December
Indonesia dan Aljazair Bahas Penguatan Kerja Sama Bilateral di Bidang Ekonomi
Written by Andy Romdoni
VOInews, Jakarta: Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi bertemu Menteri Luar Negeri Aljazair Ahmed Attaf guna membahas peningkatan kerja sama kedua negara di bidang ekonomi. Pertemuan keduanya sekaligus dalam rangka memperingati 60 tahun hubungan diplomatik Indonesia-Aljazair.
“Untuk meningkatkan perdagangan dua arah dan memastikan perdagangan yang lebih berkelanjutan dan seimbang, Indonesia mengusulkan Perjanjian Perdagangan Preferensial antara kedua negara, dan saya meminta dukungan Menteri Attaf,” kata Menlu Retno dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Rabu (20/12/2023).
Menlu Retno menjelaskan bahwa Aljazair merupakan salah satu dari 5 mitra dagang utama Indonesia di Afrika. Menurutnya, volume perdagangan kedua negara terus meningkat sebesar 15,77 persen setiap tahun.
“Tapi volume perdagangan bilateral tersebut belum mencerminkan potensi sesungguhnya,” kata Retno.
Salah satu upaya yang dilakukan untuk meningkatkan hubungan dagang kedua negara adalah dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) di bidang Kerja Sama Energi dan Pertambangan. Menurut Menlu Retno, Nota Kesepahaman itu akan memperkuat kerja sama antar pemerintah sekaligus mempromosikan kerja sama dan investasi antar pelaku bisnis.
“Kami senang dapat menandatangani MoU Kerja Sama Energi dan Pertambangan hari ini,” katanya.
Menlu Retno juga menyampaikan bahwa Indonesia merupakan mitra yang baik untuk Aljazair di bidang kerja sama energi. Menurutnya, perusahaan negara Pertamina telah menjadi mitra terpercaya bagi Aljazair dalam industri minyak dan gas.
“Oleh karena itu, kami menyambut baik rencana investasi lain dari Pertamina sebesar USD900 juta hingga tahun 2048 di sektor energi Aljazair,” kata Menlu Retno.
Menlu Retno menjelaskan bahwa Pertamina siap untuk terus memperluas investasinya di Aljazair, termasuk di bidang baru seperti kilang dan dekarbonisasi. Dirinya pun menyampaikan harapan untuk dapat memperluas kerja sama ekonomi di luar sektor perminyakan melalui berbagai proyek bersama di bidang kelistrikan, pertambangan, dan energi terbarukan.
“Menteri Attaf juga menyebutkan tentang pertanian, perikanan, dan sektor lainnya,” katanya.
Hal lain yang juga dibahas dalam pertemuan kedua Menteri Luar Negeri adalah terkait mekanisme kerja sama bilateral. Menlu Retno menjelaskan, Indonesia dan Aljazair sepakat untuk mengaktifkan kembali mekanisme bilateral kedua Negara termasuk mengaktifkan kembali pertemuan Komisi Gabungan Tingkat Menteri dan forum Konsultasi Bilateral.
“Komisi Gabungan Tingkat Menteri dan konsultasi bilateral tingkat Pejabat Senior, keduanya akan digelar di Jakarta, Indonesia, pada paruh pertama tahun 2024,” kata Menlu Retno.
Menlu Retno menambahkan, mekanisme itu sangat penting dalam upaya kedua negara untuk melihat kemajuan dan mengatasi tantangan dalam kerja sama Indonesia dan Aljazair.
December
Prabowo terapkan ekonomi kerakyatan dengan perkuat pasar tradisional
Written by Akbar
VOInews.idCapres nomor urut 2 Prabowo Subianto memastikan akan menerapkan ekonomi berbasis kerakyatan melalui penguatan pedagang pasar tradisional jika dia terpilih memenangi Pilpres 2024. "Pedagang pasar tradisional adalah penyambung dan perantara antara produsen-produsen kita di daerah pedesaan antara petani-petani kita, nelayan-nelayan kita, antara kaum produsen UMKM (usaha mikro, kecil, dan menengah) dengan masyarakat yang lebih luas,” kata Prabowo dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Rabu.
Menurut ketua umum Partai Gerindra itu, para pedagang pasar berperan penting untuk meningkatkan perekonomian rakyat, terutama di kalangan menengah ke bawah. Peran itulah yang menurut Prabowo harus dijaga di tengah banyaknya kelompok kapitalis menguasai pasar. Jika dibiarkan, lanjut Prabowo, maka para pemilik modal besar itu berpotensi melemahkan pelaku UMKM dan para pedagang pasar. "Kami mengerti bahwa zaman sekarang adalah zaman pasar bebas, tetapi perekonomian kita yang dimaksud oleh pendiri-pendiri bangsa, perekonomian kita harus berasaskan kekeluargaan," tegas Prabowo.
