Dinas Komunikasi dan Informatika-Kominfo Kabupaten Wonosobo menggandeng Badan Pusat Statistik BPS untuk mengupayakan peningkatan kualitas pengelolaan dan penyajian data statistik sektoral di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Kepala Bidang Informatika, Sulistiyani di sela Bimbingan Teknis pengelolaan data statistik di Aula Dinas Kominfo, Selasa (8/5) menyebutkan, statistik sektoral merupakan produk penting untuk setiap OPD, sehingga diperlukan kemauan dan komitmen untuk mengelolanya secara lebih serius. Setiap OPD maupun institusi pemerintah vertikal memiliki kekhasan tersendiri dalam ragam data, hingga pada pendekatan dalam penyediaan data dan informasi untuk perencanaannya. Sementara BPS lebih fokus kepada statistik dasar yang bersifat makro dan lintas sektoral sehingga nantinya akan terbentuk forum data, baik formal maupun informal. Diskusi atau penyebaran data ini bisa dilakukan melalui media sosial. Forum tersebut diharapkannya juga menjadi media untuk pembaharuan data statistik secara berkelanjutan. Dengan adanya koordinasi lintas sektor ini maka nantinya akan memberikan dampak sangat positif terhadap efektifitas dan efisiensi kegiatan perstatistikan di Indonesia. Manfaat lain dari adanya koordinasi antar OPD dalam hal data statistik, diakui Yusuf, juga akan menghindarkan terjadinya duplikasi dalam penyelenggaraan statistik sehingga hasilnya dapat dimanfaatkan secara optimal.
Badan Pengawas Pemilu Bawaslu Kalimantan Barat Gandeng MUI Wujudkan Pilkada Berintegritas.
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kalimantan Barat-Kalbar menggandeng Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kalbar untuk mengawasi dan mengawal penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah-Pilkada Serentak 2018. Ini dilakukan, guna terwujudnya pilkada secara langsung, umum, bebas, jujur, adil, berkualitas dan berintegeritas . Hal itu dikatakan Ketua Bawaslu Kalbar, Ruhermansyah saat membuka sosialisasi pengawasan partisipatif Pemilu di Sanggau, Selasa (8/5). Ruhermansyah menyebut, pelibatan organisasi keagamaan seperti MUI sangat penting untuk menangkal potensi pelanggaran dan kecurangan Pilkada, contohnya politisasi sara. Bawaslu Kalbar meyakini, keterlibatan organisasi keagamaan dalam mengawasi pelaksanaan pesta demokrasi dapat menjadikan pilkada serentak di Kalbar berintegeritas. Dibagian lain, Sekretaris MUI Kalbar Zulkifli menuturkan MUI mengemban misi mewujudkan kehidupan masyarakat yang baik dan damai. MUI sangat mendukung upaya Bawaslu mewujudkan Pilkada Serentak di Kalbar yang berkualitas dan berintegeritas melalui pengawasan partisipatif. Selain menggandeng organisasi keagamaan seperti MUI, Bawaslu juga membuat sejumlah instrumen pengawasan diantaranya peluncuran sistem pengawasan berbasis online, pembentukan kampung awas hingga pelibatan langsung masyarakat dalam setiap proses tahapan penyelenggaraan Pilkada.
UPI Berikan Gelar Doctor Honoris Causa kepada Kim Kwan-Yong.
Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) memberikan gelar Doctor Honoris Causa dalam bidang Kebijakan Olahraga kepada Gubernur Kim Kwan-Yong Provinsi Gyeongsangbuk-do, Korea Selatan, di Gedung Sanusi UPI jalan Setiabudhi Bandung, Selasa (8/5/2018). Ketua tim promotor prof Fuad Abdul Halim mengatakan gelar tersebut di berikan karena Kim Kwan-Yong dinilai dapat mengembangkan olahraga dengan baik di wilayahnya. Apalagi kata Fuad, Kim Kwan-Yong sangat berjasa dalam kerja sama antara provinsi Jawa Barat dan Provinsi Gyeongsangbuk-do sejak tahun 2010 hingga sekarang di bidang olahraga secara intensif dan terus menerus melakukan pembinaan dan peningkatan prestasi olahraga di Jawa Barat dengan banyak melibatkan dosen dan mahasiswa UPI. Senada dengan Fuad, Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan yang juga turut hadir dalam acara ini mengatakan Kim Kwan Yong memang pantas mendapatkan gelar tersebut. Namun Aher sapaan Ahmad Heryawan juga berharap kerja sama antara dua daerah ini berkembang kebidang-bidang lainnya seperti teknologi dan pertanian. Sementara dalam pidatonya, Kim Kwan-Yong sendiri mengaku bangga mendapatkan gelar Doctor Honoris Causa ini. Ia mengungkapkan meski lingkungan dan budaya yang berbeda olahraga dapat menjadi jembatan komunikasi dan pemersatu maka dari itu Kim Kwan-Yong berharap hubungan kerjasama ini berkembang lagi. Ini suatu kehormatan baginya sebagai orang Korea pertama yang mendapat Gelar Doctoral Honoris Causa dari Universitas Pendidikan Indonesia yang terbesar serta terbaik di Indonesia.
Menjelang penyelenggaraan Asian Games ke-18 di Jakarta dan Palembang pada Agustus 2018 mendatang, pada Senin (7/5) pagi pukul 06.30 waktu setempat, masyarakat lokal dan asing di Phnom Penh ramaikan Asian Games Fun Run yang dilanjutkan dengan Bike Race. Kegiatan ini diinisiasi oleh Dewan Olimpiade Asia (OCA) yang juga didukung penuh oleh Kedutaan Besar RI-KBRI Phnom Penh dan perusahaan Indonesia di Kamboja dalam rangka mempromosikan pesta olah raga akbar se-Asia tersebut. Dari Morodok Sports Complex yang terletak di tepi Sungai Mekong, sebagai garis start dan finish, sekitar 500 pelari dengan antusias menyelesaikan lintasan 3 Km untuk Asian Games Fun Run dan sekitar 50 pesepeda menyelesaikan 10 putaran (30 Km) untuk Bike Race. Pelaksanaan Fun Run dan Bike Race ini bertepatan dengan Olympic Solidarity (OS)/OCA Regional Forum pada tanggal 6 dan 7 Mei 2018 di Hotel Sokha, Phnom Penh. Pihak National Olympic Committee (NOC) Kamboja menyampaikan terima kasih kepada OCA karena mendapat kehormatan untuk menggelar Fun Run dan mengharapkan agar Indonesia sukses dalam pelaksanaan Asian Games mendatang. Wakil Kepala Kepolisian RI-Wakapolri, Komjen Syafruddin, selaku Chef De Mission Asian Games ke-18 bersama Duta Besar RI untuk Kerajaan Kamboja, Sudirman Haseng turut hadir dalam pelepasan para peserta Asian Games Fun Run. Tampak juga sekitar ratusan masyarakat Indonesia termasuk mahasiswa Indonesia yang saat ini sedang menempuh studi di Kamboja, berpartisipasi memeriahkan acara ini. Kamboja menjadi salah satu negara yang dipilih oleh Dewan Olimpiade Asia untuk mempromosikan ajang Asian Games ke-18. Rangkaian acara diliput luas oleh media cetak dan elektronik setempat.
