Retno mengatakan, di Asia Tenggara, diplomasi Indonesia bekerja agar ASEAN tetap relevan menghadapi dinamika geopolitik. Selain itu, Indonesia ikut membangun arsitektur kawasan Indo-Pasifik yang inklusif, kolaboratif, dan taat pada hukum internasional. Salah satunya adalah melalui pengesahan ASEAN Outlook on the Indo-Pacific (AOIP) pada tahun 2019, yang diinisiasi Indonesia.
“2019, atas inisiasi Indonesia, ASEAN Outlook on the Indo-Pasifik (AOIP) diluncurkan sebagai grand design kerja sama yang konkret dan inklusif, dan sebagai jawaban dinamika meningkatnya rivalitas di kawasan Indo-Pasifik,” katanya dalam Pernyataan Pers Tahunan Menteri Luar Negeri 2024 yang diterima di Jakarta pada Senin (08/01/2024).
Selain itu, Retno menyebut keketuaan Indonesia di ASEAN pada tahun 2023 menghasilkan sejumlah kesepakatan dan pencapaian. Di antaranya pembentukan ASEAN Concord IV sebagai upaya membangun visi jangka panjang ASEAN. Selain itu, Retno mengklaim Indonesia telah melakukan 265 kegiatan pelibatan untuk menyelesaikan krisis Rohingya di Myanmar.
“Demokrasi dan stabilitas di Myanmar akan menjadi kunci penyelesaian isu Rohingya, agar mereka dapat kembali ke rumah mereka secara bermartabat,” katanya melanjutkan.
Tidak hanya Asia Tenggara, Menlu menyebut negara-negara di kawasan Samudra Pasifik dan kepulauan juga dilibatkan. Menurutnya, perwakilan Forum Kepulauan Pasifik (PIF) telah dilibatkan selama presidensi ASEAN dan G20 pada 2022 dan 2023. Dalam periodenya, Retno menyebut Indonesia mengadakan KTT Archipelago and Island States (AIS) pertama dengan negara-negara pulau dan kepulauan.
“KTT AIS menyepakati penguatan kerja sama untuk memperjuangkan kepentingan negara kepulauan dan pulau di berbagai forum global dan mendorong kerja sama di sektor perubahan iklim, kemaritiman dan manajemen bencana,” katanya.
Dalam kesempatan itu, Retno menyampaikan bahwa Indonesia terus menyuarakan penguatan dan reformasi sistem multilateral. Menurutnya sistem multilateral saat ini sudah tidak lagi sesuai dengan tujuannya, sehingga reformasi harus dilakukan.
Retno menyoroti keberhasilan Indonesia memimpin G20 di tengah situasi geopolitik yang panas, membuktikan negara berkembang dapat menentukan perundingan. Menlu menyebut presidensi Indonesia di G20 menghasilkan proyek kerja sama yang konkret bagi negara berkembang.
“Di bawah Keketuaan Indonesia tahun 2023, KTT MIKTA juga diselenggarakan untuk pertama kalinya, yang menegaskan MIKTA sebagai positive force di tengah polarisasi dunia,” ujarnya.
