Jakarta (voinews.id) : Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengajak negara-negara anggota PBB untuk menjadikan tahun 2023 sebagai tahun kemajuan dalam menyelesaikan isu Palestina.
"PBB telah melaporkan tahun 2022 menjadi tahun paling mematikan dan memakan banyak korban rakyat Palestina sejak tahun 2005," katanya pada Pertemuan (Open Debate) Dewan Keamanan (DK PBB), Rabu (18/1) di New York, melalui keterangan resmi yang diterima Kamis (19/1).
Oleh karena itu, pada pertemuan yang dihadiri oleh Special Coordinator untuk Palestina Tor Wennesland, Menteri Retno Marsudi menyampaikan sejumlah hal terkait isu Palestina yang menjadi perhatian Indonesia.
Pertama, Indonesia menyambut disahkannya Resolusi Majelis Umum PBB yang meminta pendapat hukum Mahkamah Internasional (International Court of Justice) terkait dampak legal pendudukan Israel di Palestina.
"Berbagai laporan, mekanisme, dan resolusi PBB telah dikeluarkan. Dunia tidak bisa bersikap business as usual. Harus dipastikan adanya tindak lanjut nyata atas hal ini," kata Retno.
Kedua, pentingnya menyusun langkah konkrit untuk mencapai solusi damai. Menlu RI meminta Israel untuk menghentikan provokasi, menghormati hukum internasional, dan melanjutkan proses damai untuk capai solusi dua negara, sesuai ketentuan internasional.
Ketiga, masyarakat internasional harus berikan bantuan kemanusiaan bagi rakyat Palestina.
"Tahun 2023 diprediksi dunia akan alami resesi. Lebih dari dua juta rakyat Palestina memerlukan bantuan kemanusiaan," kata Retno.
Pertemuan DK PBB dipimpin Jepang selaku Presiden DK PBB bulan Januari 2023.
Selain 15 anggota DK PBB, 29 negara juga hadir dan sampaikan pernyataan, termasuk Palestina dan Israel.
Negara-negara menyoroti situasi di Palestina yang tidak kunjung membaik, serta mendorong dimulainya kembali proses damai guna mencapai solusi jangka panjang isu Palestina.
