VOI - Voice of Indonesia | Informing, Connecting, Dignifying

Peningkatan akses dan kepemilikan lahan masyarakat lokal melalui program Perhutanan Sosial seluas 12,7 juta hektar, dan Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA) seluas 4,1 juta hektar, adalah salah satu upaya Indonesia untuk mendukung Rencana Strategis PBB untuk Hutan atau United Nations Strategic Plan for Forest (UNSPF) 2017-2030, termasuk Voluntary National Contribution (VNC).

Hal ini disampaikan Dr Agus Justianto, Kepala Badan Litbang dan Inovasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan KLHK, pada Sidang ke-13 Forum PBB tentang Hutan atau United Nations Forum on Forests (UNFF 13), di New York, 7 hingga 11 Mei lalu. Selain itu, Indonesia juga menyelenggarakan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK), untuk mendukung pengelolaan hutan berkelanjutan.

Agus Justianto mengatakan, pada pertemuan tersebut, Indonesia menyampaikan komitmennya atas enam Global Forest Goals dalam Voluntary National Contribution VNC, yang telah disusun melalui mekanisme multi-stakeholders.

Berakhirnya Sidang UNFF13 telah menghasilkan dua dokumen penting, yaitu dokumen Solusi Berbasis Hutan untuk Percepatan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan SDG dan Transformasi menuju Masyarakat Berkelanjutan dan Tangguh. Dokumen kedua adalah UNFF13 Omnibus Resolution, yang mencakup berbagai langkah untuk implementasi Rencana Strategis PBB untuk Hutan UNSPF. 

Sebagai tindaklanjut dari hasil UNFF 13, Agus Justianto berpendapat, Indonesia perlu mematangkan Voluntary National Contribution VNC, untuk mendorong pembangunan kehutanan nasional yang berkelanjutan.

Selain itu ke depannya Indonesia juga akan meningkatkan kerjasama dengan National Focal Point (NFP) perjanjian internasional lainnya, seperti Konvensi Kerangka Kerja Perubahan Iklim PBB (UNFCCC), Konvensi PBB untuk Keanekaragaman Hayati (UNCBD), Konvensi PBB untuk Memerangi Desertifikasi (UNCCD), dan perjanjian internasional untuk konservasi dan pemanfaatan lahan basah secara berkelanjutan (Ramsar).

Dalam sidang yang berlangsung selama lima hari tersebut, turut hadir sebagai Delegasi RI selain Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, yaitu perwakilan Dewan Kehutanan Nasional, Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI), Perutusan tetapRepublik Indonesia PTRI New York dan Kementerian Luar Negeri

Wakil Tetap RI untuk PBB, WTO, dan organisasi Internasional lainnya di Jenewa, Duta Besar Hasan Kleib, terpilih sebagai Ketua Committee on Development and Intellectual Property (CDIP), World Intellectual Property Organization (WIPO) sesi ke-21 dan ke-22 periode tahun 2018.Pertemuan pertama yakni sesi CDIP ke-21 berlangsung 14 – 18 Mei 2018 bertempat di Markas Besar WIPO di Jenewa, Swiss, dengan dihadiri oleh delegasi dari 191 negara anggota WIPO.Kunci daya saing di perekonomian global saat ini adalah melalui nilai tambah, hampir seluruh negara dapat memproduksi produk apapun di era globalisasi. Tanpa nilai tambah yang dihasilkan melalui kekayaan intelektual seperti merek, desain, hak cipta, paten, dan rahasia dagang, akan sangat sulit untuk bersaing secara internasional. Hal tersebut dikatakan Wakil Tetap RI, Duta Besar Hasan Kleib,​ dalam sambutan pembukaannya sebagai Ketua. Dikatakannya, di bawah kepemimpinan Indonesia, CDIP ke-21 akan memulai pembahasan agenda IP and Development. Hal ini merupakan momen penting, mengingat agenda IP and Development baru akan dibahas untuk pertama kalinya, setelah negosiasi panjang antara negara maju dan negara berkembang sejak CDIP pertama pada tahun 2007. Indonesia juga akan memimpin pembahasan integrasi Sustainable Development Goals (SDGs) dengan sistem kekayaan intelektual Internasional.

Duta Besar Hasan Kleib juga menegaskan bahwa kepemimpinan Indonesia di CDIP akan difokuskan untuk mendukung salah satu program prioritas Pemerintah untuk mendorong ekonomi Indonesia yang berbasis inovasi dan kreativitas.

Jumpai Komunitas Bisnis Provinsi Bursa, Dorong Peningkatan Hubungan Dagang RI-Turki.

