January
VOInews.id- Presiden AS Joe Biden mengatakan bahwa Washington tidak mendukung kemerdekaan Taiwan, saat kepulauan tersebut memilih William Lai Ching-te sebagai pemimpin selanjutnya, menurut laporan media. "Kami tidak mendukung kemerdekaan bagi Taiwan", kata Biden kepada wartawan setelah hasil pemilihan diumumkan di Taipei, yang menurut China "tidak dapat mewakili opini 'umum' di Taiwan." Komentar Biden muncul saat dia berangkat dari Gedung Putih menuju Camp David, menurut Politico.com. Lai memimpin Parti Progresif Demokratik (DPP) yang berkuasa meraih kemenangan ketiga berturut-turut yang belum pernah terjadi sebelumnya.
Wakil pemimpin Lai, 64 tahun, memenangkan pemilihan dengan suara 40,1 persen. Namun DPP kehilangan kursi di Dewan Legislatif dan memperoleh 51 kursi. Oposisi utama Kuomintang, memenangkan 52 dan delapan kursi diperoleh Partai Rakyat Taiwan. Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken sebelumnya mengatakan: "Kami mengucapkan selamat kepada Dr. Lai Ching-te atas kemenangannya dalam pemilihan Taiwan. "Kami juga mengucapkan selamat kepada rakyat Taiwan yang berpartisipasi dalam pemilihan yang bebas dan adil serta menunjukkan kekuatan sistem demokrasi mereka." Namun Kementerian Luar Negeri China mengangkat "pertanyaan Taiwan" sebagai "urusan dalam negeri" negara tersebut.
"Prinsip satu China adalah landasan kokoh untuk perdamaian dan stabilitas di Selat Taiwan. Kami percaya bahwa komunitas internasional akan terus mematuhi prinsip satu China, dan memahami serta mendukung tujuan adil rakyat China dalam menentang aktivitas separatis 'kemerdekaan Taiwan' dan upaya untuk mencapai reunifikasi nasional," katanya. China menganggap Taiwan sebagai "provinsi yang memisahkan diri" namun Taipei bersikeras mempertahankan kemerdekaannya sejak tahun 1949, dan menikmati hubungan diplomatik dengan 13 negara. Dalam pidatonya segera setelah kemenangan tersebut, Lai menyerukan "pertukaran dan kerja sama dengan China" atas dasar "martabat dan kesetaraan." Pemimpin terpilih tersebut berjanji untuk "mengganti konfrontasi dengan dialog."
Sumber: Anadolu
January
Ratusan orang berkumpul di Belanda nyatakan dukungan untuk Palestina
Written by Akbar
VOinews.id- Ratusan demonstran berkumpul di Amsterdam untuk menyatakan dukungan terhadap rakyat Palestina dan mengutuk serangan Israel di Jalur Gaza. Seperti dikutip dari kantor berita Anadolu, Minggu, demonstran berkumpul di Museum Square di ibukota Belanda itu dan mendengarkan pidato yang mengecam dukungan AS Inggris dan negara Barat lainnya terhadap Israel yang menyerang Gaza. Sebagian demonstran mengibarkan spanduk bertuliskan "Palestina akan bebas dari sungai sampai laut", ""gencatan senjata sekarang", "Hentikan genosida" dan "Genosida terjadi di Palestina sekarang." Mereka juga mengenakan baju warna putih dengan tangan yang dicat merah untuk menarik perhatian dunia mengenai jumlah anak-anak yang terbunuh di Gaza.
Massa kemudian berjalan menuju Dam Square, lokasi akhir protes dan meletakkan ribuan pasang sepatu anak-anak yang bertuliskan nama dan usia masing-masing. Sejak serangan Israel terhadap Gaza pada 7 Oktober 2023, pasukan Israel semakin meningkatkan operasi militer di Tepi Barat, menyerang kota, kamp pengungsian dan terakhir menimbulkan korban sebanyak 347 orang pada Sabtu. Secara keseluruhan, kehancuran akibat perang di Gaza sampai Sabtu telah merenggut 23.384 jiwa, 60.317 luka-luka, kerusakan total infrastruktur dan menimbulkan bencana kemanusiaan, demikian menurut keterangan PBB.
Sumber : Anadolu
January
Badan PBB serukan lebih banyak penyaluran bantuan ke Gaza
Written by Akbar
VOInews.id- Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada Rabu menyerukan agar lebih banyak bantuan masuk ke Gaza dan menuduh Israel menghalangi beberapa misi bantuan masuk ke wilayah kantong Palestina itu. Berbagai hambatan yang diberlakukan Israel menghalangi tim bantuan PBB untuk menyalurkan bantuan kemanusiaan yang sangat dibutuhkan di Gaza, yang secara efektif memutus akses lima rumah sakit di wilayah utara terhadap "persediaan dan peralatan medis yang menyelamatkan nyawa," kata Kantor Koordinasi Urusan Kemanusiaan PBB (OCHA) dalam sebuah pernyataan. "Permintaan telah ditolak lima kali sejak 26 Desember untuk menjangkau Central Drug Store di Gaza City dan Rumah Sakit Al-Awda di Jabalia, yang berada lebih jauh di wilayah utara," ungkap OCHA.
