Kondisi geographis yang terbentang luas sebagai negara kepulauan sekaligus menjadi persilangan perlintasan udara dan laut mengharuskan Indonesia memiliki pertahanan mumpuni untuk menjaga kedaulatannya. Untuk mengatasi hal tersebut, Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto telah berkunjung ke 7 negara di Asia dan Eropa untuk meningkatkan kemampuan pertahanan dan keamanan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk menunjukan tekad perubahan dan perbaikan Alat Utama Sistem Persenjataan -Alutsista, Kementrian Pertahanan mengadakan pameran persenjataan di Kantor Kementerian Pertahanan, Jakarta, Kamis (23/1/2020) dan dilanjutkan rapat koordinasi Pimpinan TNI yang dihadiri oleh Presiden Joko Widodo.
Namun, timbul pertanyaan yang mana lebih penting membangun atau membeli alutsista dari pihak luar negeri?
Presiden Joko Widodo dalam rapat terbatas di Hanggar Kapal Selam Surabaya usai melihat kapal selam buatan Indonesia yang berkerjasama dengan Korea Selatan belum memutuskan pembelian senjata dari pihak asing. Namun, dia telah menginstruksikan untuk pembenahan ekosistem industri pertahanan secara menyeluruh. Dia juga menginginkan bahwa program pengembangan alutsista dapat memperkuat industri pertahanan Indonesia. Indonesia perlu mengurangi ketergantungan terhadap barang-barang impor persenjataan.
Sementara itu, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, sebelumnya di depan parlemen, mengatakan Indonesia adalah negara kaya akan sumber daya alam dan selalu menjadi incaran banyak bangsa lain. Untuk itu, penguatan dan modernisasi alutsista adalah keharusan. Dengan anggaran yang ada, pihak Kementrian Pertahanan akan menjalankan empat prinsip: tepat guna, efisien, ekonomis, dan aspek geopolitik dan geosentris.
Saat ini, penguatan industri strategis pertahanan Indonesia terus dikembangkan dan ditingkatkan seiring dengan alokasi dana sekitar Rp126 triliun untuk anggaran pertahanan dan keamanan. Tidak diragukan lagi, meningkatkan kemampuan pertahanan baik dari segi persenjataan maupun sumber daya manusia adalah salah satu hal penting dalam menjaga kedaulatan bangsa dan negara. Apalagi dengan insiden sempat terjadinya klaim sepihak dari suatu negara atas batas zona eklusif ekonomi Indonesia. Semakin meyakini bahwa Indonesia harus memiliki persenjataan canggih untuk menjaga kedaulatan wilayah. Selain itu, pengalaman embargo senjata oleh pihak negara produsen telah memberikan pelajaran bagi Indonesia untuk dapat mandiri dalam industri strategis. Kerjasama alih teknologi merupakan langkah tepat untuk dapat menjadi bangsa mandiri dalam industri pertahanan strategis.
