VOI - Voice of Indonesia | Informing, Connecting, Dignifying

VOInews.id, Jakarta: Presiden Joko Widodo menandatangani pengesahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Daerah Khusus Jakarta, yang salah satunya mengatur tentang peralihan status ibu kota dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara (IKN).

Berdasarkan salinan UU yang dipantau dalam laman jdih.setneg.go.id di Jakarta, Senin, disebutkan dalam pasal 1 (ayat 1) bahwa Provinsi Daerah Khusus Jakarta adalah daerah provinsi yang mempunyai kekhususan dalam menyelenggarakan pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 1 ayat 2 menyatakan kewenangan khusus yang dimaksud adalah kewenangan yang dimiliki oleh Provinsi Daerah Khusus Jakarta terkait pelaksanaan fungsi sebagai Pusat Perekonomian Nasional dan Kota Global.

Dalam ketentuan peralihan status ibu kota dari Jakarta ke IKN sebagaimana tertuang dalam pasal 63, disebutkan bahwa pada saat UU DKJ diundangkan, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tetap berkedudukan sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia sampai dengan penetapan Keputusan Presiden mengenai pemindahan Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia dari Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta ke Ibu Kota Nusantara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam pasal 66 disebutkan dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan pemindahan ibu kota negara secara bertahap, penyelenggaraan urusan pemerintahan dan/atau kenegaraan termasuk tempat kedudukan lembaga negara dan organisasi lain yang berdasarkan ketentuan UU berkedudukan di Ibu Kota Negara, masih tetap dapat dilaksanakan di Daerah Khusus Jakarta sesuai dengan tahapan Peraturan Presiden yang mengatur perincian rencana induk IKN.

Pengesahan UU DKJ ditandatangani Presiden Joko Widodo di Jakarta, tertanggal 25 April 2024 dan diundangkan di Jakarta pada tanggal yang sama oleh Menteri Sekretaris Negara Pratikno.

Antara

VOInews.id- World Central Kitchen (WCK) di Jalur Gaza akan kembali beroperasi setelah tujuh pekerja bantuannya terbunuh dalam serangan Israel awal April ini.

“Situasi kemanusiaan di Gaza masih mengerikan. Kami mulai kembali beroperasi dengan energi, martabat, dan fokus yang sama untuk memberi makan sebanyak mungkin orang,” kata kepala eksekutif badan amal tersebut, Erin Gore, lewat pernyataan, Ahad (28/4).

WCK akan terus mengirim makanan sebanyak mungkin ke Gaza, termasuk Gaza utara, melalui jalur darat, laut, dan udara, katanya menambahkan.

“Kami memiliki 276 truk yang berisi setara dengan hampir 8 juta makanan, yang siap didatangkan melalui penyeberangan Rafah. Kami juga akan mengirimkan truk dari Yordania. Kami sedang menjajaki koridor maritim dan memanfaatkan Pelabuhan Ashdod.

“Selain 68 dapur umum, kami sedang mendirikan dapur dengan produksi tinggi ketiga di Mawasi (dua lainnya masing-masing di Rafah dan Deir al-Balah),” kata Gore.

Serangan Israel menewaskan tujuh pekerja bantuan, yakni tiga warga negara Inggris, satu warga negara Australia, satu warga negara Polandia, satu berkewarganegaraan ganda AS-Kanada, juga satu warga Palestina pada 1 April.

Kematian mereka lantas menuai kecaman keras di seluruh dunia dan seruan pertanggungjawaban. Banyak orang, termasuk pendiri WCK Jose Andres, menolak klaim Israel bahwa serangan tersebut adalah sebuah “kesalahan” dan sebuah kasus “salah identifikasi.”

Sebelum menghentikan operasinya, Gore mengatakan WCK sudah mendistribusikan lebih dari 43 juta makanan di Gaza sejak 7 Oktober 2023.

Israel telah melancarkan serangan brutal di Jalur Gaza, menyusul serangan 7 Oktober yang dilakukan kelompok perlawanan Palestina, Hamas. Serangan Hamas itu disebut menewaskan hampir 1.200 orang.

Akibat gempuran Israel, sudah lebih dari 34.400 warga Palestina terbunuh dan ribuan orang lainnya terluka di tengah kehancuran massal dan krisis kebutuhan pokok.

Sebagian besar wilayah Gaza hancur hingga memaksa 85 persen penduduknya mengungsi di tengah pemutusan akses makanan, air bersih, dan obat-obatan yang melumpuhkan, menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Israel dituding telah melakukan genosida dalam sebuah kasus yang diajukan di Mahkamah Internasional (ICJ).