Tim Pencak Silat Indonesia Raih Emas di Open Belgium 2018
Tim Pencak Silat Indonesia berhasil memenangkan 6 emas, 2 perak dan 2 perunggu pada kompetisi Open Belgium Pencak Silat 2018 yang diselenggarakan pada 5 dan 6 Mei di Schoten-Antwerpen, Belgia. Turnamen terbuka ini adalah yang ke-23 kalinya diadakan di Belgia oleh Bond Pencak Silat Belgium (BPSB), federasi pencak silat Belgia yang didirikan 36 tahun lalu. Kejuaraan tahunan ini diikuti oleh 120 pesilat dari 12 negara, yaitu Indonesia, Belgia, Belanda, Inggris, Malaysia, Singapura, Vietnam, Thailand, Swiss, Amerika Serikat, Azerbaijan, dan Austria. Pada pembukaan turnamen Duta Besar RI untuk Belgia Yuri O. Thamrin menyampaikan apresiasi kepada Ludo Pieters, ketua BPSB atas upayanya memperkenalkan Pencak Silat ke masyarakat Belgia dan negara-negara Eropa lainnya.
Produk dan budaya Indonesia akan dipamerkan di Guangzhou
Produk unggulan dan budaya Indonesia akan dipamerkan di China Plaza Zhongshan, Guangzhou, 11 hingga 13 Mei, sebagai bagian dari upaya promosi produk dan budaya Tanah Air ke masyarakat China. Pameran itu untuk menunjukkan kepada masyarakat China mengenai budaya Indonesia yang autentik dengan makanan, tari-tarian, dan, musik. Hal itu dikatakan Konsul Jenderal RI untuk Guangzhou Gustanto kepada Antara di Beijing, Selasa. Selama pameran pengunjung pameran akan bisa menikmati kopi, aneka makanan, dan sajian sarang burung walet yang berkhasiat bagi kesehatan tubuh dari Indonesia. Ia menambahkan perusahaan Indonesia yang berpartisipasi dalam pameran di Ibu Kota Provinsi Guangdong itu di antaranya Kapal Api, Mayora, Papatonk, Indomie, dan Jin Xi Hui. Aneka produk kerajinan seperti barang kerajinan berbahan kayu gaharu yang beraroma khas juga akan dipamerkan dala acara tersebut. Sementara itu maskapai penerbanganGaruda Indonesia dan Lion Air akan menjual paket wisata dari Guangzhou dan beberapa daerah lain di China menuju Jakarta, Bali, dan Manado dengan harga khusus di ajang tersebut. Para pengunjung juga akan disuguhi berbagai jenis pertunjukan kesenian khas Nusantara di China Plaza Zhongshan.
Pemerintah sedang menyusun Rancangan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Rencana Aksi Nasional Pengurangan dan Penghapusan Merkuri (RAN PPM) sebagai bagian dari pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pengesahan Minamata Convention on Mercury (Pengesahan Konvensi Minamata mengenai Merkuri).
Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Kualitas dan Laboratorium Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Herman Hermawan dalam siaran pers kementerian, Selasa (8/50), menjelaskan rencana aksi nasional itu akan mencakup empat bidang prioritas yaitu pertambangan emas skala kecil, manufaktur, energi dan kesehatan.
Pemerintah Indonesia pada 20 September 2017 mengesahkan UU No.11/2017 tentang Pengesahan Minamata Convention on Mercury, konvensi yang ditujukan untuk melindungi kesehatan manusia dari dampak emisi dan lepasan merkuri dari sumber antropogenik.
Herman Hermawan mengungkapkan, sebagai konsekuensi dari penandatanganan pengesahan konvensi itu, setiap negara diwajibkan memfasilitasi pertukaran informasi terkait penanganan merkuri di negaranya berdasarkan ketentuan konvensi. Hal itu termasuk teknologi alternatif yang digunakan untuk menggantikan kegunaan merkuri.
Dikatakannya, pengelolaan merkuri di Indonesia memerlukan strategi menyeluruh, berdasarkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi IPTEK berbasis bijih yang multidisipliner dan integratif, kelembagaan yang efektif dan partisipasi masyarakat.
Herman Hermawan menambahkan, pemerintah berencana membentuk forum atau komisi penelitian dan pemantauan merkuri bekerja sama dengan seluruh pemangku kepentingan guna mengurangi dan menghapuskan produksi, peredaran dan penggunaan merkuri dalam mendukung program Indonesia bebas merkuri pada 2030.
