Pemerintah Indonesia menawarkan 41 proyek infrastruktur besar senilai 439,98 miliar dolar AS (sekitar Rp6.385 triliun) kepada pelaku usaha Prancis. Proyek yang direncanakan hingga tahun 2024 itu mencakup sektor transportasi, listrik, jaringan gas, logistik dan kota hijau, termasuk proyek-proyek ibu kota baru. Dalam sambutannya pada Forum Investasi Infrastruktur Indonesia (IIIF) yang diselenggarakan secara daring pada Selasa (30/6), Duta Besar RI-KBRI untuk Prancis Arrmanatha Nasir menyebut pandemi COVID-19 menuntut kreativitas para pelaku usaha untuk memanfaatkan peluang investasi baru. Demikian menurut Arrmanatha melalui keterangan tertulis KBRI Paris, Rabu.
Indonesia memberikan peluang yang besar bagi perusahaan Prancis, khususnya untuk sektor prioritas seperti energi, transportasi, maritim, dan proyek pembangunan ibu kota negara (IKN). Selain itu, pemerintah Indonesia juga memiliki komitmen kuat untuk terus melakukan reformasi ekonomi dan reformasi birokrasi serta memberikan insentif bagi investor asing. Berbagai kebijakan tersebut diharapkan bisa menjadi pertimbangan perusahaan Prancis yang ingin merelokasi bisnisnya ke Indonesia. Antara
Presiden RI Joko Widodo meminta Polri, kejaksaan, KPK serta lembaga pengawas internal pemerintah memperkuat sinergi dan kerja sama, khususnya dalam situasi krisis saat ini. Hal itu dikatakan Presiden dalam amanatnya saat memimpin Upacara Peringatan ke-74 Hari Bhayangkara secara virtual dari Istana Negara, Jakarta, Rabu. Presiden meminta seluruh lembaga itu membantu percepatan pelaksanaan program penanganan COVID-19 dan mengawasi penggunaan anggarannya.
Presiden menekankan alokasi dana COVID-19 cukup besar yaitu Rp695,2 triliun dan bahkan bisa lebih besar lagi jika diperlukan. Presiden menyampaikan walaupun saat ini Polri fokus dalam membantu menangani COVID-19, namun agenda strategis Polri tidak boleh dilupakan. Presiden mengatakan, Jajaran Polri harus terus mereformasi diri secara total, selalu berupaya memperbaiki diri untuk lebih profesional dan modern. Antara
Pemerintah kota Melbourne kembali melakukan lockdown terhadap wilayah pinggiran bagian utara. Hal ini mengakibatkan pembatasan pergerakan terhadap sekitar 300.000 orang selama satu bulan mulai Rabu (1/7) malam. Hal ini dilakukan untuk menahan risiko penularan Covid-19 setelah mencatat lonjakan kasus selama dua pekan terakhir di negara bagian terpadat kedua di Australia itu. Laman reuters melaporkan, negara bagian Victoria mencatat 73 kasus baru dari 20.682 tes pada Selasa (30/6), menyusul peningkatan 75 kasus pada hari Senin (29/6).
Perdana Menteri Victoria, Daniel Andrews, memperingatkan, kembalinya pembatasan yang lebih luas di seluruh kota tetap memungkinkan. Andrews, Rabu mengatakan, Lonjakan kasus-kasus baru di Victoria dikaitkan dengan staf di hotel-hotel yang menampung para pelancong yang tidak mengikuti protokol karantina. Otoritas negara bagian Victoria telah mengumumkan penyelidikan atas masalah ini. Mulai Rabu tengah malam, lebih dari 30 wilayah pinggiran kota di Victoria akan kembali memberlakukan pembatasan tahap tiga, tingkat terketat ketiga dalam penguncian untuk mengendalikan pandemi. Repb
Perhimpunan Bank Nasional (Perbanas) menyatakan kondisi industri perbankan domestik di tengah masa pandemi masih relatif baik dan kuat yang ditunjukkan oleh sejumlah indikator. Ketua Umum Perbanas Kartika Wirjoatmodjo mengatakan rasio kecukupan modal (CAR) perbankan per April 2020 di level 22,03 persen dan rasio kredit bermasalah (NPL) tetap rendah yakni 2,89 persen (bruto) dan 1,13 persen (netto).
CAR pada April 2020 memang lebih rendah dibanding posisi akhir 2019, tapi CAR di angka 22 persen menunjukkan kondisi yang baik. Hal itu dikatakan Kartika Wirjoatmodjo dalam pernyataan di Jakarta, Rabu. Ia menuturkan dalam menghadapi situasi menantang seperti saat ini, industri perbankan harus memiliki permodalan yang sangat kuat. Maka dari itu, setiap bank selalu berupaya menjaga kecukupan modalnya di atas ambang batas yang telah ditentukan. Hal ini tentu menjadi perhatian bersama demi menjaga stabilitas sistem keuangan. Antara