Sekretaris Jenderal Asian Muslim Action NetworkIndonesia, Ruby Kholifah, menyebutkan tiga pencapaian penting Indonesia dalam hal perlindungan perempuan selama dua puluh tahun era reformasi. Ketiga capaian tersebut ada dalam bidang reformasi kelembagaan, reformasi hukum, dan perkembangan gerakan perempuan itu sendiri. Hal itu disampaikan Ruby Kholifah kepada Voice of Indonesia dalam wawancara bertema Hari Perempuan Sedunia di Jakarta, Rabu (7/3).
“ Ada tiga pencapaian penting bagi Indonesia. Pertama, reformasi kelembagaan, sehubungan dengan pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender. Ke dua adalah reformasi hukum. Kita sudah punya Instruksi Presiden Nomor 9 tahun 2000 tentang pengarusutamaan gender yang menjadi dasar bagi pemerintah dalam upaya pengarusutamaan gender di semua tingkat pembuat keputusan. Prestasi ke tiga adalah gerakan perempuan itu sendiri. Mereka berusaha keras memastikan agenda desentralisasi benar-benar menyentuh pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Bicara tentang pencapaian, kita punya banyak capaian dalam perlindungan perempuan “.
Ruby Kholifah juga menyebutkan adanya perlambatan implementasi kebijakan pengarusutamaan gender dan realisasi agenda pemberdayaan perempuan. Karena itu, ia berharap kepada pemerintah sebagai pengemban tugas dalam perlindungan perempuan, bisa lebih memerhatikan hak kaum perempuan. Sebab, jika pemerintah tidak merespon dengan baik, maka Indonesia akan kehilangan kesempatan untuk melindungi perempuan. Steve
Kedutaan Besar Malaysia untuk Indonesia melalui kolaborasi dengan Education Malaysia Global Services dan Education Malaysia Indonesia akan menggelar acara Karnival "Ayo Kuliah di Malaysia" di Kompleks Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta, pada tanggal 10 dan 11 Maret ini/ Menurut Duta Besar Malaysia untuk Indonesia, Datuk Seri Zahrain Mohamed Hashim, saat konferensi pers mengenai acara Karnival di Kedutaan Besar Malaysia, Jakarta (07/03), sektor pendidikan merupakan sektor terbaik untuk menjalin persahabatan antara dua negara, Malaysia dan Indonesia, dan ia menjamin akan ada penawaran kerja sama terbaik bagi Indonesia.
" Saya yakin dan percaya sektor pendidikan adalah sektor terbaik untuk persahabatan antara dua buah negara dikukuhkan dan dimantapkan. Kedekatan Malaysia selaku tetangga terdekat, kualitas pendidikan tinggi yang terakui, serta biaya kuliah yang terjangkau, menjamin penawaran kerja sama terbaik buat seluruh warga NegaraIndonesia ".
Datuk Zahrain menambahkan, pada acara Karnival tersebut akan ada penawaran 5.000 beasiswa untuk program S1, S2, dan S3 dalam 300 Program Studi yang berbeda untuk tahun akademik 2018/2019. Hingga kini tercatat ada 29 Universitas Negeri maupun Swasta yang turut berpartisipasi dalam acara Karnival tersebut. Egi
Direktorat Timur Tengah, Kementerian Luar Negeri, bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi Lampung telah menyelenggarakan kegiatan “Familiarization Trip for Ambassadors of Middle East and North African Countries" berupa kunjungan Duta Besar negara-negara Timur Tengah dan Afrika Utara ke Provinsi Lampung, pada 5-7 Maret 2018.
Dalam Familiarization Trip ini diikuti oleh Duta Besar Maroko, Duta Besar Lebanon, Wakil Duta Besar Yaman, Wakil Duta Besar Saudi Arabia, Wakil Duta Besar Kuwait, di Jakarta. Sementara dari Kementerian Luar Negeri RI diwakili oleh Direktur Timur Tengah dan Duta Besar Nurul Aulia.
Plt. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung yang mewakili Gubernur Provinsi Lampung, bersama jajaran pejabat di lingkungan Provinsi Lampung menerima para Duta Besar dan Wakil Duta Besar di Pendopo Provinsi. Paparan mengenai latar belakang serta peluang investasi, ekonomi dan pariwisata Lampung diperlihatkan agar para Duta Besar dan Wakil Duta Besar mengenal besarnya potensi provinsi yang dijuluki 'treasure of Sumatera' itu.
“Kami mengajak para Duta Besar dan Wakil Duta Besar untuk meningkatkan kerja sama di sektor-sektor strategis provinsi Lampung" ucap Plt. Sekda Provinsi Lampung usai menutup paparannya.
