VOI - Voice of Indonesia | Informing, Connecting, Dignifying

Sejarah Malaysia tidak lagi sama. Setelah 60 tahun berkuasa, Barisan Nasional, yang merupakan koalisi 13 partai dengan UMNO sebagai salah satu partai terkuat di Malaysia, harus rela melepaskan kekuasaannya kepada kubu oposisi. Dalam pemilihan Umum yang dilaksanakan pada hari Rabu (9 Mei 2018) yang lalu, Barisan Nasional menghadapi Pakatan Harapan, yang terdiri dari 4 partai.

Hasilnya rakyat Malaysia memberikan dukungan untuk Pakatan Harapan yang meraih 113 kursi. Ditambah dengan koalisi partai di Malaysia bagian Kalimantan total didapatkan 121 kursi. Sedangkan Barisan Nasional hanya dapat meraih 79 kursi saja.

Perdana Menteri Malaysia, Najib Tun Razak yang memimpin Barisan Nasional mengakui kekalahan ini. Meski demikian, dalam soal kepemimpinan, masalah belum sepenuhnya selesai. Jika dihitung per partai, tidak ada partai yang menguasai mayoritas mutlak tanpa berkoalisi. Partai-partai oposisi yang tergabung dalam Pakatan Harapan, jelas tidak akan berkongsi dengan Barisan Nasional.

Kekalahan Barisan Nasional tidak lepas dari ketidak percayaan masyarakat Malaysia kepada figur Najib Tun Razak, yang dirasakan tidak lagi menjalankan amanah dengan baik. Salah satunya adalah skandal korupsi besar yang menimpa salah satu perusahaan BUMN Malaysia, 1 MDB. Dikabarkan Najib Razak menerima uang dalam jumlah yang amat besar, meski berita ini dibantah Najib.

Mahathir Mohammad yang pernah menjadi PM Malaysia, meskipun didaulat menjadi pemimpin koalisi, tidak serta merta menjadi Perdana Menteri. Usai penghitungan suara, Malaysia masih belum sepenuhnya keluar dari krisis kepemimpinan. Razak menyerahkan persoalan ini kepada Yang Dipertuan Agung, Sultan Muhamad V, sebagai Kepala Negara Malaysia. Akhirnya, Mahatir Mohammad mengangkat sumpah sebagai Perdana Menteri Malaysia ke-7, di Istana Negara sekitar pukul 10 malam hari Kamis. Padahal sempat ada kabar pihak Istana kurang berkenan dengan Mahatir karena seringkali mengkritik kerajaan. Sebelumnya para pemimpin koalisi menemui Yang Dipertuan Agung untuk memastikan agar Mahatir dapat dilantik untuk memimpin Malaysia.

Suara Rakyat Malaysia yang memberikan kepercayaan kepada Koalisi Pakatan Harapan untuk memimpin negeri patut didukung. Kepemimpinan Malaysia di bawah Dr. Mahatir Mohammad yang telah berusia 92 tahun, pada periode ini, hendaknya mampu  membawa harapan positif bagi Malaysia. Sebab krisis politik apapun yang menimpa negeri itu, pasti akan berdampak pada kondisi regional di kawasan ASEAN dan Indonesia.

Jumat, 11 Mei 2018, Menteri Luar Negeri RI, Retno LP Marsudi, dan Menteri Luar Negeri Brasil, Aloysio Nunes Ferreira, menandatangani tiga dokumen persetujuan antara kedua negara yaitu persetujuan mengenai pembebasan visa untuk pasport diplomatik dan dinas, pertukaran nota untuk pembebasan visa bagi pemegang pasport biasa dan persetujuan kerja sama teknis. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Menteri Luar Negeri RI, usai Pertemuan Bilateral antara kedua Negara di Hotel Novotel Bogor.

" Pada hari ini tadi kita baru saja menyaksikan tiga penandatanganan yaitu persetujuan mengenai pembebasan visa untuk pasport diplomatik dan dinas, kemudian pertukaran nota untuk pembebasan visa bagi pemegang pasport biasa dan persetujuan kerja sama teknis ".

