Pemerintah akan mengembangkan instrumen pembiayaan bencana dalam rangka mendukung penanggulangan bencana yang cepat dan tepat di daerah. Demikian diungkapkan Menteri Keuangan RI Sri Mulyani seperti dikutip kantor berita Antara, Senin (1/10). Sri Mulyani mengatakan, pihaknya memikirkan bagaimana mengembangkan suatu instrumen pembiayaan bagi daerah, semacam asuransi, dengan adanya frekuensi bencana yang terjadi di berbagai daerah.
Menteri Keuangan akan meninjau dan melakukan konsultasi dengan negara-negara lain untuk menciptakan instrumen baru terkait pembiayaan penanggulangan bencana. Hal tersebut juga akan menjadi bahasan dalam Pertemuan Tahunan Dana Moneter Internasional dan Bank Dunia 2018 di Nusa Dua, Bali, pada 8 hingga 14 Oktober mendatang.
Menurut Sri Mulyani, pemerintah dalam pertemuan tahunan tersebut akan mengumpulkan para ahlinya agar Indonesia bisa menciptakan instrumen baru antardaerah yang bisa masuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Selain itu, akan disusun juga bagaimana bantuan pada suatu daerah yang terkena bencana bisa langsung dilakukan.
Terkait bencana gempa dan tsunami di Kota Palu dan Donggala, Sulawesi Tengah, Menteri Keuangan telah memberikan dana siap pakai untuk Badan Nasional Penanggulangan Bencana -BNPB sebesar 560 miliar rupiah. Dengan demikian BNPB bisa menjalankan tugasnya dalam situasi kedaruratan. Dana siap pakai adalah dana yang selalu tersedia dan dicadangkan oleh pemerintah untuk digunakan pada saat keadaan darurat bencana sampai dengan batas waktu keadaan darurat berakhir.
Sri Mulyani juga menilai pentingnya penguatan dari sisi anggaran dan logistik terhadap institusi yang sering terlibat langsung dalam penanganan bencana, seperti BNPB, TNI, dan Kepolisian RI. Menurutnya, ini akan memungkinkan Indonesia memiliki kapasitas untuk mengelola bencana. Kalau dilihat dari lokasi geografis,tampaknya Indonesia perlu mengantisipasi bencana terus-menerus.
