VOI - Voice of Indonesia | Informing, Connecting, Dignifying

Hari Rabu dan Kamis (11 dan 12 Juli 2018), para pemimpin Pakta Pertahanan Atlantik Utara, NATO, bertemu di Brussels, Belgia. Agenda pertemuan ini membahas situasi keamanan di sekitar kawasan NATO.

Namun alih-alih mendiskusikan persoalan keamanan, Presiden Amerika Serikat Donald Trump memasalahkan beban sumbangan AS yang amat besar kepada persekutuan itu, dan meminta negara-negara anggota yang lain meningkatkan sumbangan. Dalam pertemuan NATO sebelumnya ada himbauan kepada negara-negara anggota untuk menaikkan sumbangannya menjadi 2 persen. Trump menyatakan bahwa beban para pembayar pajak AS sudah terlalu besar untuk NATO. Saat ini Amerika Serikat menyumbang sampai 70% anggaran NATO. Dalam forum itu, Donald Trump keberatan jika negara-negara anggota hanya naik ke angka 2 persen dan menginginkan naik menjadi 4 persen. Trump mengancam bahwa ada konsekuensi besar jika permintaannya tidak dituruti. Apakah itu artinya keluar dari NATO? Meski Trump tidak mengiyakan namun masih menunggu perkembangan lebih lanjut. Di akhir pertemuan, Trump ikut juga menandatangani Deklarasi bersama yang isinya negara-negara anggota akan meningkatkan sumbangannya ke NATO, serta kecaman atas pendudukan Rusia di semenanjung Crimea, dan percobaan pembunuhan menggunakan racun di Inggris.

Selain membuat kehebohan terkait masalah sumbangan  di dalam pertemuan NATO tersebut, Trump juga sempat membuat pernyataan bernada kritik kepada Kanselir Jerman, Angela Merkel melalui cuitannya di media sosial. Trump menyatakan, Jerman tersandera Rusia karena bisnis gas dan hubungan pipa gas langsung Jerman-Rusia. Merkel menjawab dengan sebuah konperensi pers sebelum pertemuan empat mata dengan Trump.  Kanselir Jerman itu mengatakan,  Jerman melakukan bisnis dengan Rusia  secara independen.Anehnya ketika bertemu langsung, Trump bersikap seolah-olah tidak ada masalah antara keduanya.

Walaupun menyentil Jerman yang dekat dengan Rusia dalam bisnis gas, Trump sendiri tidak membuat pernyataan yang anti Rusia, dan hanya  menyebut Putin sebagai Kompetitor. Trump bahkan direncanakan  akan bertemu Presiden Russia, Vladimir Putin di Finlandia, tanggal 16 Juli, setelah kunjungannya ke Inggris.Beberapa hal yang menjadi agenda pertemuan keduanya adalah situasi dunia terkini dan peluang pengembangan hubungan bilateral.

Diharapkan,  pertemuan kedua pemimpin itu dapat mengarah kepada penyelesaian konflik di kawasan tempat kedua pihak saling berhadapan seperti di Ukraina dan Suriah.

Anggaran pendidikan nasional 2018 sudah mencapai Rp 444  triliun. Namun, sayangnya, dunia pendidikan nasional belum menunjukkan kualitas yang menggembirakan.  Dunia pendidikan Indonesia masih diselimuti persoalan klasik di antaranya adalah menyangkut kualitas guru dan kurikulum.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengkritik perkembangan pendidikan di Tanah Air. Setiap tahun, kata Sri Mulyani, anggaran untuk pendidikan naik. Undang-Undang mengamanatkan anggaran pendidikan setiap tahun dialokasikan sebesar 20 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), di mana jumlahnya selalu naik karena pendapatan dan belanja negara juga terus meningkat. Besarnya alokasi anggaran untuk pendidikan ternyata tidak menghasilkan kualitas pendidikan yang memuaskan. Lalu pertanyaannya adalah Ke mana kah anggaran yang besar tersebut ?

Jika melihat anggaran pendidikan Indonesia yang mencapai 3,09 persen dari produk domestik bruto maka dana ini cukup untuk mengembangkan pendidikan. Tetapi kenapa belum signifikan meningkatkan kualitas pendidikan Indonesia ?

Dari 20 persen alokasi anggaran untuk pendidikan, sebagian besar digunakan untuk membayar gaji, tunjangan dan sertifikasi guru serta untuk pembangunan infrastruktur pendidikan. Besarnya alokasi untuk gaji, tunjangan dan sertifikasi guru inilah yang dikritisi banyak pihak di tanah air termasuk Bank Dunia karena disinyalir  mengabaikan aspek pengembangan kompetensi siswa.

Rodrigo Chavez, Country Director Bank Dunia di Indonesia  mengungkapkan, bila Indonesia mempertahankan kondisi seperti ini maka butuh waktu lama bagi Indonesia  untuk mencapai rata-rata kompetensi siswa berdasarkan standar Organisasi Kerja Sama Negara Berkembang di dunia (OECD).

