Para pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif (parekraf) didorong memanfaatkan berbagai kebijakan yang dikeluarkan pemerintah dalam upaya mitigasi dan mempercepat pulihnya perekonomian sektor pariwisata dan ekonomi kreatif dari dampak pandemi COVID-19. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Wishnutama Kusubandio dalam keterangannya, Minggu mengatakan, pemerintah telah menggulirkan berbagai program yang dapat dimanfaatkan industri parekraf yang terdampak pandemi COVID-19. Pemanfaatan program ini oleh industri masih rendah, baru dipergunakan oleh 200 ribu wajib pajak atau sebesar 8 persen dari 2,3 juta wajib pajak.
Dikatakan, salah satunya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 44/PMK.03/2020 sebagai perluasan dari PMK 23 yang mengatur tentang pemberian insentif berupa subsidi (pajak penghasilan)PPh 21, pembebasan PPh Pasal 22 Impor, dan pengurangan PPh Pasal 25 sebesar 30 persen. Termasuk untuk sektor pariwisata dan yang mencakup perhotelan, restoran, biro perjalanan wisata, dan usaha wisata lainnya serta bidang ekonomi kreatif seperti fotografi, periklanan, perfilman, dan lainnya. Untuk itu Menparekraf mengimbau industri agar lebih aktif dan mengoptimalkan kebijakan stimulus dan relaksasi yang diberikan sehingga keberlangsungan industri pariwisata dan pelaku ekonomi kreatif tetap laju di tengah pandemi. antara
Ketua Dewan Perwailan Rakyat-DPR, Puan Maharani, berharap dalam peringatan Hari Ulang Tahun ke-74 Polri, insitusi tersebut semaki profesional yang diwujudkan dalam penegakan hukum yang berkeadilan dan terpercaya. Hal itu dikatakan Puan Maharani dalam upacara Hari Bhayangkara ke-74 di kediaman dinas ketua DPR, di Jakarta, Rabu. Puan juga meminta agar pelayanan publik yang dilakukan Polri terus dioptimalkan dan tetap memegang teguh prinsip transparansi dan akuntabilitas. Ia berharap, di masa pandemi Covid-19, Polri terus memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat sehingga masyarakat dapat menjalani kenormalan baru dengan kondusif.
Menurut dia pemeliharaan keamanan dan ketertiban juga dibutuhkan untuk mempercepat pemulihan ekonomi dan sosial dari dampak pandemi Covid-19. Puan mengatakan, menghadapi pemilihan kepala daerah-Pilkada Serentak 2020, Polri harus bersiap mengemban tugas berat.Puan berharap peran besar Polri dalam menjaga keamanan dan ketertiban agar Pilkada serentak dapat berlangsung aman, tertib, dan demokratis. Antara
Presiden Joko Widodo mengucapkan selamat Hari Bhayangkara ke-74 kepada keluarga besar Kepolisian Negara Republik Indonesia dimanapun bertugas.Hal itu dikatakan Presiden Joko Widodo dalam acara Peringatan Ke-74 Hari Bhayangkara Tahun 2020 dari Istana Negara Jakarta, Rabu. Presiden juga menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada seluruh anggota Polri yang telah memberikan pengorbanan dan sumbangsih terbaiknya.
Menurut Presiden, anggota Polri telah berkontribusi besar dalam menjaga keamanan, ketertiban, menegakkan hukum, hingga memberikan pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Presiden juga mengajak seluruh masyarakat untuk mendoakan para prajurit yang gugur saat bertugas. Pada kesempatan yang sama Presiden menegaskan Polri harus bersama rakyat untuk berjuang, berikhtiar, dan bekerja keras dalam mengatasi permasalahan kesehatan maupun permasalahan ekonomi di tengah pandemi COVID-19. Antara
Perdana Menteri Inggris Boris Johnson mendesak Israel agar tak mencaplok sebagian wilayah Tepi Barat. Dia bahkan menyatakan tak akan mengakui kedaulatan Israel atas wilayah yang dicaploknya jika hal itu dilakukan secara unilateral. Hal itu disampaikan Johnson melalui sebuah opini yang diterbitkan surat kabar Israel Yediot Aharonot pada Rabu (1/7). Dalam tulisannya, Johnson menyebut dirinya sebagai “teman Israel”. Hal itu mengingat dia pernah bekerja di Kibbutz, sebuah komunitas kolektif di Israel yang fokus pada bidang agrikultura.
Johnson dalam tulisannya, seperti dikutip laman Israel National News, Inggris selalu berdiri di samping Israel dan haknya untuk hidup sebagaimana bangsa lainnya dalam perdamaian dan keamanan. Kendati demikian, dia menilai pencaplokan Tepi Barat akan membahayakan kemajuan yang telah dibuat Israel dalam membangun hubungan dengan sejumlah negara Arab. Di sisi lain, tindakan demikian melanggar hukum internasional. Piahaknya ingin melihat hasil yang memberikan keadilan bagi Israel dan Palestina. Repb