Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aziz Syamsuddin, mengapresiasi ketegasan pemerintah yang menolak klaim sepihak Tiongkok berupa garis imajiner Nine Dash Line atau Sembilan Garis Putus-putus yang tidak memiliki dasar hukum internasional di perairan Natuna di Kepulauan Riau. Menurut dia, pemerintah tidak perlu lagi melakukan perundingan karena sudah dipertegas dalam Konvensi PBB tentang Hukum Laut atau UNCLOS 1982 terkait dengan wilayah Laut Natuna Utara.
Aziz Syamsuddin, di Jakarta, Kamis mengatakan, jangan sampai pemerintah Indonesia membuka ruang kompromi terkait kedaulatan NKRI. Menurut dia, pelayaran dan penerbangan internasional bebas dilakukan namun harus sesuai dengan hukum internasional yang berlaku. (antara)
