Pemerintah tengah menyiapkan langkah-langkah antisipasi untuk menghadapi kekeringan di tengah pandemi Covid-19. Berdasarkan prediksi Badan Pangan Dunia (FAO) krisis pangan akan melanda dunia karena kemarau panjang dan Covid-19.
Berdasarkan ramalan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), 30 persen wilayah Indonesia akan mengalami kemarau panjang. Dikhawatirkan kondisi ini akan berimbas pada kelangkaan bahan pokok. Oleh sebab itu antisipasi mitigasi harus betul-betul disiapkan sehingga pekerjaan dan stabilitas harga bahan pangan tidak terganggu. Hal tersebut dikatakan Presiden Joko Widodo saat memimpin rapat terbatas dengan topik Antisipasi Dampak Kekeringan terhadap Ketersediaan Bahan Pangan Pokok. Rapat tersebut dilakukan secara virtual dan diikuti Wakil Presiden Ma'ruf Amin serta para menteri Kabinet Indonesia Maju di Istana Negara, Jakarta Pusat, Selasa (5/5).
Sebagai langkah antisipasi, Presiden Jokowi meminta jajarannya memastikan ketersediaan air di seluruh daerah sentra produksi pertanian. Air sebagai kunci produksi harus disiapkan dari sekarang mulai dari penyimpanan air hujan, memenuhi danau, waduk, embung, kolam retensi dan penyimpanan air buatan lainnya. Selanjutnya, ia ingin stok pangan dikelola lebih baik lagi. Presiden Joko Widodo meminta Bulog membeli gabah dari petani sehingga harga di petani menjadi lebih baik.
Dalam kesempatan tersebut Presiden Joko Widodo juga meminta para petani mempercepat musim tanam menjelang musim kemarau 2020. Petani harus manfaatkan curah hujan yang masih ada saat ini. Harus dipastikan petani tetap berproduksi, harus tetap bertanam dengan menerapkan protokol kesehatan. Oleh sebab itu, ketersediaan sarana prasarana pertanian baik yang berkaitan dengan bibit dan pupuk harus benar-benar ada dan harganya terjangkau. Tidak ketinggalan pemerintah pun sudah menyiapkan stimulus ekonomi bagi petani.
Dalam rapat terbatas 28 April lalu, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan pemerintah akan memberikan insentif bagi 2,44 juta petani senilai 600 ribu rupiah agar bisa menanam di periode berikutnya. Insentif tersebut berbentuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebesar 600 ribu rupiah yang terdiri dari 300 ribu rupiah bantuan tunai dan 300 ribu rupiah selanjutnya berupa sarana prasarana produksi pertanian selama tiga bulan.
Sementara itu Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pemerintah sedang mempersiapkan lumbung padi baru di Kalimantan, sesuai dengan arahan Presiden beberapa waktu lalu.
