Jakarta (voinews.id) : Anggota Komisi I DPR RI Christina Aryani mengingatkan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) untuk melakukan pengawasan optimal terhadap program siaran baik televisi maupun radio terutama memasuki tahun politik 2023.
"Pemilihan Komisioner KPI baru ini juga tepat momentumnya karena kita mulai memasuki tahun politik sehingga harapan kami pengawasan penyiaran bisa lebih optimal lagi. Bukan saja di pusat tapi KPID di daerah-daerah juga harus aktif melakukan pengawasan," ungkap Christina usai uji kepatutan dan kelayakan terhadap Calon Komisioner KPI di Gedung Parlemen, Jakarta, Kamis (19/1).
Christina Aryani berharap KPI dapat memaksimalkan fungsi pengawasan siaran agar konten penyiaran memberikan kesejukan, memberikan pendidikan politik sehat serta bermartabat bagi masyarakat. Dalam hal ini, dirinya menggaris bawahi pentingnya menghindari hoaks, ujaran kebencian, dan kampanye hitam.
"Ini KPI harus ingatkan dari jauh-jauh hari. Agar penyiaran kita steril dari praktik-praktik semacam itu. KPI juga harus tegas jangan takut memberikan teguran apabila melakukan pelanggaran," katanya.
Ia juga menambahkan tantangan yang tengah dihadapi KPI saat ini antara lain menyangkut citra publik, anggaran yang terbatas, serta juga pengawasan siaran platform streaming atau media baru OTT (over the top) yang walaupun belum masuk sebagai kewenangan KPI tetapi secara nyata menjadi sumber hiburan masyarakat.
"KPI juga perlu segera mengesahkan revisi Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS), suatu hal yang tertunda sejak 2020. Ini mendesak untuk dilakukan," kata Christina.
Pemilihan Anggota KPI akan dilakukan dengan menggunakan mekanisme voting dan dijadwalkan pada hari Selasa, 24 Januari 2022.
