VOI - Voice of Indonesia | Informing, Connecting, Dignifying

Sejumlah pengusaha dari Indonesia dan Tiongkok berhasil menandatangani kesepakatan kontrak bisnis senilai 61,4 juta dolar Amerika Serikat. Penandatanganan tersebut dilakukan dalam Forum Bisnis Indonesia-Tiongkok (ICBF) yang digelar di sela-sela Pameran Impor Internasional Tiongkok (CIIE) ke-2 pada 5 hingga 10 November di Shanghai. Konsul Jenderal RI untuk Shanghai Denny W Kurnia di Hangzhou, Rabu lalu mengatakan, hal yang mengemuka dalam forum tersebut adalah harapan kalangan pengusaha mengenai peningkatan kerja sama antarkedua negara untuk mendukung penguatan produk-produk Indonesia di Tiongkok. Ia menyebutkan ada sekitar 150 pengusaha dari Tiongkok yang menghadiri forum tersebut. Sebelum penandatanganan naskah kesepakatan kontrak bisnis, para pengusaha dari Tiongkok  telah mendapatkan penjelasan yang cukup memadai mengenai perdagangan dan investasi di Indonesia.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan selaku Ketua Delegasi Indonesia dalam Forum Internasional Ekonomi Hongqiao (HEIF) mendorong Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) meningkatkan sistem perdagangan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, memberikan perlindungan nilai dan sistem perdagangan multilateral agar perdagangan internasional tetap stabil. Dia juga menyatakan komitmen untuk mendorong investasi asing langsung di Indonesia berstandar Internasional dan mendukung investasi manufaktur unggulan guna mengurangi defisit perdagangan Indonesia dengan Tiongkok.

Sementara itu Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional Dody Edward mengatakan, capaian transaksi di Pameran Impor Internasional Tiongkok berasal dari penandatanganan nota kesepahaman (MoU) untuk produk biji plastik daur ulang, sarang burung walet, oleo chemical, serta batu bara.

Dody menyampaikan, terdapat potensi transaksi dagang yang masih ditindaklanjuti untuk produk biskuit, kopi, jus, sarang burung walet, produk turunan kelapa sawit, dan biji plastik daur ulang. Menurut Dody peluang ekspor batu bara Indonesia ke pasar Tiongkok juga terus ditingkatkan, mengingat masih banyak potensi sumber daya yang masih dapat dikelola. Dody menjelaskan, Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam dan terus menjadi pemain penting dalam industri pertambangan global dengan produk utama batu bara, tembaga, emas, timah, bauksit, dan nikel.

Indonesia menjadi salah satu penghasil batu bara terbesar di dunia. Sementara, Tiongkok adalah tujuan utama ekspor batu bara Indonesia. Ekspor batu bara Indonesia ke Tiongkok terus meningkat selama dua tahun terakhir dan memiliki potensi untuk tumbuh. Pada 2018, ekspor batu bara ke Tiongkok mencapai 6 miliar dolar Amerika  dengan pangsa hampir 25 persen dari total ekspor Indonesia ke dunia.

Sebentar lagi masyarakat Indonesia yang berusia diatas 18 tahun, telah lulus SMA atau sederajat dan belum mendapat pekerjaan, atau pekerja yang mengalami Pemutusan hubungan Kerja -PHK bisa ikut serta dalam program Kartu Pra-kerja.

Presiden Joko Widodo menginstruksikan kementerian terkait untuk memulai Program Kartu Pra-kerja pada Januari 2020. Hal tersebut diungkapkan oleh Presiden Joko Widodo saat memberikan pengantarnya dalam Rapat terbatas Program Kartu Pra-kerja di Kantor Presiden, Selasa 12 November.

Dia menginginkan adanya reformasi sistem yang memungkinkan para pencari kerja dan pemilik kartu pra-kerja dapat memilih langsung pelatihan melalui platform digital. Selain itu, dia meminta keterlibatan swasta dan Badan Usaha Milik Negara -BUMN untuk melakukan pelatihan dan peningkatan kapasitas bagi para pemegang kartu pra-kerja.

Dalam kesempatan itu, Presiden Joko Widodo juga mengemukakan bahwa 58 persen tenaga kerja Indonesia adalah lulusan SD dan SMP sehingga reformasi harus dimulai dari hulu dengan melakukan pembenahan dalam sistem pelatihan dan vokasi.

Nantinya, pemerintah akan memberikan pelatihan tiga bulan kepada pemegang kartu pra-kerja sesuai dengan kriteria masing-masing. Pemerintah menganggarkan dana sebesar Rp10 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara -RAPBN 2020 untuk mendukung program Kartu Pra-Kerja. Pada tahun depan, peserta program tersebut ditargetkan mencapai 2 juta. Sebanyak 1,5 juta pemegang kartu akan mendapatkan pelatihan digital, sedangkan 500.000 akan mendapatkan pelatihan secara reguler.

Kini, pemerintah sedang menyusun peraturan presiden -perpres Kartu Pra-Kerja yang akan menjadi payung hukum program tersebut. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto memperkirakan Program Kartu Prakerja akan dirilis dalam waktu 2-3 bulan setelah perpres ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo.

Bagi Indonesia, Kartu Pra-Kerja adalah program perdana yang diharapkan mampu membantu menciptakan lapangan pekerjaan dan sekaligus mengurangi angka pengangguran. Pemerintah akan menyelenggarakan berbagai pelatihan guna menciptakan tenaga terampil yang langsung dapat dipekerjakan.

