VOinews.id- Pemimpin Korea Utara Kim Jong Un menutup pintu reunifikasi dengan Korea Selatan dan mengusulkan negaranya mengambil langkah untuk mengubah konstitusi, dengan tujuan untuk mendefinisikan kembali hubungan dengan Seoul. Kim menyampaikan usulan tersebut saat berpidato di hadapan Majelis Rakyat Tertinggi Korea Utara pada Senin, lapor kantor berita resmi Korea Utara KCNA yang berbasis di Pyongyang. “Kita tidak bisa menempuh jalan pemulihan nasional dan reunifikasi bersama dengan ROK (Republik Korea) yang mengadopsi konfrontasi habis-habisan dengan Republik kita sebagai kebijakan negaranya, memimpikan pemerintahan kita hancur," kata Kim. Dia mengatakan Pemerintah Korea Selatan telah kehilangan kesadaran dan menjadi semakin agresif dan arogan serta mendorong konfrontasi yang gegabah.
Pidato Kim di depan parlemen negaranya terjadi saat ketegangan di Semenanjung Korea sedang meningkat. Ketegangan ini disebabkan oleh aktivitas militer timbal balik oleh Korea Utara dan Korea Selatan, serta latihan militer bersama antara Amerika Serikat dan Jepang dengan Korea Selatan. “Hubungan utara-selatan telah sepenuhnya terpaku pada hubungan antara dua negara yang saling bermusuhan dan hubungan antara dua negara yang saling berperang, bukan lagi hubungan saudara atau homogen,” kata Kim mengusulkan revisi konstitusi Korea Utara.
Kim mengatakan Pyongyang telah merumuskan pendekatan baru terkait hubungan dengan Korea Selatan dan kebijakan reunifikasi. Pemerintah Korea Utara juga telah membubarkan semua organisasi yang didirikan untuk mendorong reunifikasi damai dengan Korsel. Kim memperingatkan setiap pelanggaran terhadap teritorial darat, udara, dan perairan Korea Utara akan dianggap sebagai provokasi perang.
“Penting untuk mengambil langkah-langkah hukum untuk secara sah dan tepat mendefinisikan wilayah teritorial di mana kedaulatan DPRK sebagai negara sosialis independen ditegakkan,” kata dia. Kim juga mengatakan jika terjadi perang di Semenanjung Korea, Korea Utara dapat mengubah konstitusinya untuk menyatakan bahwa Korea Selatan telah ditaklukkan dan menjadi bagian dari wilayahnya, dan Korea Selatan harus dianggap sebagai musuh nomor satu negaranya.
Antara
VOinews.id- Afrika Selatan sedang mempersiapkan tuntutan hukum terpisah terhadap Pemerintah Amerika Serikat dan Inggris dengan alasan bahwa mereka terlibat dalam kejahatan perang pasukan Israel di Palestina, setelah sebelumnya menggugat Israel atas genosida. Tuntutan ini diprakarsai oleh salah satu dari 50 pengacara Afsel Wikus Van Rensburg dengan tujuan menuntut mereka yang terlibat dalam kejahatan di pengadilan sipil bekerja sama dengan para pengacara dari AS dan Inggris, yang telah dia hubungi.
Rensburg, yang telah menulis sejumlah surat ke beberapa negara dan ICJ dalam beberapa minggu belakangan, menuntut agar Israel dan para pendukungnya dituntut, telah bersiap mengajukan gugatan terhadap dua negara Barat, dengan dukungan dari para koleganya. “AS sekarang harus bertanggung jawab atas kejahatan yang dilakukannya,” kata Rensburg kepada Anadolu dalam sebuah wawancara, merinci proses dimana Washington dan London akan diadili karena terlibat dalam kejahatan perang Israel terhadap rakyat Gaza.
Ketika dia menyampaikan niatnya, Rensburg mendapat banyak dukungan. "Banyak pengacara memutuskan untuk bergabung dengan kami dalam gugatan ini. Banyak dari mereka yang bergabung adalah Muslim, tetapi saya bukan. Mereka merasa berkewajiban untuk membantu tujuan ini, tapi saya yakin sebenarnya bukan itu." Menurut Rensburg apa yang terjadi di Irak merupakan contoh, menekankan bahwa tidak ada yang membuat AS bertanggung jawab atas kejahatan yang dilakukannya di negara Timur Tengah itu karena masalah ini tidak dianggap penting. Tetapi sekarang orang-orang yakin bahwa apa yang terjadi di Palestina adalah skenario ideal untuk menjalankan proses hukum, ujar Rensburg, menambahkan bahwa “AS sibuk menghabiskan lebih banyak uang dan sumber daya untuk (membiarkan Israel) melakukan kejahatan.” "Tidak ada yang berkata berhenti, cukup sudah," kata dia.
