July
Menlu Arab Saudi Akan Hadir di Jakarta untuk Penandatanganan TAC
Written by Andy Romdoni
VOInews, Jakarta: Pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN ke-56 di Jakarta dilaksanakan sebagai bagian dari upaya mempersiapkan penyelenggaraan KTT ASEAN ke-43 di Jakarta, September mendatang. Sejumlah hal yang dibahas oleh para Menteri Luar Negeri menjelang KTT ASEAN diataranya dukungan terhadap proposal ASEAN Concord IV yang akan menjadi visi ASEAN paska 2025 atau Post 2025 Vision.
“Secara garis besar inti dari pertemuan adalah membahas deliverables untuk ASEAN Summit yang ke-43 jadi pertemuan AMM ini juga digunakan untuk persiapan KTT ke-43 yang akan diselenggarakan di bulan September nanti,” kata Menlu Retno di sela penyelenggaraan AMM ke-56 di Jakarta, Selasa (11/7).
Pertemuan juga membahas peningkatan permintaan negara-negara untuk mengaksesi Traktat Persahabatan dan Kerja Sama (TAC) dan menyetujui permintaan aksesi TAC dari Serbia. Menurut Retno, Menteri Luar Negeri Arab Saudi Pangeran Faisal bin Farhan dijadwalkan akan hadir di Jakarta dan menandatangani aksesi TAC. Sementara itu penandatanganan TAC oleh Panama, Spanyol dan Meksiko akan diupayakan dilaksanakan pada KTT ASEAN ke-43.
“Yang kita harapkan bahwa aksesi tersebut tidak hanya di atas kertas tetapi juga betul-betul diterapkan,” kata Menlu Retno.
Terkait hubungan eksternal ASEAN, pertemuan para Menlu ASEAN mendukung dan menyepakati kerja sama antar sekretariat. Menurut Retno, kerja sama yang dimaksud yaitu antara Sekretariat ASEAN dengan Sekretariat Forum Kepulauan Pasifik (PIF) dan antara Sekretariat ASEAN dengan Sekretariat Asosiasi Pesisir Samudera Hindia (IORA).
“Ini merupakan upaya kita untuk meng-expand spirit dialog kolaborasi inclusiveness dalam konteks menjadikan kawasan Indo Pasifik sebagai kawasan damai stabil dan sejahtera,” katanya.
Pertemuan AMM ke-56 juga menyepakati aplikasi Afrika Selatan untuk menjadi dialog partner ASEAN. Menurut Retno, pertemuan juga secara prinsip menerima aplikasi Maroko dan akan disepakati pada KTT ASEAN September mendatang.
Sementara itu terkait Joint Communique yang menjadi hasil dari pertemuan AMM ke-56, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan bahwa saat ini negosiasi masih terus berlangsung.
July
VOInews, Jakarta: Lebih dari lima dekade, ASEAN telah menikmati perdamaian, stabilitas, dan kemakmuran di kawasan. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan, pencapaian ini merupakan hasil dari upaya sistematis untuk membangun arsitektur regional yang inklusif, budaya dialog, dan kolaborasi berdasarkan prinsip-prinsip Piagam PBB, Piagam ASEAN, dan hukum internasional.
“Ini adalah merk dagang ASEAN. Kita terbuka untuk kerja sama tanpa mengasingkan,” katanya dalam pembukaan sesi pleno Pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN ke-56, di Jakarta, Selasa (11/7).
Menlu Retno menambahkan, ASEAN telah berinvestasi sangat besar dalam pencapaian ini, terutama di tengah tantangan global yang semakin kompleks. Oleh karena itu menurutnya, ASEAN tidak punya pilihan selain menunjukkan kemampuannya untuk terus mengarungi dinamika regional dan global, serta terus menanamkan paradigma kolaborasi.
“Kita hanya bisa mencapai ini jika kita dapat mempertahankan persatuan dan sentralitas ASEAN,” katanya.
Oleh karena itu dirinya mendorong untuk mempertahankan kredibilitas ASEAN. Menurutnya, hal ini berarti mengimplementasikan Piagam ASEAN secara konsisten termasuk dalam proses pengambilan keputusan di dalam keadaan darurat.
“Kita harus membuktikan bahwa dengan bersatu kita bisa menjawab tantangan yang ada, sekaligus siap mengantisipasi dan menjawab tantangan di masa depan. Inilah mengapa Visi ASEAN jangka Panjang sangat penting,” katanya.
Menlu Retno juga mendorong negara-negara anggota ASEAN untuk memainkan peran navigasi dalam dinamika di kawasan. Hal ini menurutnya diperlukan agar tema ASEAN Matters dapat dicapai.
“Kita harus mengirimkan pesan yang jelas bahwa ASEAN tidak akan pernah menjadi bagian dalam persaingan kekuatan besar,” katanya.
Ia pun menekankan pentingnya Traktat Persahabatan dan Kerja Sama (TAC) harus dipatuhi oleh semua pihak. Menurutnya ASEAN harus berada di garda terdepan dalam membangun arsitektur kawasan yang inklusif.
“Mini-lateralisme harus mendukung perdamaian, stabilitas dan kemakmuran di Indo-Pasifik. ASEAN juga harus meningkatkan hubungan inklusif dengan kawasan Pasifik,” katanya.