Pemerintahan daerah diharapkan membantu melakukan sosialisasi terkait Kartu Pra-Kerja kepada masyarakat setempat. Selain itu, keterlibatan pihak swasta dan BUMN dalam program pelatihan ini juga sangat penting, terutama untuk menampung tenaga kerja yang sudah menjalani pelatihan. Semoga tujuan pemerintah untuk mengurangi jumlah pencari kerja dari 7 juta orang menjadi 5 juta orang melalui program Kartu Pra-kerja dapat terwujud.

Direktur Jenderal (Dirjen) Pengendalian Perubahan Iklim (PPI), Ruandha Agung Sugardiman memimpin Delegasi Indonesia pada Pertemuan Para Pihak (Meeting of Parties-MOP) Protokol Montreal ke 31. Pertemuan ini diselenggarakan pada tanggal 4 hingga 8 November 2019 di Roma, Italia dan dihadiri oleh 180 negara.

MOP Protokol Montreal ke 31 diawali dengan Preparatory Segment selama tiga hari yang merundingkan rancangan keputusan untuk disepakati pada High-Level Segment pada tanggal 7-8 November 2019. Pertemuan ini melanjutkan perundingan pelaksanaan Protokol Montreal dalam melindungi lapisan ozon dengan menghapuskan penggunaan bahan perusak ozon (BPO) jenis HCFC serta rencana pengurangan senyawa HFC sebagai pengganti HCFC di bawah kerangka Amandemen Kigali.

Pada pertemuan High Level Segment, Ruandha menjelaskan tentang capaian dan keberhasilan Indonesia dalam menghapuskan sebesar lebih dari 20 persen konsumsi bahan perusak ozon khususnya HCFC pada tahun 2018 dan pada saat ini telah mencapai lebih dari 40 persen lebih besar dari target yang disepakati antara Pemerintah Indonesia dengan Multilateral Fund, yaitu sebesar 37,5 persen pada tahun 2020 dan 55 persen pada tahun 2023.

Dikatakannya, pada saat ini, Indonesia juga sedang mempersiapkan untuk meratifikasi Amandemen Kigali yang mengatur pengurangan konsumsi Hydrofluorocarbon (HFC) yang merupakan gas rumah kaca.

Indonesia bersama-sama dengan beberapa negara Artikel 5, yaitu: Bahrain, Tiongkok, Kepulauan Cook , India, Indonesia, Kiribati, Kuwait, Lebanon, Malaysia, Maladewa, Mauritius, Micronesia, Samoa, Kepulauan Solomon, Tuvalu, Vanuatu menyampaikan usulan tertulis untuk melanjutkan kajian dan menyediakan informasi terkait dengan alternatif teknologi pengganti HFC yang memiliki nilai potensi pemanasan global yang rendah dan sekaligus memiliki efisiensi energi. Dengan demikian dapat memperkuat dan meningkatkan kapasitas Negara Artikel 5 saat memerlukan pergantian teknologi.

Di sela pertemuan, Ruandha Agung Sugardiman juga melakukan pertemuan Bilateral dengan Direktur Jenderal Food and Agriculture Organization (FAO) yang diwakili oleh Deputy Director General Climate Change and Natural Resources Division (DDN) untuk menyampaikan ucapan selamat dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Indonesia dan buku State of Indonesian Forest 2018 dan buku “Time for Change”. Kedua buku tersebut juga disampaikan pada Perpustakaan Kantor Pusat FAO. Pertemuan Bilateral juga dilakukan dengan Menteri Muda Lingkungan Hidup Timor Leste yang membahas kemungkinan kerjasama antara Indonesia dengan Timor Leste untuk meningkatkan kapasitas Timor Leste dalam pengelolaan lingkungan hidup.

Evo Morales, akhirnya mengundurkan diri setelah mendapat desakan sangat kuat melalui rangkaian unjuk rasa.. Evo Morales dengan terpaksa harus melepas jabatannya sebagai Presiden, akibat tuduhan kecurangan pemilu dari lawan politiknya. Rakyatpun turun ke jalan meminta Morales mundur.  Politik telah mengantarkan mantan petani itu menjadi orang nomer satu di negara Amerika latin itu. Politik pula yang menurunkannya pada usia 60 tahun setelah 14 tahun berkuasa. 

Evo Morales yang banyak dicintai rakyat kecil itu kini harus meninggalkan negaranya. Kantor berita Reiters mengabarkan, mantan Presiden itu kini berada di  Meksiko untuk mendapatkan suaka politik. Morales meninggalkan negaranya dengan pesawat angkatan udara Meksiko. Pemerintah Meksiko  menganggap Morales telah dikudeta oleh lawan politiknya. 

Evo Morales menjadi Presiden untuk jabatan pertama setelah memenangkan Pemilu pada tahun 2006. Kekuasaan telah mendorongnya untuk terus menduduki posisi orang nomor satu di Bolivia. Pada tahun  ke 14 sebagai Presiden, Evo Morales menggunakan kekuasaan dan pengaruhnya untuk menghapus aturan pembatasan masa jabatan melalui referendum. Walaupun memenangi pemilu, akhirnya sebagian rakyat menentang kedududukannya sebagai Presiden. Gelombang unjuk rasa sejak Oktober lalu  akhirnya memaksa Evo Morales untuk berhenti.

Bolivia kini berada dalam masa vakum kekuasaan. Masih belum pasti bagaimana mekanisme penunjukkan penggantinya. Tokoh tokoh politik di parlemen saling berebut pengaruh untuk menunjuk pengganti sementara Morales sebelum diadakannya Pemilu. Apakah tokoh pengganti Morales akan mampu segera mewujudkan kedamaian di negara Amerika Latin itu, proses politiklah yang akan menentukan. Yang pasti aparat kemanan masih harus bekerja keras untuk menjaga tidak terjadinya  kekacauan setelah mundurnya Evo Morales.