VOI - Voice of Indonesia | Informing, Connecting, Dignifying

Presiden Joko Widodo  kembali meminta kepala daerah untuk segera mencairkan anggaran kesehatan untuk penanganan virus corona (COVID-19). Permintaan tersebut disampaikan presien Jokowi saat memberikan pengarahan penanganan COVID-19 di Gedung Gradhika Bakti Praja, kompleks kantor Gubernur Jawa Tengah,  Semarang, Selasa (30/6/2020).

Tidak hanya itu,Presiden Jokowi juga meminta kepala daerah di Jawa Tengah segera mengeluarkan anggaran bantuan sosial (bansos), karena saat ini sangat dibutuhkan masyarakat. Hal ini penting agar kebutuhan warga dapat  terpenuhi terutama bagi yang terdampak COVID-19. MediaIndonesia

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) akan mengirim tim ke Tiongkok untuk mencari tau penyebab penyebaran virus corona jenis baru atau Covid-19. Direktur Jenderal WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus seperti dikutip dari AFP, Selasa (30/6/2020) mengatakan, WHO dapat memerangi virus dengan lebih baik, saat WHO mulai mengetahui segala sesuatu tentang virus tersebut, termasuk bagaimana penyebaran virus itu dimulai.

WHO berencana mengirim tim tersebut pada pekan depan. Tedros menyatakan penyebab dicarinya alasan karena pandemi corona saat ini masih mewabah dan tidak tau kapan akan selesai. Bahkan, WHO juga memberi warning kepada seluruh dunia soal peningkatan perpecahan global akibat corona.Saaat ini, virus corona itu sudah menginfeksi lebih dari 6 juta orang di dunia. antara

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pemerintah harus lebih berperan dalam masa-masa ketidakpastian karena hampir seluruh sektor publik hingga swasta terkena imbas wabah COVID-19.Salah satu upaya yang telah dilakukan pemerintah untuk mengatasi krisis pandemi ini adalah dengan menyiagakan stimulus fiskal hingga 695,2 triliun rupiah dan memperlebar defisit anggaran hingga 6,34 persen produk domestik bruto.

Menurut Sri Mulyani di Jakarta, Selasa,krisis kali ini berbeda sekali karena pemerintah harus melindungi manusia dan perekonomiannya sekaligusUntuk membendung penyebaran virus, pemerintah harus membatasi pergerakan manusia. Ia menjelaskan krisis ini berbeda dengan 1998 dan 2008 karena merupakan guncangan besar yang tidak pernah dialami negara-negara manapun di era modern.Pandemi COVID-19 juga telah memukul perekonomian masyarakat secara luas termasuk rumah tangga dan pelaku usaha, terutama Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). antara

Presiden RI Joko Widodo meminta jajaran pimpinan daerah betul-betul mengatur laju dan henti penanganan COVID-19 di wilayahnya masing-masing berdasarkan tahapan dan indikator yang ada. Hal itu disampaikan Presiden saat melakukan kunjungan di Posko Penanganan dan Penanggulangan COVID-19 Provinsi Jawa Tengah di Gedung Gradhika Bhakti Praja, kompleks Kantor Gubernur Jawa Tengah, Semarang, Selasa. Presiden Jokowi mengatakan pengendalian COVID-19 harus seiring dengan perekonomian yang tidak terganggu meskipun hal tersebut tidak mudah.

Dikatakan, Semua negara mengalami dan kontraksi ekonomi terakhir yang ia terima, dunia diperkirakan pada tahun 2020 akan terkontraksi minus 6 sampai minus 7,6.  Oleh sebab itu, Presiden menekankan Indonesia harus dapat mengatur dan mengelola laju dan henti antara COVID-19 atau kesehatan dan ekonomi. antara