VOI - Voice of Indonesia | Informing, Connecting, Dignifying

Komisioner Tinggi HAM PBB (KTHAM), Mr. Zeid Ra’ad Al Husein tiba di Jakarta untuk penuhi undangan Pemerintah Indonesia sebagai refleksi komitmen kerjasama Indonesia dengan mekanisme HAM PBB. (4/2).

KTHAM akan berada di Indonesia pada tanggal 4-7 Februari 2018, kemudian akan melanjutkan rangkaian kegiatannya ke Papua New Guinea dan Fiji. Selama beberapa tahun terakhir, Pemerintah Indonesia telah menerima kunjungan para pejabat KTHAM, antara lain Ms. Mary Robinson serta terakhir pada tahun 2012 yang saat itu dijabat oleh Ms. Navi Pillay.

Pada kunjungan KTHAM kali ini di Indonesia akan difokuskan di Jakarta. Pemerintah Indonesia cq. Kementerian Luar Negeri telah berkoordinasi dengan sejumlah stakeholder HAM nasional maupun kawasan Asia Pasifik terkait agenda kegiatan KTHAM selama di Jakarta. 

Presiden Joko Widodo dijadwalkan akan menerima kunjungan kehormatan dari KTHAM. Selama di Jakarta, KTHAM juga dijadwalkan akan bertemu dengan para pemangku kepentingan HAM di Indonesia, antara lain dengan para Menteri Kabinet Kerja, utamanya Menteri Luar Negeri, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Agama, Kapolri, Kejaksaan Agung, dan Menteri Koordinator Maritim, serta wakil Komisi III DPR RI.

KTHAM dijadwalkan akan melakukan pertemuan dengan Menteri Luar Negeri RI pada Senin, 5 Februari 2018. Selain itu, Pemerintah Indonesia juga telah menjadwalkan pertemuan KTHAM dengan Komnas HAM RI dan sejumlah Komisi Nasional HAM tematis lainnya, seperti Komnas Perempuan, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.

Undangan Pemerintah Indonesia kepada KTHAM ini memiliki nilai strategis karena bertepatan dengan peringatan berbagai milestone penting HAM di tahun 2018, yakni Peringatan 70 tahun Deklarasi HAM PBB (DUHAM); Peringatan 25 tahun Vienna Declaration and Programme of Action (VDPA), serta 25 tahun Komnas HAM RI.

Terkait hal ini, Kemlu juga akan menyelenggarakan seminar HAM regional dengan mengambil tema peringatan DUHAM dan VDPA tersebut pada tanggal 5 Februari 2018 di Kemenlu dengan mengundang perwakilan negara-negara asing di Jakarta, wakil berbagai instansi/lembaga, dan kelompok masyarakat sipil di Indonesia. Sekali lagi inisiatif ini akan menunjukan kepemimpinan Indonesia dalam memperkuat agenda HAM di kawasan.

Secara umum, dengan tingkat kehidupan demokrasi, keberadaan masyarakat sipil yang dinamis serta tempat sejumlah kantor pusat Organisasi Internasional kawasan, menjadikan Indonesia sebagai negara yang kondusif dalam memajukan agenda HAM di kawasan. Komposisi sejumlah pertemuan tersebut adalah sejalan dengan prinsip HAM yang Pemerintah Indonesia majukan, yaitu pendekatan multistakeholders dan inklusif. ( Kementerian Luar Negeri)​

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan kekagumannya terhadap sosok almarhum Kiai As’ad Syamsul Arifin, salah satu ulama besar yang menjadi kebanggaan di Tanah Air. Kekaguman Kepala Negara diwujudkan dengan menghadiri langsung Haul Majemuk Masyayikh di Pondok Pesantren (Ponpes) Salafiyah Syafi’iyah Sukorejo, Situbondo, Jawa Timur, Sabtu (3/1).

“Saya datang hari ini ke Pondok Pesantren Salafiyah Safi’iyah karena saya ingin merasakan langsung, melihat langsung tempat dan santri-santri yang mewarisi semangat dakwah dan kebangsaan Bopo Syamsul Arifin,” ujar Presiden. Semangat tersebut lanjut Presiden, tertuang dalam pemikiran-pemikiran Kiai Syamsul Arifin dalam berdakwah untuk bangsa dan negara Indonesia. Maka tak heran jika pemerintah memberikan penghargaan tinggi kepada almarhum Kiai As’ad Syamsul Arifin berupa gelar pahlawan nasional pada tahun 2016 yang lalu.

“Sebuah gelar yang memang sangat pantas diberikan kepada beliau, terutama jika kita ingat perjuangan beliau, jika kita ingat pengorbanan beliau, jika kita mendalami kembali pemikiran-pemikiran beliau di nusantara dan untuk bangsa, negara kita Indonesia,” ungkap Presiden.

Selain itu, keberagaman dan kemajemukan Indonesia yang sampai saat ini masih terjaga dengan baik juga tak lepas dari peran serta almarhum Kiai As’ad Syamsul Arifin bersama para ulama lainnya. Bahkan, kerukunan tersebut menjadi salah satu ciri khas Indonesia di mata dunia. “Dunia melihat bagaimana di Indonesia Islam menjadi agama rahmatan lil alamin dan bagaimana umat Islam menjaga ukhuwah islamiyah, wathoniah, dan basariah kita,” ucap Presiden.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden juga menceritakan kunjungannya ke Afghanistan beberapa waktu yang lalu. Meskipun sempat dilanda perasaan takut, namun berhasil dikalahkan dengan tekad kuat untuk membangun hubungan yang lebih baik antara Indonesia dengan negara-negara lain. “Ini bukan urusan takut tapi ini urusan membangun ukhuwah kita. Kita juga ingin membangun perdamaian umat, membangun ukhuwah basariah kita ke negara-negara lain,” tutur Presiden. Oleh karena itu, Presiden tak lupa menitipkan pesan kepada para ulama, kiai, santri, dan masyarakat di seluruh Indonesia untuk terus menjaga dan mensyukuri kodrat bangsa Indonesia yang hidup dalam kemajemukan dan keberagaman. “Saya mohon Yang Mulia para ulama, kiai, santri, terutama Pondok Pesantren Salafiyah Sukorejo agar kita selalu menyemai nilai-nilai kerukunan dan mempraktikkannya,” ucap Presiden.

Turut hadir mendampingi Presiden dan Ibu Iriana dalam acara tersebut adalah Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil, Ketua Umum PPP Romahurmuziy dan Pengasuh Pondok Pesantren Salafiyah Syafi’iyah Sukorejo KH R Achmad Azaim Ibrahimy. Saat ditanya wartawan tentang kehadiran Ketua Umum PPP Romahurmuziy di acara tersebut, Presiden menjelaskan, ”Karena undangannya kemarin dari Pak Kiai disampaikan ke Pak Romy (Romahurmuziy) makanya saya ajak,” sebagaimana dikutip dalam rilis Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media, Sekretariat Presiden, Setkab