VOI - Voice of Indonesia | Informing, Connecting, Dignifying

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mendorong pemerintah daerah (pemda) untuk segera mengeluarkan kebijakan pelarangan penggunaan plastik kepada setiap toko retail atau pasar tradisonal. Hal ini dilakukan untuk bisa mengatasi persoalan sampah plastik yang terus menjadi isu paling tinggi Indonesia. Hal itu disampaikan, Deputi Direktur Barang dan Kemasan, Direktorat Pengelolaan Sampah, Limbah, dan B3 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Ujang Solihin Sidik di sela-sela acara LIA Ecofest 2019 di Gedung Sate, Bandung, Jawa Barat, Minggu (29/9).

Ujang Solihin Sidik mengatakan, terdapat satu provinsi yang sudah melarang pengguna plastik, salah satunya ialah Bali dan 19 kabupaten di Indonesia sudah tidak lagi menggunakan plastik sekali pakai. Untuk itu, Ujang mengajak pemda-pemda lain di Indonesia mengeluarkan kebijakan serupa guna menekan tingginya penggunaan plastik sekali pakai di Indonesia.

Namun ia mengingatkan, pihaknya hanya mendorong pemda-pemda keluarkan kebijakan itu, karena urusan sampah sebetulnya urusan wajib pemda. Pemerintah Pusat posisinya hanya mendukung dan fasilitasi.

Dikatakannya, sampah bisa saja sumbernya dari rumah, sekolah, kantor dan sebagainya. Mengurangi sumber sampah bisa dimulai dengan tidak menggunakan barang-barang yang berpotensi menjadi sampah yang sulit diurai. Contohnya, penggunaan plastik, sedotan plastik, botol plastik dan sebagainya baiknya dikurangi. Masyarakat bisa menggantinya dengan tote bag, sedotan berbahan stainless dan membawa tumbler untuk minum.

Komponen kedua ialah menangani sampah. Sampah yang telah dibuang oleh masyarakat tidak hanya sekadar dibuang ke tempat pembuangan akhir (TPA). Namun juga dipilah untuk bisa didaur ulang dan bernilai ekonomis. Misalnya sampah diolah menjadi kompos.

Sementara itu Ketua Pengurus Yayasan LIA Mayjen TNI (Purn) Hendardji Supardi menyatakan, pihaknya siap mendukung gerakan pelestarian lingkungan. Beberapa kegiatan yang digelar LIA selalu menyelipkan pesan terkait pelestarian lingkungan. Salah satunya melalui Eco Fest 2019 yang digelar di Gedung Sate. Dalam kegiatan itu ada sejumlah acara bertemakan lingkungan digelar demi memberi edukasi kepada para siswa.

Hari Ulang Tahun Republik Rakyat Tiongkok, atau hari Nasional Tiongkok ke 70 dirayakan 1 Oktober 2019 dengan kemeriahan dan kemegahan. Presiden Xi Jinping  berdiri di Podium menyaksikan parade militer yang tampil dalam parade dan defile. Perayaan hari nasional, sebagaimana sebelumnya,  merupakan simbolisasi kebangkitan dan kemajuan Tiongkok sejak dimulainya pemerintahan Komunis pada tahun 1949. Perayaan 1 Oktober juga ditujukan untuk menunjukkan bagaimana China telah bangkit menjadi negara komunis yang modern. Presiden Xi Jinping juga ingin menunjukkan betapa China telah menjadi negara yang kuat secara ekonomi dan militer. Dunia internasional mengakui adanya pengaruh China yang terus bertumbuh.

Namun di  tahun 2019 China juga menghadapi setidaknya dua persoalan, yaitu perang dagang dengan Amerika Serikat dan demontrasi di Hongkong. Perang dagang yang disulut oleh Presiden Donald Trump, merupakan salah satu tantangan potensial. Tidak hanya secara ekonomi tetapi dapat juga dilihat dalam prespektif geopolitik. Secara ekonomis terjadi indikasi perlambatan pertumbuhan ekonomi di dalam negeri. Hubungan Beijing dan Washington yang menurun akhir akhir ini, boleh jadi dapat mengingatkan masyarakat internasional pada dekade awal setelah berdirinya Tiongkok yang berhaluan komunis. Beberapa dekade setelah berkuasanya Mao Zedong, Amerika Serikat telah menunda hubungan diplomatiknya dengan China.

Perayaan 70 tahun Tiongkok juga diwarnai dengan terjadinya gejolak unjuk rasa di Hongkong, bagian negara yang mendapatkan status khusus. Unjuk rasa berbulan bulan sebagai bentk penentangan RUU ekstradisi masih terus berlangsung. Kendati telah menghentian adanya usulan RUU eksradisi, unjuk rasa masih terus berlangsung hingga jelang perayaan hari nasional Tiongkok. Pengunjuk rasa secara sinis menyebut 1 Oktober sebagai Hari Duka Cita.