July
VOInews.id-“ASEAN tidak boleh mengabaikan isu-isu hak asasi manusia (HAM). Perbedaan yang kita miliki, bukan menjadi alasan untuk mengabaikan isu-isu HAM krusial yang terjadi di kawasan kita.” Pernyataan ini disampaikan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dalam pertemuan ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights (AICHR) pada Selasa (11/7) di Jakarta.
Menlu Retno mengatakan bahwa, dalam konteks pemajuan HAM, ASEAN harus terus memelihara kerja sama yang berlandaskan pada itikad baik dan kemauan untuk belajar satu sama lain. Dalam hal ini, Menlu Retno menyampaikan dua fokus area kerja sama ASEAN di bidang HAM.
Pertama, perlunya merawat tradisi dialog. Menurut Menlu Retno, di tengah berbagai perbedaan, ASEAN harus terus mengutamakan dialog untuk mengawal kemajuan-kemajuan yang telah dicapai di bidang HAM. Salah satu contohnya melalui ASEAN Human Rights Dialogue. Forum ini membuktikan bahwa negara ASEAN dapat terlibat dalam dialog yang jujur dan terbuka untuk membahas isu-isu HAM di kawasan.
“Forum ini penting untuk dilangsungkan secara reguler. Oleh sebab itu, kami berharap Leaders’ Declaration on the ASEAN Human Rights Dialogue dapat tercapai,” ujar Menlu Retno.
Kedua, perlunya memproyeksikan nilai-nilai ASEAN ke tingkat global. Dalam hal ini, Menlu Retno menyampaikan bahwa krisis dan rivalitas global yang terjadi telah memperberat tantangan bagi pemajuan isu HAM global. Ia mendorong ASEAN agar dapat memberi contoh dengan memprioritaskan pendekatan konstruktif, dibanding melakukan aksi saling tuding.
Di samping itu, Menlu Retno menekankan perlunya kesatuan negara-negara ASEAN untuk menolak standar ganda dan politisasi isu HAM. Terkait hal ini, Menlu Retno mendorong ASEAN terusberkomitmen mendorong penyelesaian berbagai isu HAM di kawasan.
Terkait peningkatan peran AICHR, Retno mengharapkan program-program AICHR tidak terbatas pada peningkatan kapasitas saja, tetapi bisa berupa inisiatif-inisiatif lain yang memiliki dampak nyata.
Dalam pertemuan para menteri luar negeri dengan para representatif AICHR, isu Myanmar masih mendominasi pembahasan. Di samping isu Myanmar, pertemuan juga membahas isu mengenai TPPO serta dampak perubahan iklim terhadap HAM. Para representatif menyoroti kekhawatiran atas meningkatnya kekerasan dan belum adanya kemajuan atas implementasi 5PC.
Menutup pertemuan, Menlu Retno menyampaikan bahwa AICHR harus terus mempromosikan nilai-nilai HAM yang sesuai dengan konteks regional. AICHR juga perlu terus menyuarakan pemajuan dan perlindungan HAM yang konstruktif, objektif, dan proporsional di 3 Pilar Komunitas ASEAN yang sejalan dengan Five-Year Work Plan 2021-2025. Terkait implementasi 5PC, Menlu Retno menyampaikan bahwa isu ini akan dibahas pada pertemuan AMM Retreat.
antara
July
VOInews, Jakarta: Indonesia mendorong dibentuknya pelembagaan dialog tentang hak asasi manusia didalam pertemuan Menlu ASEAN dengan Perwakilan Komisi Hak Asasi Manusia ASEAN (AICHR). Menurut Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, usulan ini secara prinsip dapat diterima dengan baik oleh para peserta pertemuan.
“Usulan Indonesia agar dialog Human Rights, dialog mengenai hak asasi manusia didalam konteks ASEAN ini dilembagakan. Jadi akan ada pertemuan rutin, ada interface dengan kita para Menteri luar negeri,” kata Menlu Retno Marsudi di sela rangkaian kegiatan ASEAN Ministerial Meeting/Post Ministerial Conference (AMM/PMC) ke-56, di Jakarta, Selasa (11/7).
Ia menjelaskan, pelembagaan Dialog Hak Asasi Manusia dimaksudkan agar upaya promosi dan proteksi hak asasi manusia dapat terus diperkuat di dalam ASEAN.
“Kita sampaikan bahwa didalam ASEAN kita kental dengan dialog, dengan tradisi untuk dialog. Demikian juga dialog didalam membahas hak-hak asasi manusia. Kita belajar satu sama lain dari negara anggota masing-masing. Kita belajar untuk memperkuat upaya kita untuk melakukan meningkatkan promosi dan proteksi human rights,” katanya.
Selain itu, didalam pertemuan Menlu ASEAN dengan AICHR, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi juga mendorong untuk memproyeksikan nilai-nilai ASEAN secara global. Menurutnya, krisis dan persaingan telah memperburuk tantangan hak asasi manusia secara global.
“ASEAN juga harus bersatu dalam menolak politisasi dan standar ganda sambil membuktikan kemampuan kita untuk mengatasi masalah di dalam tubuh kita sendiri,” katanya.
Untuk itu, Menlu Retno menggaris bawahi pentingnya AICHR untuk terus berkembang melampaui pembangunan kapasitas dan menghasilkan prakarsa yang berdampak.