Rensburg mengatakan kasus genosida yang diajukan Afsel terhadap Israel di ICJ akan menjadi panduan dalam kasus mereka melawan AS dan Inggris, dan mereka akan memulai proses berdasarkan hasil kasus tersebut dan langkah-langkah yang akan diambil oleh PBB. AS harus bertanggung jawab sekarang Jika persidangan ICJ terhadap Israel dimenangkan oleh Afrika Selatan, Rensburg yakin AS mungkin akan menghadapi sanksi meskipun AS tidak menerima putusan tersebut. Putusan ICJ juga akan memperkuat tuntutan terhadap pemerintahan Joe Biden, tambahnya. Rensburg mengatakan dirinya dan koleganya di Afsel sedang melakukan persiapan dengan menghubungi kantor hukum AS dan Inggris. Dia juga mengingatkan bahwa Jerman masih membayar kompensasi atas kejahatan genosida yang dilakukan bahkan hingga hari ini. Untuk itu, “AS sekarang harus bertanggung jawab atas kejahatan yang telah dilakukannya.
Ia harus menerima tanggung jawabnya." Ia menunjukkan bahwa kasus serupa pernah diajukan terhadap mantan Presiden AS George Bush pada tahun 2000-an. Ia mengatakan mereka yakin bahwa mereka dapat menjalankan proses hukum di luar negeri jika bekerja sebagai sebuah tim. Dia mengatakan Afrika Selatan memberikan argumen yang lebih kuat dalam kasus di Den Haag, dan bahwa dia terintimidasi oleh argumen bahwa serangan terhadap Israel dapat terjadi lagi jika pengadilan memenangkan Afrika Selatan. Pekan lalu, kelompok pengacara tersebut, yang kini berjumlah 47 orang, menulis surat terbuka kepada para pemimpin pemerintah AS dan Inggris, menyatakan bahwa mereka tidak dapat menghindari tanggung jawab.
Sumber: Anadolu
VOInews.id- Pemerintah Prancis akan menaikkan peringatan bahaya badai siklon menjadi merah di Pulau Reunion di Samudra Hindia setelah siklon Belal diperkirakan bakal melanda wilayah seberang lautan Prancis itu pada Minggu malam lalu. Siklon Belal diperkirakan mencapai pulau itu dalam semalam dan Prancis mengeluarkan peringatan merah Minggu pagi pukul 08.00 (23.00 WIB) karena kondisi cuaca yang tidak mendukung, lapor harian Prancis Le Parisien. Bandara Roland-Garros di pulau itu juga akan ditutup sampai pemberitahuan selanjutnya, mulai pukul 04.00 sore waktu setempat sebagai upaya menghadapi siklon.
Badai ini diperkirakan memiliki kecepatan angin 200 kilometer per jam hingga 250 kilometer per jam, kata harian itu. Penduduk pulau juga telah mendapat peringatan agar tetap berada di dalam rumah setelah keluarnya peringatan kuning saat ini. Namun setelah peringatan merah dikeluarkan maka semua kegiatan dilarang kecuali pelayanan darurat. Hampir 860 ribu penduduk Pulau Reunion diimbau menyimpan makanan dan minuman serta mencari tempat aman sampai beberapa hari ke depan.
Antara
VOInews.id- Presiden Amerika Serikat Joe Biden kehilangan kesabaran dengan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu terkait konflik di Gaza, demikian menurut sebuah laporan pada Minggu. Mengutip pejabat AS yang mengetahui hal itu, situs berita Axios melaporkan bahwa Biden dan pejabat senior Amerika lainnya merasa kecewa dengan Netanyahu dan penolakannya untuk mematuhi permintaan Pemerintah AS mengenai konflik di Gaza "Situasinya buruk dan kami terjebak. Kesabaran Presiden mulai habis," sebut Axios mengutip seorang pejabat AS. Laporan itu juga menyebutkan bahwa Biden tidak terlibat dalam percakapan dengan perdana menteri Israel itu selama 20 hari terakhir. Panggilan telepon terakhir antara kedua pria itu, yang berlangsung pada 23 Desember, dapat digambarkan "menegangkan". "Ada rasa frustrasi yang luar biasa," sebut pejabat lain AS kepada Axios.
Di antara permintaan AS kepada Netanyahu adalah pencairan pendapatan pajak Palestina yang ditahan oleh Israel, keengganan Israel untuk mengizinkan lebih banyak bantuan kemanusiaan masuk ke Gaza, penolakan Netanyahu terhadap rencana AS agar Otoritas Palestina yang direformasi berperan di Gaza pasca-Hamas, dan pengurangan operasi Israel di Gaza. Senator Demokrat Chris Van Hollen, yang menurut Axios telah melakukan kontak erat dengan para pejabat Amerika mengenai konflik tersebut, mengatakan, "Pada setiap saat, Netanyahu telah memberikan isyarat penghinaan kepada Biden." “Mereka memohon kepada koalisi Netanyahu, namun ditolak berulang kali,” kata senator tersebut kepada Axios.
Israel telah melancarkan serangan udara dan darat tanpa henti di Jalur Gaza sejak serangan lintas batas oleh kelompok perlawanan Palestina yang diklaim Tel Aviv menewaskan 1.200 orang di Israel. Setidaknya 23.968 warga Palestina terbunuh, sebagian besar perempuan dan anak-anak, dan 60.582 orang terluka, menurut otoritas kesehatan Palestina. Menurut PBB, 85 persen penduduk Gaza telah menjadi pengungsi di tengah kekurangan makanan, air bersih, dan obat-obatan, sementara 60 persen infrastruktur di wilayah tersebut rusak atau hancur.
Sumber: Anadolu