VOI - Voice of Indonesia | Informing, Connecting, Dignifying

VOInews.id- Misi PBB di Afghanistan (UNAMA) mengeluarkan tinjauan terhadap operasinya dan meminta semua staf Afghanistan untuk tidak datang bekerja setidaknya sampai Mei mendatang. Keputusan itu disampaikan UNAMA melalui sebuah pernyataan pada Selasa, setelah pemerintahan Taliban melarang staf perempuan mereka untuk bekerja. PBB pekan lalu mengatakan bahwa Taliban, yang mengambil alih kekuasaan pada 2021, telah menyampaikan bahwa perempuan Afghanistan tidak akan diizinkan bekerja untuk organisasi dunia tersebut.

Pejabat Taliban belum mengomentari perintah tersebut. "Melalui larangan ini, otoritas de facto Taliban berusaha memaksa PBB untuk membuat pilihan yang mengkhawatirkan antara tetap memberikan dukungan bagi rakyat Afghanistan, dengan berpegang teguh pada norma dan prinsip yang harus kita junjung tinggi," kata UNAMA.

Menurut PBB, penerapan perintah tersebut akan menyebabkan organisasi dunia itu dapat melanggar aturan dalam piagamnya. UNAMA telah meminta sekitar 3.000 staf, perempuan dan laki-laki, untuk tetap berada di rumah sampai 5 Mei seraya pihaknya melakukan "konsultasi yang diperlukan", melakukan penyesuaian yang diperlukan untuk operasi mereka, serta mempercepat rencana darurat.

Pembatasan terhadap pekerja perempuan PBB, yang diterapkan setelah larangan terhadap sebagian besar pekerja perempuan LSM pada Desember, menuai kecaman keras internasional. Sejumlah pejabat mengaku khawatir para donor akan menarik dukungan program bantuan kemanusiaan untuk Afghanistan, padahal program itu merupakan yang terbesar di dunia.

Mereka juga menyatakan bahwa menerapkan sejumlah program dan menjangkau kalangan perempuan di negara konservatif tanpa adanya pekerja perempuan, merupakan hal yang mustahil dilakukan.

Kelompok Taliban telah memberlakukan sederet pembatasan akses perempuan ke pekerjaan, pendidikan dan kehidupan masyarakat. Pejabat Taliban mengaku telah menghormati hak-hak perempuan sesuai dengan penafsiran mereka yang ketat terhadap hukum Islam. Sumber: Reuters

VOinews.id- Para ahli hak asasi manusia (HAM) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memuji langkah Malaysia untuk menghapuskan hukuman mati wajib atas berbagai kejahatan serius. Parlemen Malaysia telah melakukan pemungutan suara pekan lalu untuk menghapus hukuman mati atas pelanggaran seperti pembunuhan, terorisme, dan pengkhianatan--kemudian menggantinya dengan hukuman lain termasuk penjara seumur hidup.

"Keputusan itu berpotensi menyelamatkan nyawa 1.300 orang terpidana mati dan mendukung tren global menuju penghapusan universal (untuk hukuman mati)," kata pakar PBB dalam sebuah pernyataan, Selasa (11/4). Para ahli HAM PBB menekankan bahwa hukuman mati tidak sesuai dengan prinsip dasar hak asasi dan martabat manusia.

"Hukuman itu meniadakan kemungkinan hakim untuk mempertimbangkan keadaan pribadi terdakwa atau keadaan pelanggaran tertentu dan mengindividualisasikan hukuman,” kata PBB. “Hukuman mati wajib tidak sesuai dengan pembatasan hukuman mati pada kejahatan paling serius," ujar para ahli PBB menegaskan.

Undang-undang baru, yang akan diterapkan secara surut di Malaysia, akan memberikan waktu 90 hari kepada terpidana mati untuk meminta peninjauan kembali hukuman mereka. Para ahli PBB menyampaikan harapan bahwa keputusan tersebut akan membuka jalan bagi penghapusan sepenuhnya hukuman mati di Malaysia, dan akhirnya di seluruh wilayah.

