Akbar

Akbar

10
April

 

VOInews.id- Presiden Joko Widodo bersama Ibu Negara Iriana membagikan bantuan untuk pedagang di sejumlah pasar di Surakarta, Jawa Tengah, Minggu. Berdasarkan siaran pers yang diterima di Jakarta, Minggu, sejumlah pasar yang dikunjungi Jokowi dan Iriana adalah Pasar Kembang, Pasar Kadipolo, dan Pasar Jongke. Dalam kunjungan tersebut, Jokowi dan Iriana turut mengajak serta cucunya, Jan Ethes Srinarendra, untuk membagikan sejumlah bantuan, sembako, dan kurma kepada para pedagang, pengemudi becak, hingga masyarakat di sekitar pasar. Salah seorang masyarakat bernama Parni, yang mendapatkan kesempatan bertemu langsung dengan Jokowi dan Iriana, mengaku terkejut.

Parni pun menyampaikan ucapan terima kasih atas bantuan yang diberikan. "Kaget ketemu Ibu Iriana tadi. Makasih banget, Bu, orang enggak punya dikasih. Terima kasih sebanyak-banyaknya. Ini bingkisan sama uang, makasih semuanya," kata Parni. Warga lain yang bernama Purwanto juga tidak menyangka dapat bertemu dan berjabat tangan langsung dengan Jokowi. Dia juga menyampaikan terima kasih atas bantuan yang diberikan kepadanya dan sejumlah warga lain di Surakarta.

"Sempat salaman, mengucapkan terima kasih saja kepada warga Solo yang diberikan sedekah ini. Semoga Pak Jokowi sehat, lancar," kata Purwanto. Marimin, seorang warga yang juga mendapatkan bantuan dari Jokowi, mengaku senang. Ia turut menyampaikan harapan dan doa terbaik untuk Jokowi.

"Dari Bapak Jokowi dapat uang (dalam) amplop sama sembako. Alhamdulillah senang. Semoga Bapak Jokowi sehat selalu dan semoga diberi rezeki oleh Allah, yang diberikan sama teman-teman ini semoga dapat berkah," ujarnya. Usai berkunjung dan membagikan bantuan di sejumlah pasar tersebut, Jokowi, Iriana, dan Jan Ethes kembali ke kediaman pribadinya di Kota Surakarta, Jawa Tengah.

 

antara

05
April

 

VOInews.idPresiden Joko Widodo (ketiga kanan) didampingi Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan (kedua kanan) dan Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono (kanan) memeriksa cabai merah yang dijual di Pasar Johar Baru, Jakarta Pusat, Rabu (5/4/2023). Presiden Jokowi berkunjung ke pasar di Jakarta untuk mengecek harga dan ketersediaan bahan pokok selama Ramadhan sekaligus mendengarkan aspirasi secara langsung dari masyarakat. ANTARA

05
April

 

VOInews.id- Rusia  menyatakan akan mengambil "langkah-langkah teknis militer dan lainnya" untuk mengatasi ancaman keamanan nasional yang timbul setelah Finlandia bergabung dengan Pakta Pertahanan Atlantik Utara (North Atlantic Treaty Organization/NATO).

"Keputusan spesifik mengenai peningkatan kemampuan pertahanan di sepanjang perbatasan barat laut Rusia akan bergantung pada ketentuan khusus, yang terkait dengan penggabungan Finlandia ke NATO," kata Kementerian Luar Negeri Rusia melalui pernyataan. Kemungkinan penyebaran infrastruktur militer dan senjata ofensif NATO di wilayah itu juga akan menjadi pertimbangan Rusia dalam mengambil langkah tersebut, kata Kemenlu. Garis perbatasan antara NATO dan Rusia telah meningkat lebih dari dua kali lipat, yang merupakan perubahan besar bagi Eropa Utara --salah satu kawasan paling stabil di dunia, sebut kementerian itu. "Aksesi Finlandia ke NATO akan berdampak negatif pada hubungan bilateral antara Rusia dan Finlandia," bunyi pernyataan itu.

Juru Bicara Kremlin Dmitry Peskov pada Selasa menyuarakan keprihatinannya atas bergabungnya Finlandia ke NATO. Ia menambahkan bahwa penggabungan itu mengganggu keamanan dan kepentingan Rusia.