Sebagai bagian dari upaya penguatan diplomasi ekonomi Indonesia di Turki,  Konjen RI Istanbul Herry Sudradjat kembali melakukan reach-out ke komunitas bisnis Turki di luar Istanbul pada tanggal 18-19 Mei 2018. Kali ini perusahaan yang ditemui adalah di Provinsi Bursa. Provinsi tersebut dikenal sebagai salah satu sentra utama industri Turki.

Terkait hal tersebut, agenda kunjungan ke Bursa adalah pertemuan dengan empat perusahaan masing-masing Luxev produsen furnitur, Super Fresh dari sektor makanan, Elart produsen home textile dan Emre Makina di sektor otomotif.

Disamping dalam rangka promosi ekspor RI, Konjen Herry Sudradjat  juga mengajak Turki untuk meningkatkan penjualannya ke Indonesia. Hal tersebut disampaikan saat pertemuan dengan Asosiasi Eksportir Bursa.

Sebelum kembali ke Istanbul Konjen Herry Sudradjat  menemui masyarakat Indonesia termasuk  pelajar di Bursa. Disamping sebagai ajang silaturahmi dan pembinaan kesempatan tersebut juga dimanfaatkan Konjen RI untuk menyampaikan hasil kegiatan diplomasi ekonomi KJRI Istanbul di Bursa serta beberapa masukan terkait kekonsuleran serta persiapan Pemilu 2019.

7 Perguruan Tinggi Indonesia Jalin Kerjasama dengan Universitas di Uzbekistan.

Bertempat di Tashkent State University of Economics (TSUE) (08/05/2018) di Tashkent, Uzbekistan telah dilakukan penandatanganan Nota Kesepahaman/Memorandum of Understanding (MoU) kerjasama pendidikan antara TSUE dengan 7 (tujuh) lembaga pendidikan Indonesia (Universitas Al Azhar Indonesia, Universitas Aisyiyah, Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer STI&K Jakarta, Sekolah Tinggi Teknik Cendikia, Sekolah Tinggi Ekonomi Nusa Megarkencana, Akademi Komunikasi Media Radio dan TV Jakarta, serta Management College of Banking and Finance Nitro). Penandatanganan MoU dilakukan oleh Rektor TSUE, Professor Bakhodir Khodiev dengan perwakilan dari masing-masing lembaga pendidikan tinggi Indonesia tersebut dengan disaksikan pula oleh Dubes RI Tashkent. Berdasarkan MoU tersebut, disebutkan bentuk-bentuk kerjasama kedua belah pihak: pertukaran pelajar dan tenaga pengajar, joint conferences, riset dan publikasi, pertukaran materi akademis, serta bentuk kerjasama lain yang disepakati oleh kedua belah pihak.Penandatanganan MoU Kerjasama Pendidikan antara perguruan tinggi di Indonesia dan Uzbekistan tersebut tidak saja akan semakin meningkatkan kerjasama pendidikan antar lembaga pendidikan tinggi, namun juga memberikan kontribusi bagi peningkatan hubungan persahabatan serta people to people contact antara Indonesia dan Uzbekistan, kata Dubes RI.

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional bersama United Cities and Local Governments Asia Pasifik (UCLG ASPAC) dan Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH, Jerman menggelar Forum Diskusi bertajuk “Localising SDGs and Multi Stakeholder Partnership for SDGs in Indonesia” di Surabaya, Jawa Timur, Selasa (15/5)// Direktur Politik Luar Negeri dan Kerja sama Pembangunan Internasional, Dewo Broto Joko, menyampaikan, maksud dan tujuan acara ini untuk mendaerahkan pengembangan pembangunan berkelanjutan di daerah kabupaten dan kota serta mendorong para pemangku kepentingan tingkat kabupaten/kota untuk menyusun Rencana Aksi Daerah dalam mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan// Menurut Dewo Broto Joko, alasan dipilihnya Kota Surabaya karena dinilai sebagai kota yang mampu melaksanakan tujuan pembangunan berkelanjutan dengan baik dan lebih maju daripada daerah-daerah lain// Sementara itu, Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini, dalam sambutannya menerangkan, berbagai macam tujuan pembangunan berkelanjutan yang sudah dilakukan Pemerintah  Kota Surabaya dalam membangun kota maupun menyejahterakan warganya antara lain, menyediakan ambulance gratis 24 jam dan pelayanan kesehatan gratis// Menurut Wali Kota Risma, implementasi tujuan pembangunan berkelanjutan dapat dilakukan di Surabaya, karena semua stakeholder ikut membantu dan berpartisipasi//

Kementerian Agama Aceh tetapkan 1 Ramadhan, Kamis (17/5).

Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh  bersama Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Stasiun Geofisika, Selasa (15/5) melakukan pengamatan hilal yang berlangsung di Kantor Observatorium hilal Tengku Chik Kuta Karang, Lhoknga, Kabupaten Aceh Besar, Aceh. Pengamatan hilal ini untuk memastikan waktu pelaksanaan ibadah puasa pada  bulan Ramadhan 1439 Hijriah atau tahun 2018. Menurut pengamatan Radio Republik Indonesia di gedung Observatorium, di sana terdapat 7 teropong pengamatan hilal yang terpasang di lantai dua gedung Observatorium. Teropong-teropong tersebut diarahkan pada matahari, tepatnya di sisi barat pantai Lhoknga.  Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh, Daud Pakeh, menyampaikan, dari hasil pengamatan, hilal belum terlihat. Artinya masyarakat muslim akan melaksanakan ibadah puasa pada hari Kamis (17/5), yang didahului Rabu (16/5) malam mulai dilaksanakan shalat tarawih. 

Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Situbondo Gelorakan Tamu Wajib Lapor 1 x 24 jam.

Sebagai upaya deteksi dini terhadap ancaman teroris yang belakangan ini marak terjadi, Pemerintah Kabupaten Situbondo, Jawa Timur, mengajak seluruh elemen masyarakat mulai dari tingkat Rukun Tetangga/Rukun Warga untuk menggelorakan kembali tamu wajib lapor dalam 1x24 jam. Hal itu dikatakan Bupati Situbondo, Dadang Wigiarto, usai acara Menggelorakan Tamu Wajib Lapor 1x24 jam di Pendopo Kabupaten Situbondo, Selasa (15/5). Menurut Dadang Wigiarto, aturan wajib lapor bagi tamu yang melebihi waktu 24 jam akan sangat membantu pemerintah khususnya aparat kepolisian dan TNI guna menangkal masuknya paham radikal dan terorisme yang diduga menjadi pemicu terjadinya ledakan bom bunuh diri seperti di Surabaya.  Sementara itu, Kepala Kepolisian Resort Situbondo, Ajun Komisaris Besar Polisi Awan Hariono, mengatakan, legalitas hukum tamu wajib lapor 1x24 jam disebutkan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Pasal 515 tentang masyarakat yang bertamu harus melaporkan ke perwakilan pemerintah daerah di tingkat RW/RT dan Pasal 516 pemilik atau pengelola rumah yang tidak melaporkan 1x24 jam selama tujuh hari dapat dipidana. Ia mengatakan, Memang ada sanksi pidana bagi yang tidak melapor, tapi aturan ini masih dalam proses perbaikan.

Pembukaan Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jerusalem yang  telah menyebabkan puluhan warga Palestina meninggal dunia, telah memantik reaksi internasional. Uni Eropa, misalnya, telah mendesak semua pihak untuk menahan diri. Kepala kebijakan luar negeri Uni Eropa (UE) Federica Mogherini  mendesak Israel menghormati hak melakukan protes damai warga Palestina.

Sebagaimana diketahui lebih dari 50 warga Palestina gugur dalam aksi protes di jalur Gaza akibat ditembaki oleh tentara Israel, dan lebih dari 2000 pengunjuk rasa luka luka. 

Keputusan Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk membuka Kedutaan Israel di Yerusalem, sudah dipastikan akan menimbulkan konflik baru. Namun Donald Trump sudah tetap pada pendiriannya sebab apa yang kini dilakukannya, merupakan salah satu dari janji janji kampanyenya ketika mencalonkan diri menjadi Presiden

Korban pun sudah berjatuhan. Israel yang mendapat angina karena dukungan nyata Amerika Serikat, bertindak dengan senjata untuk mengatasi demo warga Palestina di Gaza dekat garis perbatasan wilayah Palestina dan Israel. Uni Eropa sudah jelas meminta Israel mengakhiri tindakan menembaki warga Palestina yang berunjuk rasa. Uni Eropa telah menyerukan agar segera dilakukan langkah langkah diplomatik demi terjadinya perundingan antara Palestina dan Israel.

Dalam pernyataannya ketika memutuskan untuk memindahkan kedutaannya dari Tel Aviv ke Jerusalem, Presiden Donald Trump sempat menyatakan bahwa kebijakannya itu adalah untuk merintis adanya perundingan baru antara Israel dan Palestina. Persoalannya Palestina dan beberapa negara sudah menyatakan tidak mengakui Amerika Serikat sebagai mediator Israel dan Palestina. Menjadi pertanyaan kemudian, negara manakah yang akan segera berinisiatif menggantikan Amerika Serikat ?

Bagaimanapun sikap dan keputusan Amerika Serikatl telah menjadikan Israel merasa di atas angin. Tindakan brutal untuk menembaki para pengunjuk rasa di jalur Gaza adalah salah satu wujudnya. Solidaritas atas Palestinalah yang sesungguhnya dapat kembali menekan Israel untuk segera menghentikan tindakan brutalnya.