VOInews, Jakarta: Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno bertemu dengan para investor dan pengusaha Dubai saat kunjungan kerjanya ke UEA pada 4-5 Januari 2023. Dalam The Weekly Brief with Sandi Uno, Rabu (10/01/2024) di Jakarta, Sandi mengatakan bahwa Indonesia masih menjadi magnet bagi para investor Dubai, untuk menanamkan modalnya di berbagai sektor, termasuk pariwisata dan ekonomi kreatif, karena Indonesia dinilai punya ekonometrik yang baik dan kemudahan-kemudahan yang dihadirkan oleh pemerintah selama ini. Saat bertemu dengan investor Dubai, Sandi Uno pun menawarkan program Golden Visa, dan Kawasan Ekonomi Khusus untuk investasi di sektor Parekraf.
“Kemenparekraf juga menawarkan program Golden Visa dan juga beberapa kawasan ekonomi khusus yang telah dibentuk untuk menampung minat investasi di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif”, ujar Sandiaga Uno.
Sandi Uno lebih lanjut menyampaikan bahwa para investor Dubai juga tertarik mengembangkan proyek-proyek properti di Indonesia, terutama di IKN. Menurut Sandi, pemerintah harus bergerak bersama dan berkolaborasi untuk mengembangkan semua potensi investasi tersebut.
Saat kunjungan kerja ke Timur Tengah, Menparekraf bertemu CEO Al Zarooni Emirates Investments LLC yang juga Chairman Citizens School Dubai, Dr. Adil Alzaaroni membahas upaya investasi pada sektor pendidikan; Chairman Ayana Holding, Abdulla Lahej terkait tren industri properti terkini; kemudian Director General Dubai Travellers Festival, Awad Bin Mohammad Bin Sheikh Mugrin terkait peluang kerja sama di sektor parekraf, teknologi komunikasi dan renewable energy.
Menparekraf juga melakukan pertemuan dengan Director Team of Sobha Realty, salah satu industri real estate terbesar di India dan UEA yang dimiliki oleh Billionaire Mr. P.N. Menon.
Menparekraf Sandiaga menjelaskan, rangkaian kunjungan kerja ini diharapkan dapat meningkatkan nilai investasi di sektor parekraf tahun 2024. Dimana hingga semester I tahun 2023, nilai investasi di Indonesia tercatat mencapai Rp 23,70 Triliun atau 1.601,28 juta dolar AS. Dari jumlah tersebut terdapat Penanaman Modal Asing sebesar 588,15 Juta dolar AS atau Rp 8,7 Triliun, dan Penanaman Modal Dalam Negeri sebesar 1.013,13 Juta dolar AS atau Rp 14,99 Triliun.
“Iklim investasi ini yang harus kita dukung secara berkelanjutan agar investasi ini kondusif berkelanjutan, berkelas dunia dan berdaya saing serta mendorong pembangunan daerah hingga kesejahteraan. Kami juga menawarkan program Golden Visa dan beberapa Kawasan Ekonomi Khusus yang dibentuk untuk menampung minat investasi di sektor parekraf,” ujarnya.
Presiden Republik Indonesia Joko Widodo bertemu dengan Presiden Filipina Ferdinand R. Marcos Jr pada Rabu pagi (10/1/2024) di Istana Malacanang, Filipina.(Foto: Tangkapan Layar Siaran LIVE YouTube RTVMalacanang)
VOInews, Jakarta: Presiden Republik Indonesia Joko Widodo bertemu dengan Presiden Filipina Ferdinand R. Marcos Jr pada Rabu pagi (10/1/2024) di Istana Malacanang, Filipina dalam rangka pertemuan bilateral kedua negara. Dalam pernyataan resminya, Presiden Joko Widodo mengatakan Indonesia dan Filipina sepakat memperkuat kerjasama perbatasan dan membahas pentingnya revisi perjanjian patroli perbatasan dan perjanjian lintas batas.
“Di bidang politik dan keamanan kami sepakat memperkuat kerjasama perbatasan dan telah saya sampaikan, pentingnya mendorong percepatan revisions of border patrol agreement and border crossing agreement dan penyelesaian batas landas kontimen serta penguatan kerjasama pertahanan termasuk penguatan alutista,” kata Presiden Joko Widodo dalam keterangan resmi yang disiarkan langsung pada akun YouTube RTVMalacanang, yang dipantau dari Jakarta, Rabu (10/1/2024).
Terkait kerjasama bidang ekonomi, Presiden Joko Widodo mengatakan kedua negara sepakat untuk terus membuka akses pasar dan langkah pengamanan terkait produk kopi Indonesia.
“Untuk meningkatkan perdagangan, kami sepakat terus membuka akses pasar dan Indonesia meminta dukungan Filipina terkait dengan special safeguard measures (langkah pengamanan khusus) untuk produk kopi Indonesia,” ucap Presiden Joko Widodo.
Presiden Joko Widodo pun mengapresiasi kepercayaan Filipina pada BUMN Indonesia dalam membangun infrastruktur penting di Filipina.
“Saya mengapresiasi kepercayaan Filipina pada BUMN Indonesia dalam membangun infrastruktur penting di Filipina dan untuk Groundbreaking North-South Commuter Rail Project penting untuk dipercepat,” lanjutnya.