Potensi ekonomi, investasi dan pariwisata yang dimiliki oleh provinsi Lampung memang tidak bisa dipandang sebelah mata. Dengan penduduk berjumlah 8,3 juta jiwa, menjadikan Lampung sebagai provinsi dengan tenaga produktif terbesar kedua di pulau Sumatera.
Produk pertanian, baik dalam skala nasional dan internasional, antara lain Lampung sebagai sentra padi dengan produksi sebesar 4,3 juta ton, menjadikan provinsi ini sebagai lumbung pangan nasional. Selain itu, Lampung merupakan penghasil ubi kayu terbesar di Indonesia, serta menyumbang 26% produksi kopi robusta nasional. Hasil pertanian dan perkebunan lain yang menjadi andalan provinsi Lampung adalah kakao, lada, jagung, sawit, pisang dan nanas.
Dubes Nurul Aulia yang mewakili Kemlu dalam acara di Pendopo Provinsi menyatakan bahwa kegiatan Familiarization Trip ini merupakan jembatan untuk mengenalkan berbagai potensi di Indonesia sekaligus mendorong perdagangan antar dua kawasan, “setelah Lombok, kali ini kami ingin mengenalkan provinsi Lampung, karena melihat sekali itu lebih baik dibanding mendengar seribu kali" ungkap Dubes Nurul Aulia.
Sementara Dubes Maroko untuk Indonesia, Y.M. Ouadia Benabdellah, mewakili para Duta Besar dan Wakil Duta Besar yang hadir di Lampung menyampaikan apresiasinya karena telah disambut secara hangat di Lampung.
“Setelah mendengar langsung potensi yang dimiliki Lampung, saya yakin bahwa para Duta Besar dan Wakil Duta Besar di kawasan Timur Tengah dan Afrika Utara akan memiliki kesempatan untuk mengembangkan peluang kerja sama sesuai dengan fokus masing-masing negara" ucap Duta Besar Benabdellah.
Pada kegiatan field trip yang berlangsung pada 6 Maret 2018, para Duta Besar berkesempatan mengunjungi ke PT. Keong Nusantara Abadi (Wong Coco), Bumi Sari, Natar Lampung Selatan, dan mendengarkan paparan proses produksi produk Wong Coco dari pihak manajemen PT. Keong Nusantara Abadi (Wong Coco). Selanjutnya para Duta Besar juga mengunjungi ke PT. Great Giant Pineapple Plantation, Terbanggi Besar, Kab. Lampung Tengah serta mengunjungi PT. Nestle Indonesia (NESCAFE), Panjang, Kotamadya Bandar Lampung.
Selain itu, para Duta Besar dan Wakil Duta Besar Negara-Negara Timur Tengah dan Afrika Utara juga berkesempatan untuk bersilaturahim ke Pondok Pesantren Minhadlul Ulum, Tegineneng, Kab. Lampung Selatan. Kedatangan rombongan disambut dengan hangat oleh para pengurus dan santri pondok pesantren yang telah berdiri sejak tahun 1999 tersebut.
Di Pesantren Minhadlul Ulum, Direktur Timur Tengah Kemlu RI, Sunarko, menyampaikan bahwa “kerja sama antara Indonesia dan kawasan Timur Tengah dan Afrika Utara tidak hanya berupa kerja sama government to government dan business to business saja, namun juga people to people"
Menutup rangkaian Familiarization Trip di Lampung, para Duta Besar dan Wakil Duta Besar negara-negara Timur Tengah dan Afrika Utara yang hadir merasa terkesan dengan keindahan alam serta potensi ekonomi dan investasi yang dimiliki Lampung. Mereka merasa positif untuk mendorong Pemerintah di masing-masing negara untuk meningkatkan kehadirannya di Provinsi Lampung melalui kerja sama investasi, perdagangan dan pariwisata. (Kemlu)
Merujuk pada keberhasilan Indonesia dalam memperoleh akses vaksin H5N1 pada tahun 2008, Indonesia memiliki potensi strategis untuk menjadi pemimpin dalam mengubah sistem kesehatan global yang lebih adil dan setara," kata Dr. Makarim Wibisono, mantan Wakil Tetap RI untuk Markas Besar PBB Jenewa pada kegiatan Focus Group Discussion “Strategi Diplomasi Kesehatan Indonesia dalam Konteks Global" yang diadakan oleh Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Multilateral Kementerian Luar Negeri di Depok, (6/3).
