March
Indonesia dan Pakistan Akan Bentuk Komisi Bersama untuk Kembangkan Kerjasama
Written by Sumarno
Kerjasama perdagangan antara Indonesia dan Pakistan diharapkan terus berkembang dan saling menguntungkan kedua negara. Kedua negara terus membentuk komisi bersama untuk meningkatkan kerjasama yang menguatkan Islamabad dan Jakarta.
“Pakistan berharap di tahun 2018 ini komisi bersama antara Pakistan dan Indonesia akan melakukan penilaian. Menteri Luar Negeri Indonesia akan mengunjungi Pakistan untuk meresmikan komisi tersebut. Kami akan melihat ikatan yang lebih kuat hubungan kedua negara dan akan menjadi mitra dagang utama. Kami sedang mengembangkan kerjasama ekonomi dan perdagangan kedua Negara,” Duta Besar Pakistan Mohamed Aqil Nadeem mengatakankepada Voice of Indonesia RRI di Kedutaan Pakistan Jakarta Kamis sore (8/3).
Mohammad Aqil Nadeem menjelaskan paling telat pada tahun 2019 Perdana Menteri Pakistan akan mengunjungi Indonesia untuk mempererat kerjasama kedua negara di berbagai bidang seperti politik, ekonomi, budaya dan perdagangan. (VOI/AF)
March
Pertemuan Trilateral Ulama Akan Berkontribusi Pada Perdamaian di Afganistan
Written by Sumarno
Indonesia akan menjadi tuan rumah dalam pelaksanaan Pertemuan Ulama 3 negara yaitu ulama dari Indonesia, Afganistan dan Pakistan pada akhir Maret 2018. Duta Besar Pakistan untuk Indonesia , Mohamed Aqil Nadeem kepada Voice of Indonesia RRI di Kedutaan Pakistan Jakarta Kamis (8/3) mengatakan pertemuan tersebut menjadi momen berharga bagi para ulama untuk mendorong perdamain di Afganistan. Mohamed Aqil mengatakan para ulama tersebut akan mampu memberikan masukan demi terciptanya stabilitas dan dukungan bagi warga Afganistan untuk kembali merasakan perdamaian akibat konflik berkepanjangan.
“Saya pikir ini adalah inisiatif yang sangat bagus dan Anda tahu pemerintah Pakistan telah mengumumkan untuk mendukungnya.Sekarang diskusi sedang berlangsung tentang bagaimana mengatur pertemuan itu. Pemerintah kami, pemerintah Indonesia, dan pemerintah Afghanistan sedang berkonsultasi untuk menyukseskan konferensi tersebut. Saya yakin bahwa inisiatif pemerintah Indonesia ini akan berkontribusi pada dunia untuk perdamaian abadi di Afghanistan.” kata Mohamed Aqil Nadeem.
Selain itu Duta Besar Pakistan untuk Indonesia, Mohamed Aqil Nadeem juga mengharapkan pertemuan para ulama dari 3 negara tersebut juga dapat berperan mendukung perdamaian di Suriah. Bahkan para ulama dapat memfasilitasi resolusi penghentian kekerasan yang ada di Suriah, sehingga masyarakat Suriah dapat hidup dengan stabilitas negara yang aman. (VOI/AF)
March
Presiden Jokowi Akan Hadiri ASEAN- Australia Special Summit
Written by Sumarno 
Presiden RI Joko Widodo didampingi Menteri Luar Negeri Retno Marsudi akan menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi Khusus ASEAN-Australia (ASEAN-Australia Special Summit) di Australia, 18 Maret 2018. Direktur Kerja Sama Eksternal ASEAN Kementerian Luar Negeri Benny Siahaan di Jakarta, Kamis mengatakan, ASEAN-Australia Special Summit bertujuan untuk mendorong kerja sama strategis antara Australia dan ASEAN.
Menurut Benny, pertemuan itu disebut Konferensi Tingkat Tinggi- KTT Khusus karena menjadi pertemuan pertama kali antara kepala negara ASEAN yang dilakukan di luar wilayah negara-negara anggota ASEAN. Ia menyebutkan beberapa rangkaian acara "Special Summit" tersebut yang diadakan di Australia, antara lain pertemuan ASEAN-Australia Business Summit, ASEAN-Australia Disaster Management, ASEAN-Australia Engagement, ASEAN-Australia Economic Partnership, ASEAN-Australia Counterterrorism Partnership. Dokumen utama yang akan dihasilkan dari ASEAN-Australia Summit adalah Sydney Declaration dan Nota Kesepahaman Kontra-Terorisme. Sydney Declaration adalah dokumen yang akan diadopsi para kepala dan pemimpin negara ASEAN dan Australia yang berisi tentang komitmen rencana aksi ASEAN dan Australia. (antara)
March
Bahas Kerja Sama ASEAN-Eropa, RI dan Jepang Pimpin Pertemuan OECD
Written by mazpri
Hadir mewakili Pemerintah Indonesia, Wakil Menteri Keuangan RI dan Dubes RI Paris telah mengikuti pembukaan Southeast Asia Regional Program (SEARP) Ministerial Conference di Tokyo, Jepang, pada Kamis 8 Maret 2018. Pada sesi SEARP ini, Indonesia dan Jepang menjadi Ketua Bersama (co-chair) yang memimpin pembahasan perkembangan kerja sama OECD-SEARP selama ini.
Dalam tiga tahun terakhir, beberapa keterlibatan SEARP yang utama adalah dalam membantu negara-negara di kawasan ASEAN untuk melakukan program reformasi dalam negeri, mendorong integrasi di Kawasan, serta mendekatkan kemitraan ASEAN dengan OECD.
Pertemuan di Tokyo juga dimaksudkan untuk melakukan eksplorasi pendalaman kerjasama dengan memperhatikan dinamika perkembangan di kawasan. Dalam sambutan pembukaan oleh para co-chair, Wakil Menkeu RI, Dr. Mardiasmo, menekankan mengenai pentingnya kerjasama SEARP, baik bagi kawasan, maupun untuk Indonesia sendiri.
Sementara co-chair Jepang, yang diwakili oleh State Minister of Foreign Affairs, Mr. Kasuyuki Nakane, menyampaikan latar belakang dan elemen kerja sama SEARP, terutama dari sisi dukungan pemerintah Jepang selama ini.
Sementara itu Deputi Sekjen OECD, Mr. Masamichi Kono, menegaskan kesiapan OECD untuk memperluas kerjasama dengan ASEAN. Deputi Sekjen OECD pun menyampaikan apresiasi kepada Indonesia dan Jepang selaku co-chair yang telah menunjukkan kepemimpinan untuk mengembangkan kerja sama dalam kerangka SEARP ke depannya. Beberapa sektor kerja sama yang akan dikembangkan diantaranya digital innovation, konektivitas, dan infrastruktur.
Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) adalah forum kerja sama antara negara-negara maju yang berkantor pusat di Paris, Prancis, dan bertujuan untuk meningkatkan kondisi ekonomi dan kesejahteraan dunia. Walaupun bukan merupakan anggota OECD, Indonesia adalah salah satu negara key partner, bersama Brasil, Tiongkok, India, dan Afrika Selatan.
Kerja sama Indonesia-OECD sejauh ini adalah dalam dialog kebijakan, perumusan kebijakan menggunakan referensi OECD, dan penyusunan kajian kebijakan, khususnya di bidang makro ekonomi, pertanian, pendidikan, investasi, perpajakan, anti-korupsi, dan pembangunan. (Kemlu)