Akhirnya, setelah serangkaian pertempuran sengit sejak selasa 12 November lalu dan menewaskan 34 warga Palestina, Kelompok Militan Jihad Islam mengumumkan gencatan senjata yang disepakati dengan Israel. Juru bicara militan Jihad Islam, Musbab Al- Berim mengatakan bahwa kesepakatan gencatan senjata mulai berlaku Kamis 14 November pkl 05.30 waktu setempat. Sayangnya belum ada konfirmasi dari Israel saat gencatan senjata itu. Pertempuran sengit antara Israel dan Jihad Islam pecah pada Selasa 12 November pagi setelah serangan udara Israel menewaskan seorang Komandan Senior Militan Jihad Islam, Bahan Abu el-Atta yang dianggap bertanggungjawab atas rentetan serangan roket dan perencanaan serangan skala besar. Jika Jihad Islam menganggap telah tercapai kesepakatan gencatan senjata, pihak Israel justru tidak memberikan komentar sama sekali. Kelompok Jihad Islam mengajukan daftar tuntutan, termasuk didalamnya agar Israel menghentikan serangan terarah terhadap pimpinan militan Jihad Islam dan melonggarkan blokade terhadap Gaza yang diberlakukan selama 12 tahun terakhir.
Kesepakatan gencatan senjata militan gaza dengan Israel yang dimediasi Mesir hampir tidak pernah berakhir mulus. Gencatan senjata jarang diakui oleh Israel. Bahkan tahun lalu, tepatnya 15 November 2018, Menteri Pertahanan, Israel Avidgor Lieberman mengumumkan pengunduran diri dari pemerintahan koalisi sayap kanan yang dipimpin oleh Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Avidgor protes atas gencatan senjata di Gaza pada waktu itu. Dia justru meminta Israel untuk lebih agresif di Gaza.
Belajar dari kondisi sebelumnya, pantaslah dunia internasional pesimis dengan gencatan senjata yang kabarnya tercapai di Gaza saat ini. Kehadiran lembaga-lembaga internasional, khususnya pasukan perdamain PBB sangat diperlukan secara bersama untuk memastikan terwujudnya perdamaian antara Palestina dan Israel di Gaza.
PT Pelabuhan Indonesia I menggandeng investor dari Belanda dan Tiongkok melalui Port of Rotterdam Authority dan Zhejiang Provincial Seaport Investment & Operation Group Co, Ltd melalui penandatanganan Head of Agreement (HoA) untuk menggarap Fase 2 Pelabuhan Kuala Tanjung, Sumatera Utara. Penandatanganan HoA dilakukan Direktur Utama Pelindo 1 Dian Rachmawan, Direktur PT Pelabuhan Rotterdam Indonesia André G.F. Toet yang mewakili Port of Rotterdam Authority, dan President Director Zhejiang Provincial Seaport Investment & Operation Group Co, Ltd. Gong Liming di Kementerian Perhubungan, Jakarta, Kamis. Kerja sama tersebut juga untuk mengoptimalkan Terminal Multipurpose Kuala Tanjung serta Pengembangan Pelabuhan Hub Internasional dan Kawasan Industri Kuala Tanjung. Dian mengatakan, ruang lingkup dari HoA ini, meliputi pengembangan dan manajemen Pelabuhan Internasional dan Kawasan Industri Kuala Tanjung untuk menjadi Pelabuhan dan Kawasan Industri kelas dunia. (antara)
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menekankan pentingnya kolaborasi lintas negara dalam rangka mencegah kejahatan ekonomi lintas negara dan illicit financial flows (IFF). Hal ini disampaikan Sri Mulyani dalam pidatonya pada acara 5th Counter Terrorism Financing Summit di Manila, Filipina yang diinisiasi oleh 3 lembaga intelijen finansial di kawasan Asia Pasifik yakni PPATK-Indonesia, AMLC-Filipina, dan AUSTRAC-Australia.
Sri Mulyani melalui jejaring sosial resminya, Kamis (14/11/2019) Sri Mulyani menekankan pentingnya memahami aset virtual secara komprehensif untuk mengidentifikasi potensi ancaman yang muncul dari teknologi tersebut. Ia juga menyampaikan komitmen kuat Indonesia untuk bergabung dengan FATF [Financial Action Task Force] sebagai bagian dari kontribusi Indonesia untuk ikut memerangi kejahatan ekonomi lintas negara dan IFF serta menciptakan sistem finansial global yang lebih aman, transparan, dan akuntabel. (mediaindonesia)
Presiden Joko Widodo bertemu para Panglima Kodam (Pangdam) seluruh Indonesia, di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (14/11). Panglima Kodam Jaya Mayor Jenderal TNI Eko Margiyono usai pertemuan di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta mengatakan, Presiden Joko Widodo hanya mempertajam pesan yang disampaikan dalam Pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Indonesia Maju Pemerintah Pusat dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah 2019, di Sentul, Rabu.
Dalam Pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Indonesia Maju Pemerintah Pusat dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah 2019 Rabu presiden Jokowi meminta TNI dan Polri tak meremehkan setiap peristiwa kecil yang terjadi di setiap daerah. Jokowi menyatakan para anggota TNI dan Polri harus meningkatkan kewaspadaan karena dunia penuh dengan ketidakpuasan. Presiden meminta TNI untuk mendukung agenda besar pemerintah, salah satunya menjamin keamanan bagi berlangsungnya investasi di daerah. (cnnindonesia)