Selanjutnya, kerjasama terkait kawasan, Presiden Joko Widodo mengatakan, Indonesia-Filipina memandang pentingnya penguatan kesatuan dan sentralitas ASEAN dan harus berpegang teguh pada prinsip-prinsip hukum internasional dan menjaga citra positif untuk perdamaian, stabilitas, dan kemakmuran.
Keterangan Pers Menlu RI Retno Marsudi, Manila, 10 Januari 2024 (Foto : Tangkapan Layar YouTube Sekretariat Presiden)
VOInews, Jakarta: Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi mengatakan Indonesia harus memanfaatkan momen Pertemuan Joint Commission for Bilateral Cooperation (JCBC) untuk memperkuat hubungan bilateral Indonesia dengan Filipina. Hal itu ia katakan saat bertemu dengan Menlu Filipina Enrique A. Manalo menjelang pertemuan Presiden RI Joko Widodo dengan Presiden Filipina Marcos Jr JCBC ke-7 pada di Manila, Filipina.
“Kita harus memanfaatkan momentum ini untuk memperkuat hubungan bilateral kita di berbagai sektor yang menjadi kepentingan bersama dan untuk mengatasi tantangan regional dan global secara bersama-sama,” kata Menlu Retno dalam keterangan yang diterima pada Rabu (10/1/2024) di Jakarta.
Menlu Retno juga menyampaikan Indonesia menyambut baik penguatan perdagangan bilateral dan mengeksplorasi peluang perdagangan baru.
“Kami menyambut baik pertumbuhan perdagangan bilateral kami selama 5 tahun terakhir meskipun ada krisis global untuk lebih memperkuat perdagangan bilateral, kami berkomitmen untuk mengeksplorasi peluang perdagangan baru,” ucap Menlu Retno.
Selain itu, dalam bidang investasi, Menlu Retno mengapresiasi dan menyambut baik antusiasme investor dari kedua negara untuk saling memperkuat kerja sama.
“Delegasi Kamar Dagang dan Industri Indonesia juga sedang berkunjung ke Manila,” katanya.
Selain berdiskusi soal kerja sama bilateral kedua negara, Menlu Retno mengapresiasi upaya bersama Filipina dan Badan Pengungsi PBB (UNHCR) dalam mendaftarkan dan mengukuhkan Orang Keturunan Indonesia di Mindanao dan menyatakan bahwa Indonesia menantikan dukungan lebih lanjut untuk pendaftaran gelombang kedua.
“Saya juga mengapresiasi upaya bersama antara Filipina dan UNHCR dalam mendaftarkan dan mengukuhkan Warga Negara Indonesia Keturunan (WNIK) di Mindanao dan kami menantikan dukungan lebih lanjut untuk gelombang kedua pendaftaran WNIK,” tutupnya.
VOInews, Jakarta: Pemerintah Indonesia mendukung upaya hukum Afrika Selatan di Mahkamah Internasional atas dugaan genosida Israel. Juru Bicara Kementerian Luar Negeri RI Lalu Muhammad Iqbal, mengatakan Indonesia tidak bisa ikut menggugat Israel, karena Indonesia bukan negara pihak dalam Konvensi Genosida.
"Secara moral dan politis Indonesia mendukung sepenuhnya upaya hukum Afrika Selatan di Mahkamah Internasional atas dugaan genosida Israel di Gaza. Namun secara hukum Indonesia tidak bisa ikut menggugat karena dasar gugatan adalah Konvensi Genosida dimana Indonesia bukan Negara Pihak," katanya dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Selasa (9/1/2024).
Majelis Umum PBB telah meminta saran dan pendapat (advisory opinion) Mahkamah Internasional mengenai “status dan konsekuensi hukum” pendudukan Israel terhadap Palestina. Terkait hal ini, menurut Iqbal, Indonesia yang diwakili oleh Menteri Luar Negeri Retno Marsudi akan menyampaikan pendapat di Mahkamah Internasional pada Februari mendatang.
"Dalam kaitan ini, pada 19 Februari 2024 mendatang Menlu RI dijadwalkan hadir untuk menyampaikan pendapat lisan (oral statement) di depan Mahkamah Internasional guna mendorong Mahkamah memberikan advisory opinion sebagaimana diminta oleh Majelis Umum PBB," kata Iqbal.
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menerima imbauan mendesak (urgent appeal) dari Komnas HAM Palestina melalui Asia Pacific Forum for National Human Rights Institution (APF) yang merupakan koalisi National Human Rights Institution (NHRI) di Asia Pasifik, untuk mendukung upaya hukum yang dilakukan oleh Afrika Selatan di International Court of Justice (ICJ) di Hague atas dugaan Genosida oleh Israel di Gaza Palestina.
Persidangan atas upaya hukum Afrika Selatan terhadap Israel yang diduga melakukan genosida di Gaza Palestina akan dimulai 11 Januari 2024.
Dalam keterangan pada Selasa, Komnas HAM menyatakan dukungan terhadap upaya hukum Afrika Selatan di Mahkamah Internasional. Komnas HAM juga mendorong Pemerintah Indonesia untuk melakukan intervensi di ICJ dengan mendukung upaya hukum Afrika Selatan di ICJ atas dugaan genosida yang dilakukan oleh Israel di Gaza Palestina.