Retno Marsudi menambahkan tiga instrumen persetujuan tersebut dapat memperkokoh hubungan bilateral antara Indonesia dan Brasil, serta tidak akan ada lagi barrier untuk saling kunjung antara masyarakat, pejabat dan lain-lain. Sehingga diharapkan dengan kunjungan yg semakin intensif maka hubungan kedua negara menjadi lebih maju. (voi/Egi)

Menteri Luar Negeri RI, Retno LP Marsudi, mengundang secara langsung Menteri Luar Negeri Brasil, Aloysio Nunes Ferreira, untuk menghadiri Our Ocean Conference 2018 di Bali pada 29 dan 30 Oktober mendatang. Indonesia dan Brasil juga telah sepakat akan mengintensifkan pertemuan bilateral dimana pun kedua negara ini bertemu pada saat Koferensi atau Pertemuan Internasional. Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Luar Negeri, Retno LP Marsudi, pada acara Pertemuan Bilateral Menteri Luar Negeri Indonesia dan Brasil, di Hotel Novotel Bogor, jumat (11/05).

Dan saya juga ingin mengundang Anda, Perdana Menteri, untuk menghadiri Our Ocean Conference, karena Indonesia akan menyelenggarakan Our Ocean Conference yang ke-5 di Bali, pada tanggal 29 dan 30 Oktober. Dan kita juga menyetujui untuk mengintensifkan pertemuan kita dimana pun di Konferensi Internasional yang sama, yang kemudian ditujukan sebagai pertemuan bilateral.

Menteri Ferreira menyambut undangan menteri Retno Marsudi untuk hadir pada acara Our Ocean Conference di Bali, Oktober mendatang. Ferreira menambahkan, Indonesia dan Brasil memiliki kesamaan sebagai negara multilultural. Oleh karena itu ia berharap dapat bertukar pengalaman untuk meningkatkan kedekatan dua negara ini. (voi/Egi)

Indonesia berharap komitmen Indonesia-Tiongkok semakin menguat. Tiongkok diharapkan meningkatkan impor produk dari Indonesia. Hal itu disampaikan Presiden Joko Widodo kepada media usai menerima kunjungan Perdana Menteri PM Republik Rakyat Tiongkok Li Keqiang di Istana Kepresidenan Bogor, Senin (7/5). Adapun impor yang diminta terutama minyak kelapa sawit dan buah-buahan tropis. Presiden Joko Widodo mengatakan, Perdana Menteri Li Keqiang telah menyanggupi bentuk peningkatan perdagangan Indonesia dengan tambahan minimal 500.000 ton minyak kelapa sawit ke Tiongkok. Presiden Joko Widodo mengapresiasi kedatangan PM Li ke Indonesia. Sebab, kunjungan ini menjadi yang pertama bagi PM Li setelah dilantik secara resmi pada Mei 2018. Presiden pun senang karena PM Li datang ke Indonesia bersama sejumlah pengusaha yang memiliki bisnis besar. Bagi Indonesia, China adalah mitra strategis terutama di bidang ekonomi, perdagangan, dan investasi. Menurut dia, kedatangan Perdana Menteri Li ke Indonesia pun menjadi langkah penting dalam memperkokoh hubungan kedua negara yang harus saling menguntungkan. Menurut Presiden Joko Widodo, Tiongkok dengan penduduknya yang berjumlah 1,37 miliar orang merupakan pasar yang besar sekali bagi produk Indonesia.

Dalam pertemuan itu Presiden Joko Widodo dan PM Li juga membahas peningkatan kerja sama yang saling menguntungkan kedua negara. Presiden Joko Widodo menegaskan, sebagai dua negara besar, kemitraan Indonesia dan RRT harus dapat memberikan manfaat bagi perdamaian, bagi stabilitas, dan bagi kesejahteraan dunia yang didasarkan kepada hukum dan norma-norma internasional.

Sementar itu di acara Indonesia-China Business Summit 2018 di Jakarta, Senin,7 Mei Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla meminta Pemerintah dan pengusaha China memprioritaskan penggunaan tenaga kerja domestik Indonesia dalam setiap bentuk investasi yang dilakukan di Tanah Air. Permintaan tersebut disampaikan Jusuf Kalla dalam sambutannya. Jusuf Kalla berharap dengan lebih mengutamakan tenaga kerja domestik Indonesia di setiap perusahaan milik China, akan memberi nilai tambah bagi industri, menjaga stabilitas lingkungan, serta peningkatan kualitas produk industri.

Duta Besar China untuk Indonesia Xiao Qian sebelumnya mengatakan, kunjungan Perdana Menteri China Li Keqiang menunjukkan betapa pentingnya Indonesia di mata China. Xiao menjelaskan, hubungan masyarakat China dan Indonesia terjalin sejak 2.000 tahun yang lalu dan Indonesia merupakan salah satu mitra diplomatik utama China.