Meskipun Israel berjanji untuk mengurangi intensitas serangan, serangan Israel telah meningkat pada hari Rabu. Menurut Angkatan Pertahanan Israel (IDF), sekitar 150 lokasi diserang dalam sehari terakhir. Di Khan Younis, para tentara menemukan terowongan bawah tanah di mana Hamas menahan sandera dalam "kondisi yang tidak manusiawi," kata juru bicara IDF, Daniel Hagari, dalam konferensi pers. Menentang seruan internasional untuk gencatan senjata, Kepala Staf IDF Herzi Halevi, saat mengunjungi kamp pengungsi Bureij di Gaza tengah, mengatakan bahwa pihak militer "harus melanjutkan upayanya dan menghancurkan infrastruktur teroris Hamas.
" Menteri Kabinet Masa Perang Benny Gantz mengungkapkan dalam sebuah pernyataan publik bahwa Hamas telah kehilangan kendali atas "sebagian besar wilayah kantong tersebut," seraya menambahkan bahwa Israel perlu melanjutkan pertempuran. "Jika kita berhenti sekarang, Hamas akan kembali memegang kendali," tuturnya. Saat malam tiba, Kabinet Masa Perang berkumpul untuk membahas usulan baru Qatar guna mencapai kesepakatan dengan Hamas, menurut seorang pejabat pemerintah kepada Xinhua. Usulan tersebut mencakup penarikan pasukan Israel dari Gaza, kepergian para pemimpin Hamas dari daerah kantong Palestina itu, serta pembebasan sandera yang ditahan oleh Hamas dan militan lainnya di Gaza.
Antara
January
Afsel: Masa depan Gaza bergantung pada putusan Mahkamah Internasional
Written by Akbar
VOInews.id- Afrika Selatan pada Kamis meminta Mahkamah Internasional (ICJ) menerapkan tindakan sementara terhadap Israel untuk menghentikan serangannya terhadap Gaza. Dalam sidang kasus genosida oleh Israel yang digelar di Den Haag, Belanda, delegasi Afrika Selatan mengatakan: "Masa depan warga Palestina yang masih ada di Gaza bergantung pada putusan yang diambil pengadilan mengenai masalah ini." Delegasi Afsel menggarisbawahi bahwa pembunuhan massal warga Palestina di Gaza merupakan "pola perilaku Israel yang telah diperhitungkan dan mengindikasi adanya niat genosida." Adila Hassim, salah satu pengacara delegasi, menekankan pada sidang itu bahwa kasus genosida ini "menggarisbawahi esensi bersama kemanusiaan kita sebagaimana disebut pada pembukaan Konvensi Genosida." Hassim menekankan pula bahwa genosida "tidak pernah diumumkan sebelumnya".
"Namun, pengadilan ini mendapat manfaat dari bukti-bukti selama 13 pekan terakhir yang menunjukkan secara nyata suatu pola perilaku dan niat terkait yang membenarkan klaim akan adanya kemungkinan tindakan genosida," lanjutnya. Delegasi tersebut juga meminta ICJ untuk tidak ragu menerapkan tindakan sementara, sebagaimana mereka "tidak ragu" dalam kasus genosida terhadap Muslim Rohingya di Myanmar, seraya menegaskan bahwa situasi di Gaza patut diintervensi pengadilan. Dengar pendapat publik mengenai kasus genosida yang dilakukan Israel dimulai pada Kamis di Mahkamah Internasional di Den Haag, Belanda. Pada hari pertama sidang, Afrika Selatan menyajikan bukti kuat dalam kasus yang diajukan pada 29 Desember, dengan menuduh Israel melakukan genosida dan pelanggaran terhadap Konvensi Genosida PBB dalam tindakannya di Jalur Gaza sejak 7 Oktober.
Pihak Afrika Selatan meminta perintah pengadilan tinggi PBB untuk menghentikan serangan militer Israel di Gaza, yang telah berlangsung selama lebih dari tiga bulan, dengan jumlah korban tewas meningkat menjadi lebih dari 23.300 orang. Pengajuan gugatan setebal 84 halaman oleh Afrika Selatan itu menuduh Israel telah melakukan tindakan dan kelalaian "yang bersifat genosida, karena tindakan tersebut dilakukan dengan tujuan khusus...untuk menghancurkan warga Palestina di Gaza sebagai bagian dari kelompok nasional, ras, dan etnis Palestina yang lebih luas." Gugatan itu juga mengemukakan bahwa tindakan genosida yang dilakukan Israel mencakup pembunuhan terhadap warga Palestina, serta menyebabkan mereka menderita luka fisik dan mental yang serius, dan melakukan pengusiran massal dari rumah-rumah dan lokasi pengungsian.
Selain itu, Israel juga menerapkan tindakan yang dimaksudkan untuk mencegah kelahiran warga Palestina, serta merampas akses terhadap makanan, air, tempat berlindung, sanitasi dan pendampingan medis yang memadai. Delegasi Afrika Selatan dipimpin oleh Menteri Kehakiman Afrika Selatan Ronald Lamola dan akan didampingi oleh tokoh politik senior dari partai dan gerakan politik progresif di seluruh dunia. Sidang pada Kamis berlangsung selama tiga jam dan akan dilanjutkan dengan argumen pembelaan Israel pada hari berikutnya.
Antara