July
VOInews, Jakarta: Indonesia sebagai Ketua ASEAN 2023, akan menggelar rangkaian pertemuan ASEAN Ministerial Meeting/Post Ministerial Conference (AMM/PMC) di Jakarta pada 11-14 Juli. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan kegiatan itu akan diikuti oleh 29 negara, Sekretariat ASEAN dan Uni Eropa.
“Tingkat kehadiran pada tingkat Menlu sangat tinggi, regardless beberapa hari sebelum pertemuan, akan berlangsung pertemuan tingkat Menteri NATO di Vilnius (Lituania),” kata Retno dalam keterangan yang disampaikan di Jakarta, Jumat (7/7).
Sampai Jumat, tercatat 1.165 delegasi dan 493 wartawan akan menghadiri rangkaian AMM/PMC. Menlu Retno menyebut, di dalam 4 hari pertemuan itu, akan dilangsungkan 18 pertemuan dan dua pertemuan Trilateral.
“Namun tentunya angka ini masih akan terus bergerak, disesuaikan dengan dinamika di lapangan dan alokasi waktu,” katanya.
Rangkaian pertemuan AMM/PMC akan dimulai dengan pertemuan tingkat teknis yaitu di tingkat pejabat senior (SOM) dan komite negara perwakilan (CPR). Menurut Retno, dari keseluruhan pertemuan, AMM/PMC akan menghasilkan 12 dokumen sebagai hasil dari rangkaian pertemuan.
“Negosiasi masih terus berjalan sampai saat ini dan tentunya masih akan terus berlanjut sampai pertemuan berlangsung, termasuk Joint Communique para Menlu ASEAN yang merefleksikan berbagai perkembangan kerja sama ASEAN selama setahun, prioritas kerja sama ke depan dan isu-isu kawasan serta global yang menjadi perhatian ASEAN,” jelasnya.
July
Pemerintah-DPR pastikan tak ada PHK dan pengurangan gaji bagi non-ASN
Written by Akbar
VOInews.id- Pemerintah dan DPR RI memastikan tak akan ada pemutusan hubungan kerja (PHK) hingga pengurangan pendapatan dalam penyelesaian tenaga non-ASN yang jumlahnya telah membengkak hingga mencapai 2,3 juta orang se-Indonesia. Adapun penyelesaian tenaga non-ASN telah diatur oleh UU Nomor 5 tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018. Aturan tersebut menyebutkan tidak boleh lagi ada tenaga non-ASN per 28 November 2023.
“Dari awalnya perkiraan jumlah tenaga non-ASN itu sekitar 400.000, ternyata begitu didata ada 2,3 juta dengan mayoritas ada di pemerintah daerah. Perintah presiden jelas, ini cari jalan tengah, jangan ada PHK massal.
Maka sekarang kita sedang bahas bareng DPR RI, mengkaji opsinya di RUU ASN, kemudian nanti tentu ada aturan turunannya di PP,” ujar Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Alex Denni dalam keterangan resminya di Jakarta, Jumat. Alex menegaskan bahwa pedoman pertama yang harus dipahami semua pihak adalah tidak boleh ada pemberhentian. “Coba bayangkan 2,3 juta tenaga non-ASN tidak boleh lagi bekerja November 2023. Maka 2,3 juta non-ASN ini kita amankan dulu agar bisa terus bekerja,” katanya.
antara
July
VOInews.id- Kementerian Keuangan (Kemenkeu) optimistis peringkat kredit Indonesia pada posisi BBB outlook stabil oleh lembaga pemeringkat S&P merupakan cermin dari kemajuan fiskal Indonesia. “S&P melihat adanya perbaikan yang signifikan dalam kondisi fiskal Indonesia,” kata Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kemenkeu Suminto dalam keterangan resmi di Jakarta, Kamis. Dia mengatakan perbaikan fiskal Indonesia didorong oleh beberapa faktor positif, termasuk kenaikan harga komoditas yang menguntungkan, kondisi ekonomi domestik yang semakin membaik, serta komitmen yang kuat terhadap pelaksanaan kebijakan fiskal yang berkelanjutan.
Pertumbuhan riil PDB Indonesia juga mampu mencapai level tertinggi dalam beberapa tahun terakhir, yakni mencapai 5,3 persen pada 2022. Capaian itu merupakan hasil dari peningkatan permintaan luar negeri terhadap komoditas utama serta upaya dalam mengembangkan perekonomian domestik.
Selain itu, perbaikan defisit fiskal juga berdampak positif pada rasio utang Pemerintah terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Pemerintah Indonesia telah menekan defisit fiskal hingga ke level 2,4 persen dari PDB pada 2022. S&P memperkirakan defisit fiskal Indonesia akan terus berkurang menjadi 2,4 persen dari PDB pada 2023. Penurunan defisit fiskal berdampak positif dalam mengurangi beban utang pemerintah dan pembayaran bunga. Hal tersebut menunjukkan kredibilitas dan kestabilan ekonomi Indonesia.
antara
July
Delegasi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ASEAN Lakukan Kunjungan ke Sleman
Written by Akbar 