Sumber merkuri di Indonesia berasal dari importasi dan produksi dalam negeri dari pengolahan batu sinabar dan produk samping dari kegiatan sektor migas. Sektor penambangan emas skala kecil merupakan kontributor terbesar emisi merkuri ke lingkungan, sampai 57,5 persen menurut penelitian Institut Teknologi Bandung ITB dan BaliFokus tahun 2012. Karenanya diperlukan pengembangan teknologi alternatif pengolahan emas tanpa merkuri yang relatif lebih aman. Dalam hal ini Badan Penelitian dan Penerapan Teknologi BPPT antara lain mengusulkan penerapan teknologi pengolahan yang didasarkan pada karakteristik bijih, dan kemamputerapan teknologinya di tempat berbeda.
Sudah sekitar tiga minggu, nilai tukar rupiah melemah. Pasar sudah khawatir imbas dari pelemahan ini akan berdampak akan perekonomian dalam negeri. Diperlukan kebijakan segera terutama dari Bank Indonesia dan Pemerintah untuk mengatasi pelemahan Rupiah terhadap Dolar. Jangan sampai kejadian tahun 1997 ketika jatuhnya nilai Rupiah terhadap Dolar menjadi salah satu penyebab runtuhnya rezim orde baru
Kenaikan nilai Rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat, disikapi dengan bijak dan positif oleh Wakil Presiden. Menurut Wakil Presiden Jusuf Kalla, dampak positif dari nilai tukar rupiah yang melemah terhadap Dolar hingga menyentuh level di atas 14.000 dapat mendongkrak pendapatan ekspor Indonesia. Di sisi lain, rupiah melemah akan berdampak dengan kenaikan harga-harga bahan baku impor. Akan tetapi, kata Wakil presiden Jusuf Kalla hal tersebut bisa diselesaikan dengan mendorong beberapa pihak untuk memproduksi khusus ekspor secara simultan.
Terkait pelemahan Rupiah, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan, pelemahan Rupiah terjadi karena sentimen pasar dalam menyikapi berbagai kebijakan Amerika Serikat. Termasuk kenaikan suku bunga acuan Negeri Paman Sam tersebut. Untuk menjaga perkekonomian Indonesia, Menteri Sri Mulyani mengatakan Pemerintah bersama Bank Indonesia akan memperkuat fondasi ekonomi dengan mengeluarkan beberapa kebijakan untuk menstabilkan pasar.
Sementara itu, Ekonom Maybank Juniman menilai, pelemahan rupiah sudah terjadi sejak Bank Indonesia memangkas suku bunga acuan atau 7-day Reverse Repo Rate sebanyak dua kali pada Agustus dan September tahun lalu dari 4,75 persen menjadi 4,25 persen. Menurut Juniman, sejak pemangkasan tersebut sudah banyak dana keluar sehingga melemah dan ini mengindikasikan investor tidak mau suku bunga rendah. Sedangkan, tren saat ini, diakui Juniman, negara-negara maju dan berkembang cenderung menaikkan suku bunga acuannya dibanding ke arah menurunkan. Kondisi tersebut berbeda dengan tahun lalu.
Pelemahan rupiah saat ini merupakan salah satu ancaman terhadap target pertumbuhan. Dengan pelemahan rupiah target 5 persen dirasakan berat untuk dicapai. Apatah lagi tahun ini diperlukan dana besar untuk melaksanan pemilihan kepala daerah secara serentak. Bank Indonesia dan pengelola moneter juga sebaiknya memperhatikan usulan untuk menyesuaikan suku bunga. Pemerintah perlu juga melakukan revisi APBN dengan memperhatikan situasi global dan fluktuasi mata uang rupiah. Pemerintah harus memperhatikan faktor-faktor tersebut agar nilai rupiah tidak terus merosot. Dengan antisipasi yang baik, penurunan rupiah tidak membuat sektor lain ikut menurun sehingga peristiwa moneter 1997 tidak terulang kembali.