China memang  terus bertumbuh menjadi salah satu negara terbesar dan terkuat dan mempunyai pengaruh global. Tetapi bukannya tidak menghadapi beberapa masalah. Jika kemelut di Hongkong telah memberikan citra buruk dalam hal demokrasi, perang dagang dengan Amerika Serikat telah berdampak secara ekonomis tidak hanya di dalam negeri, tetapi juga dalam skala ekonomi global.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono memastikan urbanisasi tidak lagi dipandang sebagai beban atau masalah dengan tiga syarat yakni direncanakan dengan baik, regulasi yang benar dan dibiayai dengan cukup. Demikian dikatakan Basuki Hadimuljono saat membuka High Level Roundtable on Fostering Growth and Inclusion in Asia's Cities di Jakarta, Senin. Menurut Basuki, tiga syarat itu justru akan mempengaruhi keberhasilan urbanisasi sebagai mesin pertumbuhan .

Ia menambahkan rencana pemerintah untuk memindahkan ibu kota ke Kalimantan Timur, juga akan mengadopsi tiga syarat tersebut. Dengan demikian, pemindahan ibu kota diharapkan bisa menjadi mesin pertumbuhan, bukan masalah. Terlebih, posisi Kalimantan Timur yang berada tepat di tengah-tengah Indonesia. Basuki mencontohkan Astana, ibu kota Kazakhstan, yang juga terletak tepat di tengah-tengah negara tersebut dan jadi mesin pertumbuhan negara tersebut.

Meskipun demikian Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat memperkirakan tren urbanisasi di Pulau Jawa akan makin pesat dalam beberapa tahun mendatang seiring dengan kehadiran jalan bebas hambatan. Basuki Hadimuljono mengatakan, jaringan jalan tol di Jawa akan lengkap karena dalam 5 tahun ke depan bakal dibangun koridor-koridor baru melengkapi koridor Trans-Jawa yang sudah tersambung dari Merak sampai dengan Probolinggo. Basuki mengungkapkan bahwa keberadaan jalan tol sedikitnya telah mengubah pola kegiatan ekonomi.

Menurut Basuki Hadimuljono, saat ini, jumlah penduduk Indonesia yang tinggal di perkotaan mencapai 137 juta orang atau 54 persen dari populasi. Ia memperkirakan, pada 2025, jumlah penduduk yang tinggal di perkotaan akan  terus naik hingga mencapai 68 persen dari populasi.

Sementara itu Country Director Asian Development Bank (ADB) for Indonesia Winfried F. Wicklein dalam kesempatan yang sama, menjelaskan urbanisasi telah menjadi tren dunia tak terkecuali di Indonesia.

Winfried F. Wicklein bahkan menyebut urbanisasi telah terjadi hingga 55 persen penduduk di Indonesia. Hal tersebut menjadi tantangan dan peluang bagi pemerintah Indonesia untuk bisa membuat kota yang layak ditinggali.

Indonesia dan Tunisia  menyelenggarakan Konsultasi Bilateral pertama Indonesia –Tunisia di Tunis, Tunisia pada 26-27 September 2019 Seperti dikutip laman kemlu.go.id / Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika, Duta Besar Desra Percaya yang memimpin delegasi Indonesia pada pertemuan tersebut menjelaskan/ Tunisia merupakan mitra dekat Indonesia dalam mendorong kerja sama ekonomi  Menurut Duta Besar Desra, Indonesia perlu memanfaatkan potensi yang dimiliki Tunisia dalam upaya penetrasi pasar bagi produk ekspor Indonesia ke kawasan Afrika Utara, Sub Sahara dan Eropa, dengan menjadikannya sebagai pintu masukHal tersebut  karena selain letak geografisnya yang strategis, Tunisia juga memiliki banyak perjanjian perdagangan bebas dengan sejumlah negara di tiga kawasan dimaksud

Dalam pertemuan tersebut/ kedua negara telah menyepakati untuk saling meningkatkan akses pasar bagi produk pertanian dan perikanan masing-masing Untuk produk Indonesia, diutamakan pada minyak sawit, minyak kernel, ikan tuna dan rumput laut Sementara Tunisia fokus pada minyak zaitun dan kurma Di samping isu perdagangan, kedua belah pihak juga telah menyepakati peningkatan kerja sama dalam mempromosikan Islam moderat Duta Besar Desra Percaya menjelaskan/ Indonesia dan Tunisia memiliki modal yang sama sebagai negara dengan penduduk mayoritas muslim sekaligus negara demokrasi

Menurut Duta Besar Desra, selain dapat bekerja sama dalam tukar menukar pengalaman di bidang demokrasi sebagaimana yang telah terjalin selama ini/  kedua negara dapat berkolaborasi dalam mempromosikan nilai-nilai luhur Islam yang bersifat moderat/ penuh toleran dan cinta damai Kerja sama tersebut diharapkan dapat berperan dalam upaya bersama untuk menangkal paham-paham radikal yang banyak menyasar kalangan muda

Selain kedua isu tersebut/ telah dibahas pula berbagai aspek kerja sama bilateral lainnya/ termasuk dalam kerangka perjanjian bilateral  seperti investasi/ industri, kerja sama pemberantasan terorisme dan pertahanan, kelautan dan perikanan/  pertanian/  kebudayaan/ olah raga/ kerja sama teknis dan lain-lain Pertemuan itu  juga telah membahas isu-isu regional dan internasional yang menjadi kepentingan bersama/ termasuk isu-isu yang menjadi perhatian Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa ( DK PBB) Tunisia telah terpilih untuk menjadi anggota tidak tetap DK PBB untuk periode 2020-2021 dan akan menjadi mitra Indonesia di DK PBB pada tahun 2020.