Presiden RI Joko Widodo mendorong inklusifitas dalam pembangunan ekosistem ekonomi digital. Pernyataan tersebut disampaikannya dalam forum Dewan Penasihat Bisnis Kerja Sama Ekonomi Asia Pasifik atau APEC Business Advisory Council -ABAC dengan tema Inclusion in the Age of Disruption: Charting a Common Future.
Pada forum yang diselenggarakan dalam rangkaian Konferensi Tingkat Tinggi APEC di Port Moresby, Papua Nugini, Sabtu (17/11), Presiden Joko Widodo bersama Perdana Menteri Australia Scott Morrison, Perdana Menteri Vietnam Nguyn Xuân Phúc, dan Utusan Khusus China Taipei, Morris Chang, membahas isu perdagangan, ekonomi global, dan digital ekonomi.
Dalam keterangan resminya yang dikeluarkan Minggu (18/11), Presiden Jokowi mengatakan, pembangunan ekonomi yang inklusif dengan menggunakan platform digital adalah prioritas Pemerintah Indonesia sejak 2014. Indonesia diperkirakan menjadi ekonomi digital terbesar di Asia Tenggara tahun 2020.
Sebagai gambaran, Presiden Jokowi menjelaskan, di Indonesia pada 2017 tercatat 132,7 juta pengguna internet dan 92 juta pengguna smart phone, sehingga pemerintah harus terus menyelesaikan pembangunan infrastruktur digital dengan penambahan serat optik Palapa Ring dan penataan spektrum frekuensi untuk menyediakan akses digital yang terjangkau bagi masyarakat.
Selain itu, Indonesia akan terus mengimplementasikan Peta Jalan Kebijakan e-commerce untuk mendukung pengembangan e-commerce sebanyak 17 persen dan mencetak 1.000 technopreneurs pada tahun 2020.
Lebih lanjut Presiden Jokowi menjelaskan, Indonesia memberikan perhatian besar terhadap generasi muda untuk Revolusi 4.0, melalui pendidikan vokasi, politeknik, dan balai latihan kerja. Oleh karena itu, pemerintah mendukung pemanfaatan teknologi di semua sektor, misalnya Ruangguru di bidang pendidikan, atau GoJek di bidang transportasi. Semua ini dilakukan untuk mendorong ekonomi yang inklusif.
Untuk memastikan pembangunan yang inklusif di era digital, Presiden mengingatkan, agar ketimpangan digital diatasi melalui penyusunan peta jalan pengembangan internet of things dan penyediaan platform pemasaran digital bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, misalnya Tokopedia, Qlapa.
Presiden juga menginginkan ketimpangan digital diatasi dengan pemanfaatan digital bagi daerah tertinggal, melalui kerja sama dengan marketplace dalam mengembangkan platform e-commerce berbasis potensi daerah, seperti pertanian, serta perbaikan kurikulum sekolah agar lebih siap menyambut era digital.
Menurut Presiden Jokowi, mengabaikan inklusifitas dapat memperburuk kesenjangan. Kesenjangan akan menciptakan masalah sosial dan bahkan konflik.
Di akhir pertemuan tersebut, Presiden Jokowi secara tegas mengingatkan, ketegangan antarnegara besar dalam perdagangan dunia hanya akan merugikan masyarakat dan mendorong konflik sosial.
