(voinews.id)Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mengatakan telah menjalankan sejumlah pilot project (proyek percobaan) program korporatisasi petani dan nelayan melalui koperasi guna meningkatkan kesejahteraan sekaligus mendukung kemandirian pangan nasional berbasis keunggulan komoditas lokal.
Pertama ialah pengembangan budidaya hilirisasi kacang koro sebagai subtitusi kacang kedelai yang menggandeng Koperasi Pemasaran Badan Milik Usaha Rakyat (BUMR) Paramasera.
“Hal ini sebagai alternatif suplai dan lonjakan harga kacang kedelai yang sebagian besar diimpor,” ujar dia lewat keterangan tertulis kepada Antara, Selasa, Jakarta.
Kedua yaitu hilirisasi sawit rakyat berbasis koperasi untuk melakukan pengolahan minyak makan merah sebagai alternatif minyak goreng.
Sebagaimana diketahui, rantai nilai sawit sebagian besar dikelola oleh pihak swasta sehingga sawit rakyat kurang terkelola dengan baik. Karena itu, pihaknya sedang menyiapkan pabrik skala kecil di beberapa lokasi, yakni Sumatera Utara, Riau, Jambi, Lampung, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Barat.
Kemudian, Kementerian Koperasi dan UKM juga memberikan pendampingan kepada koperasi perikanan untuk memperbaiki tata kelola manajemen usaha dan peningkatan kapasitas produksi, perluasan akses pasar, serta peningkatan nilai tambah produk olahan perikanan.
“Harapannya, koperasi dapat menjadi pengelola usaha tersebut yang semula mayoritas dikelola oleh swasta asing. Pilot project sedang dibuat di Cilacap oleh Koperasi Unit Desa (KUD) Mino Saroyo,” ungkap Teten.
Terakhir, pihaknya melakukan pendampingan koperasi bagi pengelola rumah produksi bersama sehingga menjadi standardisasi produk komoditas minyak nilam, jahe, kayu/rotan, kelapa, dan daging sapi.
Dalam rangka memperingati Hari Koperasi (Harkop) ke-75 pada 12 Juli 2022, pemerintah menggelorakan #AyoBerkoperasi sebagai bagi dari gerakan revolusi mental yang bertujuan meningkatkan literasi perkoperasian dan menarik minat generasi muda untuk berkoperasi.
l
Dengan tema "Transformasi Koperasi untuk Ekonomi Berkelanjutan”, Kemenkop mendorong koperasi bertransformasi dari citra model lama dan konvensional menjadi model baru serta profesional, sejajar dengan badan usaha lain, memiliki sensitivitas usaha yang tinggi, dan diminati oleh generasi muda.
antara
(voinews.id)Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati meminta kepada para jajaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk menerapkan nilai-nilai ibadah kurban Idul Adha dalam menjalankan tugas menjaga uang negara.
“Saya berharap seluruh jajaran Kemenkeu dalam melaksanakan kurban ini senantiasa mampu memegang nilai-nilai moral dan tidak melupakannya,” kata Menkeu Sri Mulyani dalam Qurban Kemenkeu di Jakarta, Selasa.
Sri Mulyani mengatakan nilai-nilai moral yang dapat diambil dari ibadah kurban adalah upaya pengorbanan terhadap kepentingan diri pribadi demi meraih tujuan yang telah ditetapkan.
Hal itu tergambar dari kisah Nabi Ibrahim AS yang bermimpi bahwa Allah Subhanahu Wa Ta'ala memerintahkan untuk menyembelih putranya yakni Nabi Ismail AS padahal ia merupakan anak yang sangat dinantikan.
Meski demikian baik Nabi Ibrahim AS maupun Nabi Ismail AS tidak ragu untuk tunduk kepada ketentuan Allah Subhanahu Wa Ta'ala hingga akhirnya tiba-tiba Nabi Ismail AS digantikan Allah dengan seekor domba sembelihan.
“Nilai-nilai moral dari sisi ibadah kurban yaitu sebuah proses yang tidak mudah pada saat kita dihadapkan pada pilihan yaitu pengorbanan diri kita pribadi untuk tujuan ibadah,” kata Sri Mulyani.
Menurut Sri Mulyani, langkah Nabi Ibrahim AS dan Nabi Ismail AS mencerminkan sikap integritas yang harus dicontoh oleh seluruh jajaran Kemenkeu.
Ia menuturkan integritas tidak boleh diperjualbelikan karena merupakan kesetiaan dalam menjaga sebuah tujuan dari segala potensi godaan baik yang muncul dari dalam diri sendiri maupun dari luar.
Integritas harus dijaga oleh Kemenkeu sebagai bendahara negara di tengah banyaknya godaan sehingga memperkuat keteguhan merupakan aspek penting dalam menjaga APBN.
Kemenkeu dalam mengelola keuangan negara yang juga merupakan bagian dari ibadah harus sesuai dengan undang-undang sehingga bermanfaat bagi masyarakat Indonesia secara luas dan rata.
Terlebih lagi Kemenkeu memiliki tanggung jawab untuk menyehatkan kembali APBN setelah bekerja keras dalam menghadapi pandemi COVID-19 dalam dua tahun terakhir.
Saat ini pun godaan berupa gejolak geopolitik juga masih terjadi hingga berdampak pada kenaikan harga pangan dan energi.
“Kita dihadapkan dengan cobaan untuk menyehatkan kembali APBN. Cobaan silih berganti, godaan juga sangat selalu ada,” ujar Sri Mulyani.
Oleh sebab itu Sri Mulyani menegaskan Kemenkeu di tengah berbagai godaan baik material, kewenangan, hingga kecenderungan melakukan sesuatu yang merugikan pihak lain, harus tetap memegang teguh integritas.
“Kita tidak gentar karena kita memiliki keyakinan bahwa Allah Subhanahu Wa Ta'ala selalu akan hadir dan menunjukkan kasih sayangnya,” kata Sri Mulyani.
antara