23
September

 

(voinews.id)- Sebuah kapal induk Amerika Serikat tiba di Korea Selatan pada Jumat untuk bergabung dalam latihan militer yang ditujukan sebagai peringatan kepada Korea Utara, kata sejumlah pejabat.

Kapal perang induk USS Ronald Reagan beserta kapal-kapal tempur lainnya berlabuh di pangkalan angkatan laut di kota pelabuhan Busan, Korsel selatan. Kedatangan mereka menandai pengerahan armada paling besar dalam upaya mengoperasikan "aset strategis" berkemampuan nuklir AS di kawasan itu untuk menghadapi Korut.

Presiden Korsel Yoon Suk Yeol telah mendorong lebih banyak latihan militer gabungan sebagai peringatan kepada Korut. Korut awal tahun ini melakukan lebih banyak pengujian rudal setelah serangkaian pembicaraan gagal membujuknya untuk mengakhiri pengembangan senjata dan rudal nuklir.

Para pengamat mengatakan Pyongyang sepertinya juga bersiap untuk melanjutkan pengujian nuklir untuk pertama kalinya sejak 2017. Korut telah mengecam pengerahan militer AS dan latihan-latihan gabungan sebagai persiapan perang dan bukti kebijakan yang bermusuhan dari Washington dan Seoul.

Kunjungan kapal perang induk AS itu ke Korsel adalah yang pertama sejak 2018. Saat itu, kedua sekutu tersebut mengurangi aktivitas militer gabungan mereka di tengah upaya diplomatik untuk membujuk Korut, tetapi pembicaraan-pembicaraan itu menemui jalan buntu.

Pyongyang bulan ini mengumumkan undang-undang baru yang menegaskan haknya untuk melakukan serangan nuklir, jika diperlukan, guna membela diri.

 

Sumber: Reuters

23
September

 

(voinews.id)- Lalu lintas yang tiba di perbatasan bagian timur Finlandia dengan Rusia semakin intensif saat malam, kata Penjaga Perbatasan Finlandia pada Kamis pagi, seraya menambahkan bahwa situasinya tetap terkendali.

Finlandia memantau dengan cermat situasi di negara tetangganya menyusul adanya perintah mobilisasi militer oleh Presiden Vladimir Putin, kata Menteri Pertahanan Finlandia Antti Kaikkonen pada Rabu.

"Jumlahnya jelas meningkat," kata kepala urusan internasional Penjaga Perbatasan Finlandia, Matti Pitkaniitty, kepada Reuters.

"Ini adalah jumlah yang luar biasa, dalam arti jelas lebih sibuk," katanya, seraya menambahkan bahwa situasinya tetap terkendali dan sejumlah penjaga perbatasan sudah siap di sembilan pos pemeriksaan.

Pengumuman Putin, yang disampaikan melalui pidato di televisi pada Rabu pagi, menimbulkan kekhawatiran bahwa para pemuda, di jenjang usia yang memungkinkan mereka untuk turut berperang, tidak akan diizinkan untuk meninggalkan negara itu dan menyebabkan penerbangan satu arah dari Rusia terjual habis dengan cepat.

Meski demikian, jumlah orang yang melintasi perbatasan pada Rabu lebih rendah dibandingkan selama akhir pekan, menurut Pitkaniitty. Dia mengatakan 4.824 warga Rusia tiba di Finlandia melalui perbatasan timur pada Rabu, meningkat dari 3.133 orang pada satu pekan sebelumnya.

Di Norwegia utara, tidak ada perubahan jumlah warga Rusia yang menyeberang ke negara Nordik tersebut, kata petugas kepolisian kepada Reuters. "Tidak ada perubahan," kata Soelve Solheim, kepala seksi pengendalian imigrasi operasional di kepolisian Finnmark kepada Reuters.

 

 

 

23
September

 

(voinews.id)- Pakar HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Myanmar, Tom Andrews, mengatakan bahwa pemilu yang direncanakan oleh junta negara itu dapat menjadi muslihat, dan dia memperingatkan sejumlah negara lain agar tidak menawarkan bantuan yang akan melegitimasi pemilihan tersebut.

