“…Dunia saat ini sedang tidak baik-baik saja. Dunia tengah menghadapi lonjakan pengungsi yang sangat besar dan salah satu penyebabnya adalah perang dan konflik yang terjadi di berbagai belahan dunia. Karena itu, akar masalahnya harus kita selesaikan,” kata Retno saat menghadiri Global Refugee Forum (GRF, Forum Pengungsi Global) di Jenewa, Swiss, dikutip keterangan tertulis Kementerian Luar Negeri RI yang diakses di Jakarta pada Kamis (14/12/2023).
Dalam forum yang berlangsung Rabu-Jumat (13-15/12/2023) itu, Retno menyebut kehadiran Indonesia pada forum ini 'sangat penting'. Global Refugee Forum tahun ini membahas tindak lanjut komitmen dunia sejak 2019 dalam menghadapi pengungsi, juga isu-isu lainnya. Hal ini, menurut Retno, relevan dengan kondisi Indonesia, di mana Indonesia menghadapi maraknya para pengungsi Rohingya dari Myanmar.
“Forum ini diselenggarakan dengan tujuan untuk melihat kemajuan komitmen negara dan stakeholders [pemangku kepentingan] lain yang telah disampaikan pada tahun 2019. Kemudian, membahas isu-isu terkait masalah pengungsi, termasuk burden-responsibility sharing [berbagi tanggung jawab beban]; serta membahas respon-respon yang perlu dilakukan secara komprehensif,” katanya.
Menlu mengingatkan bahwa semua pihak wajib menghentikan perang dan konflik dan menghormati hukum internasional. Dalam kasus pengungsi Rohingya, Retno mengajak masyarakat internasional bekerja sama menghentikan konflik dan memulihkan demokrasi di Myanmar. Dengan demikian, diharapkan pengungsi Rohingya dapat kembali ke rumah mereka.
Di samping itu, Retno juga mengingatkan adanya indikasi bahwa para pengungsi menjadi korban tindak pidana perdagangan orang. Menurutnya, situasi tersebut semakin menambah kompleksitas dan kesulitan dalam menangani isu pengungsi, termasuk pengungsi di Indonesia. Oleh karena itu, Retno menyebut Indonesia akan melawan perdagangan dan penyelundupan orang, dengan kerja sama komunitas internasional.
“…Indonesia tidak akan ragu-ragu untuk memerangi TPPO [tindak pidana perdagangan orang] yang merupakan kejahatan transnasional. Namun, Indonesia tidak dapat menjalankannya sendiri. Diperlukan kerja sama yang erat, baik di kawasan maupun internasional untuk memerangi TPPO,” katanya melanjutkan.
Dalam forum yang dihadiri 140 negara tersebut, Retno menekankan penguatan kerja sama dengan organisasi-organisasi terkait untuk menangani pengungsi. Retno juga menekankan agar negara-negara yang telah menandatangani Konvensi Pengungsi untuk segera memberikan tempat bermukim (resettlement) bagi pengungsi. Selama ini, menurutnya, proses resettlement tidak berjalan dengan cepat.
“Saya sampaikan proses resettlement akhir-akhir ini berjalan dengan sangat lamban. Banyak negara pihak bahkan menutup pintu mereka untuk para pengungsi,” katanya.
yang dihadiri 140 negara