Keputusan sementara ICJ pada Januari memerintahkan Tel Aviv untuk menghentikan aksi genosida dan mengambil langkah untuk menjamin bahwa bantuan kemanusiaan bisa sampai kepada warga sipil di Gaza.

Sumber: Anadolu

VOInews.id- Presiden terpilih Asosiasi Medis Korea (KMA), Lim Hyun-taek, mendesak pemerintah untuk sepenuhnya membatalkan usulan rencana reformasi medis, termasuk kenaikan kuota sekolah kedokteran, serta membuka diskusi dengan dokter dari awal. “Ini bukan konflik antara komunitas medis dan pemerintah. Sebaliknya, ini adalah penyalahgunaan kekuasaan secara sepihak oleh pihak berwenang,” kata Lim dalam rapat umum KMA di Seoul, Minggu.

Jika pemerintah tidak membatalkan rencana reformasi medis, lanjutnya, komunitas medis tidak akan bergeming dan tidak menanggapi seruan negosiasi apa pun. Lim yang dikenal karena sikapnya yang agresif dalam kebuntuan yang sedang berlangsung dengan pemerintah akan memulai masa jabatan resminya mulai hari Rabu mendatang. Pekan lalu, polisi melakukan penggerebekan tambahan terhadap Lim yang dituduh menghasut pengunduran diri kolektif oleh para dokter junior. Badan Kepolisian Metropolitan Seoul mengatakan pihaknya juga menyita ponsel Lim dan mengirim penyelidik ke kantornya di Seoul barat dan kediamannya di Asan, 83 kilometer selatan Seoul.

Polisi menyita ponsel Lim dalam penggerebekan sebelumnya pada Maret, namun ponsel tersebut dipastikan pernah digunakan olehnya di masa lalu. Sementara itu, sebuah komite kepresidenan mengenai reformasi medis secara resmi dibentuk pada Kamis (25/4) untuk mencari terobosan atas pemogokan dokter yang berkepanjangan, tetapi KMA juga telah memboikot inisiatif tersebut. Hingga kini, sekitar 12.000 dokter peserta pelatihan telah meninggalkan tempat kerja sejak 20 Februari sebagai protes terhadap rencana penambahan jumlah mahasiswa kedokteran sebanyak 2.000 orang. Pengunduran diri kolektif tersebut menyebabkan tertundanya perawatan medis dan beberapa ruang gawat darurat membatasi sebagian perawatan terhadap pasien yang sakit kritis.

Sumber : Yonhap

VOInews.id- Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyuarakan kekhawatiran mengenai meningkatnya kekerasan di Fashir, sebuah kota di negara bagian Darfur Utara, Sudan. Melansir Kantor Berita Turki, Anadolu, Minggu, Dewan Keamanan menekankan potensi konsekuensi dari setiap serangan terhadap kota tersebut yang saat ini menampung sejumlah besar pengungsi internal. Dewan mendesak militer dan Pasukan Dukungan Cepat untuk meredakan ketegangan dan memenuhi kewajiban berdasarkan hukum internasional. Dewan secara khusus menekankan pentingnya menjaga perdamaian di Fashir.

Meskipun ada upaya diplomasi untuk menyelesaikan konflik, termasuk mediasi oleh Arab Saudi, Amerika Serikat dan Mesir, serta inisiatif dari organisasi-organisasi regional, konflik yang berkepanjangan di Sudan telah menyebabkan banyak korban jiwa, pengungsian dan krisis kemanusiaan yang mengerikan. PBB pada Jumat (26/4) mengeluarkan peringatan keras tentang meningkatnya situasi di El Fasher, ibu kota Darfur Utara di Sudan, dan mengatakan wilayah tersebut sudah berada di ambang kelaparan.

"Kami menerima laporan yang semakin mengkhawatirkan tentang eskalasi ketegangan yang dramatis antara aktor-aktor bersenjata di El Fasher, Darfur Utara," kata juru bicara PBB Stephane Dujarric dalam sebuah pernyataan. Dujarric mengatakan bahwa pasukan paramiliter "Pasukan Dukungan Cepat (RSF) dilaporkan mengepung El Fasher, menunjukkan bahwa langkah terkoordinasi untuk menyerang kota itu mungkin akan segera terjadi." Dia juga mengatakan bahwa Pasukan Bersenjata Sudan (SAF) sedang memposisikan diri mereka, meningkatkan kekhawatiran akan terjadinya konfrontasi skala besar.

Sumber : Anadolu