VOI - Voice of Indonesia | Informing, Connecting, Dignifying

(voinews.id)Ketika bank-bank sentral di seluruh dunia secara bersamaan menaikkan suku bunga sebagai respons terhadap inflasi yang memanas, dunia mungkin bergerak menuju resesi global pada 2023.

Bank-bank sentral di seluruh dunia telah menaikkan suku bunga tahun ini dengan tingkat sinkronisitas yang belum terlihat selama lima dekade terakhir - sebuah tren yang kemungkinan akan berlanjut hingga tahun depan, kata Bank Dunia dalam sebuah studi baru.

Namun lintasan kenaikan suku bunga yang diperkirakan saat ini dan tindakan kebijakan lainnya mungkin tidak cukup untuk membawa inflasi global kembali ke tingkat yang terlihat sebelum pandemi, catat studi tersebut.

Investor memperkirakan bank-bank sentral akan menaikkan suku bunga kebijakan moneter global hingga hampir 4,0 persen hingga 2023 - peningkatan lebih dari 2 poin persentase dari rata-rata 2021 mereka, menurut penelitian tersebut.

"Jika ini disertai dengan tekanan pasar keuangan, pertumbuhan PDB (produk domestik bruto) global akan melambat menjadi 0,5 persen pada 2023 - kontraksi 0,4 persen dalam hal per kapita yang akan memenuhi definisi teknis dari resesi global," kata penelitian tersebut.

Ayhan Kose, wakil presiden Bank Dunia untuk Pertumbuhan, Keuangan, dan Institusi yang Berkeadilan, mencatat bahwa karena kenaikan suku bunga sangat sinkron di seluruh negara, mereka bisa "saling memperparah" dalam memperketat kondisi keuangan dan mempertajam perlambatan pertumbuhan global.

"Para pembuat kebijakan di negara-negara emerging markets dan berkembang harus siap untuk mengelola potensi dampak dari pengetatan kebijakan yang sinkron secara global," kata Kose. Serangkaian krisis keuangan di negara-negara emerging markets dan berkembang akan merugikan mereka, menurut penelitian tersebut.

"Kekhawatiran mendalam saya adalah bahwa tren ini akan bertahan, dengan konsekuensi jangka panjang yang menghancurkan orang-orang di negara-negara emerging markets dan berkembang," kata Presiden Bank Dunia David Malpass.

"Untuk mencapai tingkat inflasi yang rendah, stabilitas mata uang, dan pertumbuhan yang lebih cepat, pembuat kebijakan dapat mengalihkan fokus mereka dari mengurangi konsumsi ke meningkatkan produksi," kata Malpass.

"Kebijakan harus berusaha untuk menghasilkan investasi tambahan dan meningkatkan produktivitas dan alokasi modal, yang sangat penting untuk pertumbuhan dan pengurangan kemiskinan," tambah Malpass.

antara

(voinews.id)Pemerintah AS telah memutuskan untuk menahan bantuan militer senilai 130 juta dolar AS (Rp1,94 triliun) bagi Mesir karena negara itu dinilai gagal memenuhi persyaratan hak asasi manusia (HAM), kata para pejabat AS, Rabu. Kelompok-kelompok HAM telah menyerukan penundaan seluruh bantuan militer ke Mesir yang diberikan sesuai persyaratan dari Kongres AS.

Mereka berdalih pelanggaran HAM, termasuk penyiksaan dan penghilangan paksa, telah meluas di Mesir selama pemerintahan Presiden Abdel Fattah Al Sisi. Seorang pejabat mengatakan tim hukum Departemen Luar Negeri AS menentukan 10 persen nilai bantuan sebagai batas maksimal yang ditahan tahun ini.Namun, bantuan senilai 75 juta dolar (Rp1,12 triliun) masih dikucurkan karena Kairo dinilai mencapai sejumlah kemajuan dalam isu tahanan politik dengan membebaskan ratusan narapidana tahun ini.

Mereka yang dibebaskan termasuk sekitar 500 tahanan politik. Kairo akan menerima 95 juta dolar (Rp1,42 triliun) lagi berdasarkan pengecualian hukum terkait kontraterorisme, keamanan perbatasan dan pendanaan non-proliferasi, kata pejabat Deplu AS.

"Pendekatan yang diambil di sini mencerminkan keprihatinan pemerintah tentang hak asasi manusia dan kebebasan fundamental di Mesir, sembari berusaha untuk tetap menjaga hubungan dan dialog yang telah dibangun selama 20 bulan terakhir," kata seorang pejabat senior Deplu kepada pers.

Seth Binder, direktur advokasi di Project on Middle East Democracy, mengatakan klaim AS, yang menyatakan bahwa Mesir telah mencapai kemajuan, bertolak belakang dengan penahanan narapidana politik yang terus terjadi.

"Meski bantuan yang ditahan memberi pesan kepada Al Sisi bahwa kegagalannya mengatasi keprihatinan AS tentang isu HAM akan berdampak pada hubungan, menyatakan kemajuan padahal tidak ada, mengacaukan pesan itu," kata Binder.

Sisi membantah ada narapidana politik di Mesir. Dia mengatakan stabilitas dan keamanan adalah hal terpenting dan pemerintahnya mendukung HAM dengan berusaha menyediakan kebutuhan dasar seperti lapangan kerja dan perumahan.

Para analis mengatakan Barat enggan mengambil tindakan serius terhadap Mesir, sekutu strategis mereka yang telah memediasi isu-isu berkepanjangan seperti konflik Arab-Israel. Mesir juga mengendalikan Terusan Suez, salah satu jalur pelayaran paling berharga di dunia.

Para pejabat AS mengatakan hubungan dengan Mesir memang rumit. Negara Arab berpenduduk paling banyak itu adalah sekutu penting dan Washington masih berkomitmen untuk membantunya memenuhi "kebutuhan pertahanan yang sah".

antara