"Yang sangat penting adalah negara-negara di dunia tidak terjebak dalam upaya memberikan bantuan teknis atau dukungan untuk hal yang jelas-jelas merupakan penipuan. Jika melakukan itu, Anda justru memperburuk keadaan," kata Andrews pada Kamis. Junta Myanmar mengumumkan keadaan darurat setelah merebut kekuasaan dari pemerintah terpilih Aung San Suu Kyi dalam kudeta pada Februari tahun lalu, dan secara tentatif merencanakan pemilu pada Agustus 2023.

Dukungan dari negara lain, menurut Andrews, akan memberikan jajak pendapat yang diselenggarakan junta sebuah "fatamorgana legitimasi". Terkait pandangannya tentang pemilu, Andrews mengatakan tekanan terhadap oposisi telah membuat pemilu yang bebas dan adil menjadi mustahil.

Andrews juga menyatakan keprihatinan atas konflik yang meluas saat ini antara junta dan oposisi bersenjata. Dia merujuk pada serangan oleh helikopter tentara di sebuah sekolah di Myanmar awal pekan ini yang menewaskan 13 orang, termasuk tujuh anak-anak, menurut media dan penduduk setempat.

"Ada siklus kekerasan yang mengerikan yang sedang berlangsung dan ketakutan saya adalah bahwa ini akan menjadi bola salju di luar kendali," kata dia. Andrews menyeru tanggapan internasional yang lebih terkoordinasi terhadap krisis Myanmar. Dewan Keamanan PBB sedang mempertimbangkan resolusi yang dirancang Inggris tetapi Andrews mengatakan dia "tidak memiliki harapan" bahwa resolusi yang berarti akan disahkan.

Menurut dia, apa yang diperlukan saat ini adalah embargo senjata dan sanksi ekonomi yang menargetkan junta Myanmar. "Resolusi hampir pasti akan diveto. Horor terjadi di mana-mana dan itu terjadi tanpa dunia tampaknya tahu atau peduli tentang apa yang terjadi," tutur Andrews.

Junta telah berulang kali menuduh PBB campur tangan dalam urusannya dan mengatakan sedang memerangi "teroris" yang bertekad untuk mengacaukan negara. Selain itu, media pemerintah di Myanmar mengatakan India bekerja sama dalam proses pemilu.

Junta mengatakan telah mengadakan konsultasi dengan partai-partai politik tetapi belum mengumumkan aturan di mana pemilihan akan diadakan, dan apakah semua partai akan diizinkan untuk ambil bagian.

 

Sumber: Reuters

22
September

 

(voinews.id)Sekretaris Jenderal (Sekjen) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres pada Rabu (21/9) menekankan bahwa sektor swasta merupakan kunci untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan (sustainable development goals/SDG).

"Sektor swasta sangatlah penting," kata sekjen PBB itu dalam pesan videonya untuk Forum Bisnis SDG tahunan ketujuh, yang digelar di sela-sela Debat Umum sesi ke-77 Majelis Umum PBB.

Guterres menyambut baik upaya pihak penyelenggara acara tersebut untuk menghimpun sektor swasta guna menyelamatkan SDG. Dia mengatakan bahwa dunia sedang "berjuang menghadapi berbagai krisis yang terus berdatangan, termasuk konflik, perubahan iklim, dan COVID-19.

Kehidupan dan mata pencarian dihancurkan oleh banyak peristiwa cuaca ekstrem, gangguan rantai pasokan, inflasi yang tak terkendali, dan ketidaksetaraan yang terus meningkat. "Kita harus bertindak sekarang," ujarnya, seraya mengatakan bahwa sektor swasta memainkan peran penting untuk melakukan transformasi pendidikan dan perawatan kesehatan, untuk menciptakan peluang bagi kaum muda dan perempuan, serta untuk menjaga agar target 1,5 derajat Celsius tetap hidup.

"Bersama-sama, mari kita membangun bisnis, ekonomi, dan masyarakat yang makmur dan tangguh untuk semua," tutur sekjen PBB itu.

 

antara