Kegiatan FGD ini merupakan bagian dari rangkaian proses penyusunan rekomendasi kebijakan yang dapat menjadi guideline bagi Kementerian Luar Negeri dan pemangku kepentingan lainnya untuk menjalankan diplomasi kesehatan. Selain Dr. Makarim, pembicara-pembicara lainnya pada kegiatan ini adalah M. Rahman Rustam (Dirut Bio Farma), Prof. Dr. dr. Adik Wibowo (pengajar FKM UI, mantan country director WHO untuk Nepal dan Myanmar), dan Dr. Syarifah Liza Munira (pengajar FE UI). Kegiatan dihadiri lebih dari 90 peserta, yang terdiri dari mahasiswa, pelaku kesehatan, pejabat pemerintah, dan kalangan masyarakat.
Dalam sambutan pembukanya, Kepala Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Multilateral Kementerian Luar Negeri menyampaikan bahwa isu kesehatan global tidak hanya berkutat pada isu penyakit menular, tetapi juga pada angka kematian ibu dan anak di tingkat global yang masih jauh dari target Sustainable Development Goals dan penyakit tidak menular yang mengancam kesehatan global juga semakin menyita perhatian. Pada tahun 2015, WHO mencatat 40 juta orang meninggal di seluruh dunia karena penyakit tidak menular.
Dubes Makarim juga menyampaikan bahwa Indonesia harus terus menegaskan bahwa virus adalah bagian dari kedaulatan, sehingga sharing benefit dari penelitian dan produksi virus adalah hak yang harus dinikmati negara berkembang. Untuk memperjuangkan hal itu, diplomasi kesehatan harus dilaksanakan beyond traditional diplomacy. Diplomasi kesehatan harus melibatkan berbagai aktor dalam negeri untuk terlibat dalam diplomasi, mengingat banyaknya isu-isu yang bersifat teknis dan ilmiah yang perlu diselaraskan dengan diplomasi.
Prof. Adik Wibowo menjelaskan bahwa multidrugs resistance menjadi masalah yang makin mengemuka, tetapi komunitas internasional tidak siap menghadapi hal itu dan masih terlalu fokus pada isu-isu umum. Prof Adik Wibowo menyarankan perlunya Indonesia memelopori kolaborasi internasional untuk bersama-sama dengan negara lain meningkatkan kapasitas kesiapan nasional dalam menghadapi pandemik. Dalam hal ini, isu kesehatan perlu diintegrasikan dengan sistem pertahanan nasional, sehingga sinergi antara instansi pemerintah pusat, daerah, TNI, dan Polri perlu lebih diintensifkan.
Peran strategis Indonesia sebenarnya telah terlihat dari kontribusi Bio Farma yang saat ini menjadi penyuplai 2/3 vaksin polio global. Dirut Biofarma menjelaskan bahwa hambatan dalam pengembangan teknologi vaksin yang berkaitan dengan pembatasan hak paten tetap harus menjadi fokus diplomasi kesehatan Indonesia. Apalagi, memang produksi vaksin dunia masih didominasi oleh perusahaan multinasional dari negara maju, sebagaimana dijelaskan oleh Dr. Syarifah Liza Munira.
Namun demikian, Indonesia perlu menjajaki hal baru, misalnya promosi diplomasi ekonomi di bidang kesehatan. Bio Farma saat ini telah menjadi center of excellence dalam produksi vaksin bagi negara-negara anggota Organisasi Konferensi Islam (OKI). Dalam hal ini, anggota OKI dan negara-negara berkembang dapat menjadi pasar potensial produksi vaksin Indonesia. Dr. Syarifah menggarisbawahi bahwa Indonesia memiliki pengalaman untuk menjadi pemasok vaksin global. Akan tetapi, untuk mempromosikan produk vaksin Indonesia pada pasar global, Indonesia perlu mendorong keberlanjutan produksi, yang perlu direncanakan secara komprehensif oleh berbagai pemangku kepentingan.
Dalam tanya jawab, peserta di antaranya menjelaskan mengenai peran non-state actors yang selama ini telah terjalin melalui Indonesia One Health University Network (INDOHUN) serta perlunya kerja sama antara pemerintah dan non-state actors dalam mengatasi masalah kesehatan nasional maupun global. Dalam diskusi, peserta dan pembicara sepakat mengenai perlunya memperbanyak jumlah WNI yang bekerja di lembaga-lembaga internasional di bidang kesehatan, baik dalam kerangka PBB (WHO) maupun NGO internasional.
Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Multilateral Kemenlu selanjutnya masih akan menyelenggarakan beberapa diskusi pada bulan April – Juli dan diharapkah dapat menghasilkan sebuah rekomendasi kebijakan yang konkrit, feasible dan actionable tentang diplomasi kesehatan pada bulan Agustus 2018. (Kemlu)