(voinews.id)- Presiden Joko Widodo (Jokowi) berkunjung ke Pasar Baturiti, Tabanan, Bali, Kamis, untuk mengecek langsung harga barang sekaligus menyerahkan paket sembako berisi beras, minyak, teh, dan biskuit kepada pedagang pasar dan masyarakat. Pasar Baturiti menjadi tujuan kedua kunjungan kerja Presiden RI bersama rombongan menteri dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo di Bali setelah mereka tiba di Pulau Dewata, Rabu (1/2). “Ke Pasar Baturiti Tabanan, saya mau ngecek harga-harga.
Tadi saya ngecek harga minyak masih baik Rp15 ribu. Ada kenaikan sedikit, tetapi saya kira biasa naik turun, (tetapi masih di kisaran, red.) Rp15 ribu,” kata Presiden selepas meninjau harga-harga di Pasar Baturiti selama lebih dari 20 menit.
Ia menambahkan harga-harga barang lainnya masih cenderung stabil, meskipun harga beras memang naik. “Harga beras memang naik. Di semua provinsi memang naik,” kata Presiden Jokowi. Presiden bersama Ibu Negara tiba di Pasar Baturiti sekitar pukul 08.30 WITA dan kedatangan keduanya disambut Bupati I Komang Gede Sanjaya beserta istri.
Kedatangan orang nomor wahid di Indonesia itu disambut riuh tepuk tangan dan sapaan masyarakat yang antusias memanggil Presiden, “Pak Jokowi!” Usai menyapa dari kejauhan, Presiden bersama Ibu Negara dan sejumlah menteri, seperti Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Gubernur Bali I Wayan Koster, dan Komandan Pasukan Pengamanan Presiden Marsekal Muda (Marsda) TNI Wahyu Hidayat Soedjatmiko langsung menghampiri pedagang pasar mulai dari area luar bangunan, kemudian ke dalam kompleks pasar.
Di sepanjang kegiatan itu, Presiden menyempatkan diri berbincang dan menyerahkan paket bantuan sembako, menyalami para pedagang, dan masyarakat. Usai berkeliling pasar selama 20 menit, Ibu Negara keluar terlebih dahulu dari kompleks pasar. Ia mengaku sempat membeli buah, seperti jeruk dan kedondong dari para pedagang. Begitu pula dengan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung.
Keduanya menyempatkan diri membeli buah dari pedagang. Tidak berbeda dari kunjungan Presiden RI di Pasar Seni Sukawati, Gianyar, Rabu (1/2), Jokowi membagikan kaus berwarna hitam bergambar wajahnya kepada para pedagang dan masyarakat. Kegiatan membagi-bagikan kaus itu berlangsung selama kurang lebih 10 menit.
Warga yang antusias melambaikan tangan ke arah Jokowi yang berharap mendapat lemparan kaus dari Presiden yang berdiri di dekat Mobil Kepresidenan. Presiden bersama rombongan meninggalkan Pasar Baturiti pada pukul 09.00 WITA untuk melanjutkan perjalanan ke Buleleng. Di Buleleng, Presiden dijadwalkan meresmikan Bendungan Tamblang.
antara
(voinews.id)Pemerintah Jepang menilai potensi kerja sama dan pasar di Indonesia begitu besar sehingga memberi nilai menarik tersendiri untuk investasi dan bisnis. “Memang pasar 270 juta (orang penduduk Indonesia) itu cukup menarik untuk business-to-consumer (B2C) langsung,” kata Koordinator Senior Regional Divisi Asia Tenggara Kementerian Luar Negeri Jepang Miyakawa Katsutoshi kepada Antara di Tokyo, Selasa petang.
Menurut Miyakawa, beberapa perusahaan telah melakukan investasi berbisnis dengan skema B2C mulai dari sektor ritel hingga makanan dan minuman di Indonesia. Hal itu, ujar dia, dinilai menjadi pendorong yang baik bagi perluasan kerja sama kedua negara dalam mendukung peningkatan hubungan bilateral yang telah terbangun selama 65 tahun.
Pemerintah Jepang pun menyampaikan keseriusannya untuk terus meningkatkan kerja sama yang baik bersama Indonesia dalam memperingati 65 tahun hubungan diplomatik kedua negara pada 2023, baik di sektor ekonomi, maupun politik.
