01
February

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kesehatan kembali menekankan pentingnya peningkatan pengetahun dan pemahaman masyarakat tentang kanker menjelang peringatan Hari Kanker Sedunia tahun 2018.

Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kementerian Kesehatan Mohamad Subuh, Rabu di Jakarta mengatakan, peningkatan pemahaman masyarakat terhadap penyakit kanker akan mampu mengurangi, baik tingkat kematian maupun tingkat kesakitan masyarakat. Menurutnya, tingkat pemahaman masyarakat yang tinggi terhadap kanker juga akan berimbas pada perubahan perilaku hidup sehat di tengah masyarakat.  

Ada beberapa hal yang ingin kita ingatkan pada Hari Kanker Sedunia. Yang pertama adalah meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang penyakit kanker.”

Dengan demikian, tambahnya, semakin masyarakat paham bagaimana kanker itu bisa terjadi, bagaimana bisa mencegah, bagaimana mendapat akses pelayanan, akan mengurangi angka-angka morbiditas maupun mortalitas penyakit tersebut.

“Kita harapkan dengan adanya pemahaman terhadap penyakit kanker itu juga akan tumbuh semacam pemahaman terhadap bagaimana prilaku hidup sehat kita. Dua hal ini yang saya kira sangat krusial sekali dalam momen kita setiap tahun memperingati hari kanker sedunia.”

Hari Kanker Sedunia diperingati setiap tanggal 4 Februari setiap tahunnya. Tema peringatan Hari Kanker Sedunia sejak tahun 2016 hingga tahun 2018 adalah ‘Kita Bisa. Aku Bisa’. Tema ini bertujuan untukk menyebarkan pesan bahwa setiap orang, baik secara bersama atau individual bisa mengambil peran dalam mengurangi beban dan permasalahan kanker.

Di Indonesia, beban penyakit kanker masih cukup tinggi. Berdasarkan hasil Riset Kesehatan Dasar tahun 2013, prevalensi tumor/kanker di Indonesia adalah 1,4 per 1000 penduduk atau sekitar 347.000 orang. Kanker tertinggi pada kaum perempuan adalah kanker payudara dan leher rahim (serviks), sementara pada pria adalah kanker paru-paru.   

Dari segi pembiayaan, Kementerian Kesehatan mencatat, kanker masuk dalam penyakit katastropik yang menelan biaya besar. Dari tahun ke tahun pembiayaan kanker terus meningkat. Berdasarkan data dari BPJS Kesehatan, hingga bulan September 2017, penyakit kanker telah menghabiskan biaya sebesar 2,1 triliun rupiah dan menempati urutan kedua setelah penyakit jantung. (ndy/nouva)

31
January

 

Indonesia dan Timor Leste sebagai negara tetangga yang berbatasan secara langsung berupaya untuk meningkatkan kerjasama ekonomi, khususnya terkait dengan pembangunan infrastruktur di wilayah Timor Leste dan perbatasan kedua negara. Menurut Menteri Luar Negeri Republik Indonesia (RI), Retno L.P. Marsudi Peningkatan kerjasama ekonomi tersebut menjadi salah satu pembahasan utama dalam pertemuan bilateral dengan Menteri Luar Negeri dan Kerjasama Republik Demokratik Timor Leste, Aurellio Gutteres di Gedung Pancasila, Kementerian Luar Negeri RI, Jakarta, Rabu 31 Januari 2018.

‘’Kedua kita juga sepakat bahwa fokus kerjasama yang dilakukan adalah untuk untuk penguatan kerjasama ekonomi. Dalam konteks kerjasama ekonomi, beberapa isu kita bahas berdua, yaitu peningkatan kerjasama pembangunan infrastruktur dan kita tadi membahas mengenai masalah, sepakat agar pembangunan Jembatan Motaain dapat segera di lakukan. Karena jembatan ini sangat penting artinya untuk menjadi jembatan people to people contact.

Menteri Retno L.P. Marsudi menambahkan, terkait dengan pembangunan infrastruktur,  Timor Leste juga mengharapkan adanya upaya dari investor asal Indonesia untuk menanamkan modalnya di sektor tersebut, khususnya pembangunan perumahan rakyat. (Rezha)

31
January

wakil dubes belandaKerajaan Belanda merupakan negara yang bergantung kepada sektor agrikultur dan merupakan negara terbesar kedua pengekspor produk-produk agrikultur di dunia. Oleh karena itu Kerajaan Belanda terus berkomitmen untuk mewujudkan sektor agrikultur yang berkelanjutan, termasuk dengan Indonesia sebagai negara mitra kerjasama. Proyek-proyek kerjasama agrikultur antara Kerajaan Belanda dan Indonesia hingga kini terus mengupayakan edukasi kepada masyarakat Indonesia terkait bagaimana mewujudkan sektor agrikultur yang berkelanjutan. Hal tersebut disampaikan Wakil Duta Besar Kerajaan Belanda untuk Indonesia, Ferdinand Lahnstein kepada Voice of Indonesia di Jakarta, Selasa 30 Januari 2018.

‘’Kami ingin mereka belajar praktek-praktek berkelanjutan jika mereka ingin terus bertani di masa depan. Jika tidak berkelanjutan lahannya akan terdegradasi dan mereka tidak bisa menggunakannya lagi untuk bertani. Keberlanjutan juga merupakan pilar utama dalam pendekatan yang sedang kami lakukan dalam proyek ini." ungkap Ferdinand Lahnstein.

Ferdinand Lahnstein lebih lanjut mengatakan, pengembangan agrikultur yang berkelanjutan telah dilakukan oleh Pemerintah Kerajaan Belanda sejak dua dekade lalu. Salah satu upaya yang dilakukan untuk mewujudkan sektor agrikultur yang berkelanjutan adalah dengan menciptakan sebuah sistem yang disebut dengan “triple-helix” yang melibatkan para pengusaha, organisasi non-pemerintah, dan institusi pendidikan. Sistem tersebut yang nantinya juga akan diaplikasikan di Indonesia. (Rezha)

31
January

HPN

Organisasi Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) akan menyelenggarakan Hari Pers Nasional-HPN (9/2/2018) mendatang di Sumatera Barat.  Perayaan HPN kali ini mengangkat tema 'Pers Berdaulat Rakyat Kuat'. Pemilihan Sumatera Barat sebagai lokasi diselenggarakannya perayaan HPN didasarkan atas pengajuan dari daerah sendiri. Nantinya pengajuan tersebut akan ditinjau oleh PWI lalu penetapan lokasi bisa ditentukan. Hal itu disampaikan sekretaris jendral organisasi PWI Hendry Bangun, dalam dialog di studio pro3 RRI. Dikatakannya, nantinya dalam penyelenggaraan hari pers nasional akan diadakan konvensi nasional dan perhelatan acara puncak yang dihadiri presiden Republik Indonesia, Joko Widodo.

Hendry Bangun mengatakan, pembahasan konvensi ini terkait banyaknya serbuan platform digital yang merugikan media mainstream. Platform digital seharusnya tidak memiliki hak menyiarkan berita. Namun, kenyataannya platform digital lebih laris dibanding media mainstream. Padahal, platform digital tidak membayar pajak seperti media mainstream yang harus membayar pajak dan membayar gaji para pekerja. (kbrn)