Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia dan pemerintah daerah dari tujuh provinsi menyetujui rencana untuk meningkatkan pengelolaan Ekosistem Laut besar Indonesia (Indonesian Seas Large Marine Ecosystem/ISLME) dengan dukungan Badan Pangan dan Pertanian Perserikatan Bangsa-Bangsa (FAO). Tujuh provinsi tersebut adalah Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Kalimantan Timur.
Dalam rilisnya Rabu lalu,FAO menyebutkan bahwa Ekosistem Laut besar (Large Marine Ecosystem) didefinisikan sebagai daerah pesisir yang memiliki produktivitas lebih tinggi daripada di daerah laut terbuka. Secara global, terdapat 66 ekosistem laut besar. Ekosistem laut besar Indonesia merupakan yang terbesar di dunia dengan 500 spesies terumbu karang, 2.500 spesies ikan laut, 47 spesies dari bakau dan 13 spesies lamun.
Sementara itu ditetapkan pula lima area prioritas Ekosistem Laut besar Indonesia yaitu di pantai utara Jawa, Kalimantan Timur, Flores Timur, Lombok dan daerah perbatasan Batugede-Atapupu. Perencanaan terhadap kelima daerah tersebut diselesaikan dalam pertemuan di Bogor antara Kementerian Kelautan dan Perikanan dan FAO yang berakhir Rabu lalu. Program ini merupakan bagian dari proyek regional yang dilaksanakan oleh Indonesia dan Timor-Leste, meliputi 213 juta hektare perairan territorial, termasuk dalam Ekosistem Laut besar Indonesia.
Kepala Perwakilan FAO di Indonesia Stephen Rudgard mengatakan, proyek ini akan membantu Indonesia dan Timor-Leste untuk berkolaborasi dalam meningkatkan pengelolaan sumber daya pesisir dan laut. Program ini juga bertujuan untuk meningkatkan kontribusi perikanan dalam meningkatkan ketahanan pangan dan mengurangi malnutrisi di kawasan ini.
Menurut laporan Kementerian Kelautan dan Perikanan sekitar 185 juta orang yang tinggal di daerah itu sangat bergantung pada industri pesisir dan kelautan, termasuk perikanan, akuakultur, produksi minyak dan gas, transportasi, dan pariwisata. Namun wilayah Ekosistem Laut besar Indonesia kini menghadapi berbagai ancaman.
Kementerian Kelautan dan Perikanan memperkirakan kerugian dari penangkapan ikan illegal di perairan Indonesia berjumlah sampai 20 miliar dolar Amerika Serikat per tahun. Degradasi dan hilangnya ekosistem pesisir dan laut seperti hutan bakau, rumput laut dan terumbu karang di Ekosistem Laut besar Indonesia juga secara signifikan terus terjadi. Padahal sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia sangat bergantung pada industri pesisir dan kelautan, yang menyumbang 25 persen dari Produk Domestik Bruto negara dan menyerap lebih dari 15 persen tenaga kerja.
Kegiatan di lima lokasi prioritas akan mencakup demonstrasi implementasi pengelolaan dengan pendekatan ekosistem untuk pengelolaan perikanan dan budi daya, perencanaan tata ruang laut, dan kawasan lindung laut untuk rajungan, lobster, kepiting bakau dan perikanan perairan dalam.