"Kami akan mengambil tindakan balasan untuk memastikan keamanan kami secara taktis dan strategis," katanya dalam konferensi pers harian. Finlandia pada Selasa secara resmi menjadi negara anggota ke-31 NATO. Bendera nasional Finlandia dikibarkan dan lagu kebangsaan negara itu diputar untuk kali pertama di markas NATO, yang berada di Brussel, Belgia, pada Selasa sore waktu setempat dalam sebuah upacara singkat.

"Era nonblok militer dalam sejarah kami telah berakhir. Sebuah era baru dimulai," kata Presiden Finlandia Sauli Niinisto pada upacara tersebut.

 

antara

05
April

 

VOInews.id- Pejabat Perserikatan Bangsa-Bangsa akan bertemu dengan pemerintah Taliban di Kabul pada Rabu untuk 'mencari kejelasan' mengenai larangan yang membuat staf perempuan mereka di Afghanistan timur tidak bisa bekerja. Stephane Dujarric, juru bicara untuk sekretaris jenderal PBB mengatakan 'kolega kami di lapangan dalam misi PBB di Afghanistan (UNAMA) menerima perintah dari otoritas de facto yang melarang anggota staf nasional perempuan PBB untuk bekerja."

"Kami masih menunggu bagaimana perkembangan ini memengaruhi kegiatan kami di negara itu," kata dia, menurut transkrip yang diterbitkan PBB pada Selasa (4/4). "Kami berharap untuk bertemu lebih lanjut dengan otoritas de facto besok (Rabu) di Kabul, kami berusaha mencari kejelasan," kata Dujarric, menambahkan.

Sebelumnya, UNAMA mengutuk larangan tersebut dan mengatakan tidak dapat beroperasi tanpa staf perempuan. "Kami mengingatkan otoritas de facto bahwa organisasi PBB tidak dapat beroperasi dan memberikan bantuan penyelamatan jiwa tanpa bantuan staf perempuan," cuit UNAMA di Twitter. Sekjen PBB Antonio Guterres juga mengutuk aturan terbaru terhadap staf perempuan PBB dan mengatakan aturan tersebut akan berdampak pada kemampuan PBB dalam membantu orang-orang di Afghanistan.

"Saya mengutuk keras pelarangan terhadap kolega kami para perempuan Afghanistan di Provinsi Nangarhar, Afghanistan, untuk bekerja," tulis Guterres di Twitter. ... Jika langkah ini tidak dibatalkan, pasti akan mengganggu kemampuan kami memberikan bantuan keselamatan jiwa bagi mereka yang membutuhkan," ujarnya.

Pemerintah Taliban belum memberikan perincian mengenai tindakan otoritas setempat di Nangarhar, provinsi yang berbatasan dengan Pakistan. Namun, perkembangan terbaru datang hanya kurang dari tiga bulan setelah tiga badan bantuan internasional, yaitu CARE, Save the Children, dan Komisi Penyelamatan Internasional (IRC) mengumumkan pada Januari untuk kembali meneruskan sebagian aktivitas mereka di Afghanistan.

Aktivitas kembali mereka jalankan setelah pemerintah Taliban menjamin akan mengizinkan staf perempuan melakukan pekerjaan mereka. Ketiga badan tersebut sebelumnya menangguhkan operasi pada Desember tahun lalu setelah Taliban melarang perempuan bekerja di organisasi lokal maupun internasional.

Kembalinya kekuasaan Taliban, diikuti dengan kekacauan bantuan keuangan internasional, membuat negara yang hancur akibat perang itu mengalami krisis ekonomi, kemanusiaan, dan hak asasi. Perempuan dan anak perempuan telah dicabut haknya, termasuk untuk mendapat pendidikan, dan mereka hilang dari kehidupan publik.

Ribuan perempuan kehilangan pekerjaan sejak saat itu, atau dipaksa mengundurkan diri dari institusi pemerintah dan sektor swasta. Anak-anak perempuan dilarang mengikuti pendidikan di sekolah menengah dan atas. Banyak perempuan menuntut hak mereka dikembalikan dengan turun ke jalan, memprotes, dan menyelenggarakan kampanye pemenuhan hak.

 

Sumber: Anadolu