Antara
December
VOInews.id- Kementerian Perdagangan (Kemendag) mengimbau seluruh pelaku usaha waralaba untuk wajib memiliki surat tanda pendaftaran waralaba (STPW). Direktur Bina Usaha Pelaku Distribusi Kemendag Septo Soepriyatno mengatakan bahwa usaha tersebut tidak dapat disebut waralaba (franchise) apabila pelaku bisnis tidak memiliki STPW. Menurut Septo, penyebutan perusahaan sebagai waralaba telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Waralaba. "Perusahaan waralaba wajib memiliki STWP. Jika tidak ada STWP, perusahaan tersebut bukan merupakan waralaba," ujar Septo melalui keterangan tertulis di Jakarta, Selasa.
Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 Pasal 10 ayat (1) menyebutkan bahwa pemberi waralaba wajib mendaftarkan prospektus penawaran waralaba sebelum membuat perjanjian waralaba dengan penerima waralaba. Sementara itu, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 71 Tahun 2019 Pasal 10 menyebutkan bahwa pemberi waralaba, pemberi waralaba lanjutan, penerima waralaba, dan penerima waralaba lanjutan wajib memiliki STPW. Permendag 71 Tahun 2019 Pasal 3 menyebutkan bahwa orang perseorangan atau badan usaha dilarang menggunakan istilah dan/atau nama waralaba untuk nama dan/atau kegiatan usahanya, apabila tidak memenuhi kriteria waralaba.
Septo menyebutkan kriteria waralaba, antara lain, memiliki ciri khas usaha, terbukti sudah memberikan keuntungan, memiliki standar atas pelayanan dan barang dan/atau jasa yang ditawarkan yang dibuat secara tertulis, mudah diajarkan dan diaplikasikan, adanya dukungan yang berkesinambungan, dan hak kekayaan intelektual (HKI) yang telah terdaftar. Apabila orang perseorangan atau badan usaha yang melanggar ketentuan dalam Permendag 71 Tahun 2019 Pasal 3, kata dia, akan dikenai sanksi administratif berupa rekomendasi pencabutan izin usaha dan/atau izin operasional/komersial kepada pejabat penerbit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal ini diatur dalam Permendag 71 Tahun 2019 Pasal 32. "Untuk itu, penyebutan usaha waralaba harus memenuhi ketentuan tersebut dan tidak dapat digunakan untuk perusahaan-perusahaan yang tidak memiliki STPW," kata Septo.
Antara
December
Mahfud: Korupsi akar utama terjadinya ketimpangan pertumbuhan ekonomi
Written by Akbar
VOInews.id- Calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud Md menilai permasalahan korupsi yang masih merajalela menjadi akar utama atas terjadinya ketimpangan pertumbuhan ekonomi di berbagai wilayah Indonesia hingga hari ini. "Kenapa sekarang ini masih timpang? Kenapa sekarang semua ini pertumbuhan belum menyentuh enam persen? Teori yang paling bisa menjelaskan itu semua adalah karena Indonesia ini terlalu banyak korupsi," kata Mahfud dalam "Dialog Diaspora NTT bersama Prof Mahfud MD" di Jakarta, Selasa.
Mahfud meyakini perekonomian Indonesia berpotensi tumbuh lebih dari enam persen setiap tahunnya, tetapi kasus korupsi yang tidak kunjung bisa diatasi oleh pemerintah membuat terjadinya ketimpangan antara sumber daya alam dengan sumber daya manusia pengelola. "Misalnya saya mencatat empat tahun terakhir kasus-kasus yang saya tangani saja itu menyangkut korupsi Rp701 triliun," katanya. Ketimpangan tersebut praktis membuat pertumbuhan ekonomi di Indonesia menjadi tidak merata.
Ia mencontohkan kontribusi wilayah barat Indonesia yang mendominasi 80 persen pertumbuhan ekonomi. Bahkan Pulau Jawa menyumbang 57 persen perekonomian nasional, sedangkan wilayah timur Indonesia hanya berkontribusi 20 persen. Mahfud menyayangkan hal tersebut mengingat wilayah timur Indonesia seperti Nusa Tenggara Timur (NTT), memiliki potensi alam, keberagaman budaya yang amat kaya, namun kondisinya masih di bawah rata-rata nasional karena belum maksimal mengelola potensi yang ada.
"Sehingga saya katakan, teori apapun yang Anda pakai kalau tidak mampu memberantas korupsi, sekurang-kurangnya menghentikan keberlanjutan korupsi dari waktu ke waktu, maka pertumbuhan ekonomi tidak akan pernah mencapai maksimal," ujar pria yang masih menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan tersebut.
Antara