Lalu, apakah salah kebijakan pemerintah yang mengalokasikan sebagian besar anggaran pendidikan untuk gaji, tunjangan dan sertifikasi guru ?

Pemberian gaji dan tunjangan, serta sertifikasi guru dalam anggaran pendidikan sudah tepat untuk kondisi saat ini. Hal tersebut harus dilakukan karena salah satu permasalahan mendasar di bidang pendidikan Indonesia saat ini ialah rendahnya kesejahteraan guru di banyak daerah. Karena masalah kesejahteraan, guru tidak fokus mengajar siswa. Dampak soal kesejahteraan menjadikan profesi guru  tidak menjadi pilihan bagi anak bangsa yang  cerdas dan berpandangan luas. Padahal guru adalah kunci kesuksesan pendidikan generasi penerus.

Sekarang yang perlu diperbaiki adalah proses pemberian tunjangan, sertifikasi perlu diterapkan dengan benar untuk mengawasi kualitas guru. Kualitas guru sangat berpengaruh terhadap kualitas pendidikan. Diharapkan alokasi untuk pendidikan tidak hanya habis terserap untuk membayar gaji, tunjangan serta sertifikasi guru, namun seharusnya juga untuk aspek pengembangan kompetensi siswa. Tinggal menagih kewajiban pemerintah provinsi dalam mengalokasikan 20 persen Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) untuk pendidikan khususnya pengembangan kompetensi siswa. Komitmen pemerintah provinsi masih lemah dalam mengalokasikan 20 persen Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) untuk pendidikan.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy menjelaskan, 20 persen anggaran pendidikan bukan hanya berlaku pada APBN, tetapi juga untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Oleh sebab itu Pemerintah daerah wajib mengalokasikan 20 persen APBD untuk anggaran pendidikan.

Indonesia kembali akan menggelar Forum Perdamaian Dunia pada 14 – 16 Agustus 2018. Pertemuan yang diselenggarakan untuk ketujuh kali ini mengangkat tema The Middle Path for the New World Civilization atau “Jalan Tengah Sebagai Solusi Terhadap Peradaban Dunia”. Peradaban dunia yang bersifat kerusakan yang akumulatif, dunia yang tak menentu, dunia yang mengalami kekacauan. Inilah semangat yang ingin ditanggulangi dengan suatu wawasan atau paradigma, yaitu paradigma jalan tengah, baik dari perspektif agama maupun ideologi nasional. Dalam pertemuan yang rencananya akan dibuka oleh Presiden Joko Widodo itu, Indonesia akan mengusulkan Pancasila sebagai jalan tengah menanggulangi krisis peradaban.

Utusan Khusus Presiden untuk Dialog dan Kerjasama Antaragama dan Peradaban Din Syamsuddin, baru-baru ini menjelaskan, Indonesia ikut menanggulangi proses perdamaian. Ia menjelaskan, menurut penilaian, peradaban dunia ini terjebak pada ekstremitas, terutama liberalisme yang absolut, yang mengejawantah dalam berbagai aspek kehidupan, politik, budaya, ekonomi. Din Syamsudin menjelaskan, Indonesia punya Pancasila, revitalisasi Pancasila sebagai jalan tengah, termasuk UUD 1945. Din Syamsudin berharap Pancasila menjadi pertimbangan dari masyarakat internasional dalam menanggulangi krisis peradaban dewasa.

Seperti dikutip Kantor Berita Antara di Jakarta (03/7), Din Syamsudin menjelaskan, sebagai penyelenggara, bangsa Indonesia tentu ingin ikut terlibat dalam menanggulangi permasalahan-permasalahan seputar peradaban dunia.

Pancasila sebagai jalan tengah untuk menanggulangi krisis peradaban, akan diangkat dalam sesi membahas jalan tengah dari perspekif idelogi negara-negara.

Ketua Panitia Forum Perdamaian Dunia ke 7, Muhammad Najib berharap, inisiatif Indonesia ini akan membuat dunia kedepan lebih aman, lebih damai, dan lebih makmur dengan menurunnya berbagai kekerasan yg ditimbulkan akibat meningkatnya ekstemisme.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan bahwa Presiden Joko Widodo saat memimpin Rapat Terbatas telah menyampaikan bahwa pemerintah tidak akan melakukan pengajuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara APBN perubahan 2018. Hal itu dikatakan Sri Mulyani saat konferensi pers usai Rapat Terbatas yang membahas realisasi dan prognosis pelaksanaan APBN 2018 di Istana Bogor, Jawa Barat, Senin. Presiden menyatakan tidak adanya APBN Perubahan pada tahun ini karena postur APBN cukup baik dan tidak mengalami deviasi yang besar dari sisi jumlah penerimaan negara dan jumlah belanja negara serta defisitnya lebih kecil yang direncanakan. antara