(voinews.id)Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mempercepat pembangunan Bendungan Keureuto yang termasuk dalam salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN). Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan bahwa Sungai Krueng Keureuto di Kabupaten Aceh Utara adalah penyebab utama terjadinya banjir pada Kota Lhoksukon dan sekitarnya. “Sungai Krueng Keureuto tergolong dalam tipe cabang kipas dengan beberapa anak sungai. Terdapat enam anak sungai yang memberikan kontribusi aliran ke dalam alur Krueng Keureuto, sehingga menyebabkan puncak banjir yang tinggi di daerah hilir,” kata Menteri Basuki dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis. Bendungan yang berada di Kecamatan Paya Bakong, Aceh Utara tersebut saat ini telah mencapai progress fisik sebesar 65,63 persen. Artinya, tak lama lagi Bendungan Keureuto dapat segera dimanfaatkan oleh masyarakat setempat. Bendungan Keureuto memiliki fungsi utama untuk menampung air dari sungai Krueng Keureuto. Dengan kapasitas tampung 215,94 juta meter kubik, Bendungan Keureuto juga dirancang untuk memiliki tampungan khusus banjir sekitar 30,39 juta meter kubik atau sebesar 501,49 meter kubik/detik, sehingga mampu mengurangi debit banjir sampai dengan periode ulang 50 tahun di Kawasan Aceh Utara. Di samping itu, Bendungan Keureuto juga akan difungsikan untuk menyediakan air irigasi yang mampu mengairi lahan seluas 9.420 hektar yang terdiri dari intensifikasi Daerah Irigasi (DI) Alue Ubay seluas 2.743 hektar dan ekstensifikasi DI Pasee Kanan seluas 6.677 hektar. Kepala Balai Wilayah Sungai Sumatera I, Heru Setiawan mengatakan Bendungan Keureuto juga akan memenuhi kebutuhan air bagi masyarakat setempat. "Bendungan ini akan menyediakan air baku dengan kapasitas 0,5 m³ per detik, dan dimanfaatkan juga sebagai Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) dengan kapasitas 6,34 MW, sehingga secara umum Bendungan Keureuto merupakan bendungan multifungsi yang dapat bermanfaat bagi masyarakat Aceh Utara," kata Heru. Bendungan Keureuto merupakan salah satu bendungan terbesar di Sumatera yang dibangun oleh Kementerian PUPR melalui Balai Wilayah Sungai Sumatera 1 Ditjen Sumber Daya Air sebagai upaya mewujudkan ketahanan air dan kedaulatan pangan di Provinsi Aceh. Pembangunan bendungan yang dimulai tahun 2015 dengan biaya APBN sebesar Rp2,68 triliun ini dilaksanakan secara bertahap melalui empat paket. Melalui kontraktor, PT. Brantas Abipraya (Persero)-PT. Pelita Nusa Perkasa (KSO) untuk paket 1, PT. Wijaya Karya (Persero) Tbk untuk paket 2, PT. Hutama Karya-Perapen untuk paket 3, dan Abipraya – Indra – Nusa, KSO untuk Paket Penyelesaian. Pemerintah melalui Kementerian PUPR berkomitmen menyelesaikan pembangunan 61 bendungan pada periode 2014 - 2024, di mana hingga 2021 telah selesai 29 bendungan dan sisanya 32 bendungan dalam masa konstruksi (on going). Dari 61 bendungan tersebut, sebanyak 52 bendungan memiliki potensi pemanfaatan untuk layanan irigasi tersebar di 71 Daerah Irigasi (DI) yang terdiri dari 16 DI bersumber dari bendungan selesai dan 55 DI dari bendungan on going. Diharapkan dengan adanya pembangunan bendungan yang diikuti dengan irigasi premium dapat meningkatkan produktivitas sektor pertanian di Indonesia.

antara