Sumber: Anadolu

VOInews.id- Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Strategis Kepolisian Indonesia (Lemkapi) Dr Edi Hasibuan mengatakan, mudik gratis tahun 2023 yang digelar Polri merupakan wujud kehadiran Polri sebagai pelayan masyarakat."Masyarakat merasa terbantu dan diringankan bebannya ketika akan merayakan Lebaran 2023 di kampung halaman masing-masing," katanya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa.Menurut dia, kehadiran Polri dalam menyiapkan mudik gratis tentu diapresiasi masyarakat.

"Kami melihat ini bagian dari implementasi program Presisi Kapolri untuk mewujudkan Polri yang Presisi atau Prediktif, Responsibilitas dan Transparansi Berkeadilan," kata akademisi dari Universitas Bhayangkara Jakarta ini.Edi juga mengapresiasi kinerja Polda Metro Jaya yang menjadi pelaksana program Mudik Gratis Polri Presisi Tahun 2023.

"Saat ini, Polda Metro Jaya sudah menyiapkan 429 bus dengan jumlah 23 ribu pemudik untuk berbagai tujuan di Jawa dan Sumatera," katanya.Dia mengatakan, Polda Metro Jaya juga telah hadir sebagai pelayan, pelindung, pengayom dan penolong bagi masyarakat yang membutuhkan.

antara

VOInews.id- Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD saat peringatan Nuzulul Quran bersama kader PDI Perjuangan di Jakarta mengingatkan pentingnya menerapkan ajaran Islam yang moderat (wasathiyah) karena itu dapat menjaga keutuhan bangsa dan negara Indonesia.

Mahfud MD, saat memberi ceramah sebagaimana dikutip dari siaran tertulisnya, Rabu, menjelaskan Islam wasathiyah mengajarkan hubungan yang seimbang (tawazul) dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sikap toleransi (tasamuh) karena mengakui bahwa perbedaan adalah berkah, dan visi untuk senantiasa hidup rukun dan damai (islah). Di hadapan para kader dan petinggi PDI Perjuangan, termasuk Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri dan putrinya, Ketua DPR RI Puan Maharani, yang hadir secara virtual, Mahfud MD mengatakan bahwa presiden pertama RI Soekarno mempraktikkan ajaran Islam wasathiyah karena sejalan dengan Pancasila sebagai dasar negara.

"Menciptakan umat Islam yang di tengah (wasathiyah) sama persis dengan yang bisa digali dari dasar negara Pancasila," kata Mahfud MD saat peringatan Nuzulul Quran di Masjid At-Taufiq di kompleks Sekolah PDI Perjuangan, Jakarta, Selasa (11/4) malam, sebagaimana dikutip dari siaran tertulisnya, Rabu. Pada acara yang sama, Mahfud juga menyampaikan ajaran dan praktik Islam wasathiyah merupakan satu dari banyak hal yang dapat dipetik dari Al-Qur'an. Prof. Mahfud menilai Al-Qur'an menyimpan banyak pelajaran yang dapat menjadi pedoman membangun Indonesia. "Al-Qur'an adalah kitab yang luar biasa. Mukjizat terbesar yang selalu menimbulkan ketakjuban.

Banyak pedoman yang bisa kita ambil dalam membangun Indonesia," kata Mahfud MD. Ia menambahkan bahwa slogan Bung Karno "Jas Merah" atau "jangan sekali-kali melupakan sejarah" pun ada dijelaskan dalam Al-Qur'an. Mahfud menyebut sebuah ayat dalam Al-Qur'an yang mengingatkan bahwa orang-orang beriman dan bertakwa wajib belajar pada sejarah untuk menata masa depan agar menjadi lebih baik. "Sejak dahulu, negara ini berdiri dalam pemikiran intelektualitas Bung Karno sebagai sosok agamis yang nasionalis," kata dia.

Di lokasi yang sama, Wakil Ketua MPR RI Ahmad Basarah, yang juga menjabat Ketua DPP PDI Perjuangan, mengatakan bahwa partainya memiliki hubungan yang baik dengan Mahfud MD sehingga dia pun diundang khusus memberi tausiah untuk kader PDI Perjuangan secara langsung dan virtual dari Masjid At-Taufiq. "Alhamdulillah, Prof. Mahfud hubungannya sangat baik dengan PDI Perjuangan, khususnya dengan Ibu Hajah Megawati Soekarnoputri," kata Basarah saat memberi sambutan sebelum tausiah.

antara