Myanmar kembali menjadi perhatian internasional. Penolakan rakyat Myanmar terhadap Kudeta pemerintahan sipil oleh militer, menyedot perhatian masyarakat di berbagai negara. Kendati televisi dan pemberitaan di dalam negeri dibatasi, berita mengenai kudeta dan demo ribuan rakyat Myanmar di seantero negara itu, telah menyebar ke seluruh dunia. Untuk meredam penyebaran ajakan demo dan pemberitaan tentang itu, militer pun mengambil tindakan menutup akses media sosial.
Perhatian dan keprihatinan atas kudeta militer terhadap pemerintahan sipil akan menjadi pembahasan di Perserikatan Bangsa Bangsa. Diberitakan, Jumat 12 Pebruari 2021, Dewan Hak Asasi Manusia PBB akan bersidang secara khusus. Sebagaimana dinyatakan oleh Dewan Keamanan PBB, yang diberitakan kantor berita Reuters, Agenda yang akan dibahas adalah krisis di Myanmar. Inggris dan Uni Eropa telah meminta pembahasan khusus mengenai hal itu, pada hari Senin 8 Februari 2021. Negara Asia yang ikut mendukung Gerakan di PBB tersebut adalah Korea Selatan dan Jepang. Sementara, hingga awal pekan kedua Februari 2021, belum satupun negara anggota ASEAN yang mengomentari masalah tersebut. Dapat dimaklumi, dalam Komitmen Bersama ASEAN memang ditegaskan bahwa anggota ASEAN tidak boleh mencampuri urusan dalam negeri masing masing. Krisis politik di Myanmar pun tampaknya dipandang sebagai persoalan dalam negeri di negara itu.
Amerika Serikat akan mendukung usulan Inggris dan Uni Eropa, sebab sejak Joe Biden menjadi Presiden, Amerika Serikat telah menyatakan kembali masuk menjadi anggota Dewan Hak Asasi Manusia PBB. Washington pun telah memberikan reaksi atas kudeta militer di Myanmar dan menegaskan kemungkinan pemberian sanksi.
Menghadapi sikap dunia internasional tersebut, Junta Militer Myanmar sejauh ini belum memberikan reaksinya. Jenderal Senior Myanmar Min Aung Hlaing telah menyatakan akan segera mengadakan pemilu. Kemungkinan besar Pemilu ini tidak dapat diikuti Suu Kyi yang telah ditahan oleh polisi, atas tuduhan untuk perkara yang tidak substansial.
Apakah desakan internasional, minus ASEAN, akan menggoyahkan junta milter, memang masih belum tentu. Kudeta militer dan pemilu yang dipaksakan pastinya akan memberikan implikasi pada kehidupan demokrasi dan rakyat Myanmar. Negara yang belum lama memasuki era demokrasi dan mengakhiri rezim diktator militer itu, kini berada pada momentum menentukan. Akan kembali ke era totaliter atau demokrasi. Demikian komentar.
