama yang baik. Ia berharap kerja sama ini dapat meningkatkan ekspor produk-produk potensial Indonesia dan mengisi pasar-pasar di Tiongkok.

Pertemuan kali ini merupakan tindak lanjut dari pertemuan Menteri Perdagangan sebelumnya dengan Menteri General Administration of Customs (GACC) di Beijing beberapa waktu lalu yang membahas tentang daerah perdagangan bebas di Tiongkok.

Menurut Enggartiasto, zona perdagangan bebas di dua provinsi yaitu Guangxi dan Fujian (baca : FUCIEN)  dapat menjadi pintu masuk bagi produk sarang burung walet setengah jadi, produk buah-buah dan produk lainnya ke Tiongkok. Hal tersebut karena dua provinsi tersebut memiliki kekhususan sebagai zona perdagangan bebas.

Kota Pingxiang di Provinsi Guangxi dan Provinsi Fujian mendapat kekhususan dari Pemerintah Tiongkok sebagai daerah ekonomi spesial. Kedua kota tersebut dapat menerima berbagai komoditas yang kemudian akan diolah dan menjadi pintu masuk ke pasar Tiongkok. Enggartiasto mengatakan, komoditas Indonesia dapat masuk melalui jalur darat dan laut.

Pada kesempatan ini, Enggartiasto juga menyaksikan penandatanganan nota kesepahaman Edible Bird’s Nest Processing Project Settled In antara Pemerintah Tiongkok dan perwakilan perusahaan FKS Group dari Indonesia.

Penandatanganan dilakukan oleh Executive Deputy Director of the Administrative Committee of Guangxi Pingxiang Integrated Free Trade Zone, Wang Fanghong dan Edy Kusuma dari perusahaan FKS Group.

Sebelumnya, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita bersama Wang Fanghong mengunjungi perbatasan darat Tiongkok dan Vietnam di Pingxiang yang merupakan rute jalan darat masuknya komoditas dari negara-negara ASEAN seperti Thailand dan Vietnam ke Tiongkok.

Enggartiasto mengatakan, Tiongkok memberi kesempatan kepada Indonesia untuk memasukkan berbagai produknya ke Tiongkok. Peluang inilah yang harus dimanfaatkan sebaik-baiknya.

Pada pertemuan ini, Enggartiasto Lukita juga mempromosikan Trade Expo Indonesia ke-34 yang akan diselenggarakan di Indonesia Convention Exhibiton (ICE) Bumi Serpong Damai (BSD) City, Tangerang pada 16 hingga 20 Oktober 2019.

Hati bangsa Indonesia sedang berkabut. Sejumlah hutan dan lahan  di Kalimantan, Sumatra, Nusa Tenggara Timur dan Jawa mengalami kebakaran.  Akibatnya, beberapa daerah terdampak kabut asap.

Berdasarkan data Kementerian Lingkungan dan Kehutanan,  sepanjang Januari hingga 15 September 2019, kebakaran seluas 328 ribu hektar terjadi di beberapa wilayah di Indonesia. Jumlah tersebut mencapai 64% dari luas kebakaran hutan dan lahan sepanjang tahun lalu. Adapun kebakaran hutan dan lahan  pada tahun ini terjadi di Nusa Tenggara Timur mencapai 108 ribu hektar, Riau seluas 49 ribu hektar, dan Kalimantan Tengah 45 ribu hektar.

Kabut asap  yang menyelimuti sebagian wilayah di Indonesia  tentu membuat bangsa Indonesia sedih. Bencana ini menyebabkan kerugian besar seperti gangguan kesehatan, dampak sosial, ekologi, ekonomi dan juga reputasi.

Pelaksana Tugas Kepala Pusat Data Informasi dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Agus Wibowo dalam konferensi pers pada Senin (23/9) menyebut bahwa bedasarkan catatan Kementerian Kesehatan, sudah 900 ribu lebih orang menderita infeksi saluran pernafasan akut akibat kebakaran hutan dan lahan.  Kondisi ini sangat memprihatinkan.  Selain itu, di sejumlah tempat seperti di Pekanbaru, kegiatan belajar mengajar harus berhenti sementara dan  sejumlah penerbangan terpaksa dibatalkan akibat kabut asap yang menyelimuti udara.

Kondisi ini tentu harus mendapat perhatian semua pihak. Direktur Konservasi WWF-Indonesia, Lukas Adhyakso menyatakan bahwa kebakaran hutan dan lahan  yang terjadi saat ini sudah cukup memprihatinkan dan perlu ditangani secara serius oleh berbagai pihak, karena hal ini sudah termasuk keadaan darurat.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Indonesia sudah mengambil tindakan tegas dengan menyegel 52 perusahaan pemegang konsensi yang terlibat dalam pembakaran hutan dan lahan. Tindakan tegas lain menanggulangi kebakaran hutan dan lahan harus segera diambil oleh Pemerintah Indonesia.

Lebih parah lahi, kabut asap akibat bencana kebakaran sudah menyusup ke beberapa negara tetangga,  dan menjadi perhatian beberapa media asing. Al-Jazeera yang berbasis di Timur Tengah menyoroti dampak asap kebakaran hutan Indonesia dari segi ekonomi. Dalam artikelnya yang bertajuk 'By the Numbers: Economic Impact of Southeast Asia's Haze'. Al Jazeera memuat kembali  data dari tahun-tahun sebelumnya. World Bank menafsirkan  biaya ekonomi langsung akibat kebakaran hutan pada tahun 2015 mencapai Rp221 triliun.

Indonesia tentu saja harus menghindari kerugian yang diderita akibat kebakaran hutan dan lahan yang mencapai juta hektar. Hal ini seharus tidak terulang. Aksi cepat mengatasi dan menanggulangi  harus segera dilakukan oleh berbagai pihak dan pelaku kebakaran hutan dan lahan harus dihukum.

Memang terdengar klise, bila dikatakan sinergi dan partisipasi semua pihak: pemerintah, masyarakat, dunia usaha, media dan akademisi harus dikuatkan untuk mengatasi kebakaran hutan dan lahan. Tetapi itulah kenyataannya. Karena instansi pemerintah tidak dapat mengatasi kebakaran hutan dan lahan  sendirian. Untuk itu, Bencana kebakaran hutan dan lahan membutuhkan tanggung jawab bersama.

Wakil Presiden Jusuf Kalla tiba di New York, Amerika Serikat, Sabtu malam waktu setempat, untuk menghadiri Sidang Umum Tahunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di Markas Besar PBB.Jusuf Kalla dan Mufidah Kalla, yang telah berada di Amerika Serikat sejak Minggu (15/9), tiba di Hotel Westin New York, Grand Central, dengan disambut Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Ignasius Jonan, dan Duta Besar RI untuk AS Mahendra Siregar.Jusuf Kalla selaku perwakilan dari Presiden Joko Widodo, akan memimpin Delegasi Indonesia di Sidang Umum Tahunan PBB Tahun 2019 dan menyampaikan pidato berjudul “Galvanizing Multilateral Efforts for Poverty Eradication, Quality Education, Climate Action and Inclusion”.Sidang Umum ke-74 PBB kali ini akan dihadiri 100 kepala negara, tiga wakil kepala negara, 47 perdana menteri, tiga menteri, dua pimpinan delegasi dan 193 delegasi negara anggota PBB.Ant.23.9’19.mar