“Kita terus menjalin hubungan baik yang berjalan sudah sangat lama sejak 1958, hal itu sangat bersejarah bagi hubungan dua negara,” kata Miyakawa. Menurut dia, saat ini Indonesia dan Jepang telah menyepakati hubungan sebagai mitra strategis mulai tingkat bilateral, regional, hingga internasional. Indonesia, lanjutnya, juga merupakan negara terbesar di kawasan Asia Tenggara yang berperan dalam membangun kawasan. “Sekitar 40 persen GDP (Produk Domestik Bruto/PDB) ASEAN itu adalah Indonesia,” jelas Miyakawa.
antara
(voinews.id)- Lebih dari 1,5 juta orang telah mengungsi dalam dua tahun terakhir dan lebih dari lima juta anak sangat membutuhkan bantuan kemanusiaan di Myanmar, kata Dana Anak PBB (UNICEF) pada Selasa. Pada 1 Februari 2021, pemerintahan Aung San Suu Kyi digulingkan dalam kudeta militer setelah partainya, Liga Nasional untuk Demokrasi, memenangi pemilihan umum pada November 2020. "Lebih dari 1,5 juta orang di Myanmar telah mengungsi, dan anak-anak terpaksa meninggalkan rumah dan komunitas mereka," kata UNICEF melalui Twitter.
Terlepas dari protes oleh komunitas internasional dan kelompok hak asasi manusia (HAM), perpindahan penduduk Myanmar terus berlanjut di beberapa daerah di tengah operasi rezim junta terhadap oposisi. Pekan lalu, sekitar 20.000 warga sipil mengungsi di Negara Bagian Karen selama pertempuran antara pemberontak dan militer di dekat Kawkareik, menurut laporan media lokal Myanmar Now. Menurut laporan PBB baru-baru ini, sedikitnya 2.890 orang tewas di tangan militer dan mereka yang bekerja pada militer, sementara 767 orang ditahan sejak militer mengambil alih kekuasaan.
“Informasi yang kredibel menunjukkan bahwa lebih dari 34.000 bangunan sipil, termasuk rumah, klinik, sekolah, dan tempat ibadah, telah dibakar selama dua tahun terakhir. Perekonomian Myanmar telah runtuh dan hampir setengah dari populasinya sekarang hidup di bawah garis kemiskinan,” kata Komisaris Tinggi HAM PBB Volker Turk.
Amnesty International dalam laporannya pada November mengungkapkan bahwa jumlah pengungsi melebihi 1,4 juta jiwa, sementara 12.839 orang ditahan dalam kondisi yang tidak manusiawi di Myanmar. Setidaknya 73 orang masih menunggu hukuman mati, dan 7,8 juta anak tidak bersekolah, kata lembaga non-pemerintah (LSM) HAM itu. "Militer Myanmar telah membunuh ratusan pengunjuk rasa dan warga yang melihat unjuk rasa, dan ribuan lainnya tewas akibat konflik bersenjata di seluruh negeri sejak kudeta," kata Amnesty International dalam pernyataannya.
Pada Hari Nasional Myanmar November lalu, junta militer membebaskan 5.744 tahanan dengan amnesti, termasuk mantan Duta Besar Inggris Vicky Bowman dan suaminya Ko Htein Lin, pembuat film Jepang Toru Kubota, dan Sean Turnell, serta seorang ekonom Australia yang menjabat sebagai penasihat Suu Kyi ketika dia memerintah. Namun, tahanan lain, termasuk Suu Kyi dan pemimpin politik senior lain dari partainya, tidak diberikan amnesti.
Dalam upaya menangkis tekanan dan kritik internasional, militer Myanmar pekan lalu berjanji akan menggelar pemilu pada Agustus. Namun, militer baru-baru ini mengumumkan beberapa aturan ketat yang melarang kandidat memiliki kaitan dengan penentang junta. Kantor Sekretaris Jenderal PBB menyatakan keprihatinannya pada rencana junta untuk menggelar pemilu di tengah pengeboman udara dan pembakaran rumah warga sipil, serta penangkapan, intimidasi, dan pelecehan terhadap para pemimpin politik, aktor masyarakat sipil, dan jurnalis.
“Tanpa syarat yang memungkinkan rakyat Myanmar bebas menggunakan hak politik mereka, pemilihan yang diusulkan (junta) berisiko memperburuk ketidakstabilan,” kata Stephane Dujarric, juru bicara Sekjen PBB Antonio Guterres, dalam sebuah pernyataan, Senin (30/1). PBB juga menuduh penguasa militer mengincar warga sipil, menggunakan angkatan udara, dan membakar desa-desa.
“Meskipun ada kewajiban hukum yang jelas bagi militer untuk melindungi warga sipil dalam melakukan tindakan permusuhan, telah terjadi pengabaian yang konsisten terhadap aturan hukum internasional," tutur Turk. "Sulit untuk menghindar, warga sipil telah menjadi sasaran serangan yang sebenarnya--korban serangan artileri dan serangan udara yang direncanakan dan dilakukan tanpa pandang bulu, eksekusi di luar hukum, penyiksaan, dan pembakaran seluruh desa,” katanya, menambahkan.
“Pada saat yang suram ini, saya ingin mengakui keberanian semua orang yang nyawanya telah hilang dalam memperjuangkan kebebasan dan martabat di Myanmar, serta rasa sakit dan penderitaan keluarga dan orang-orang yang mereka kasihi,” kata Turk.
Sumber: Anadolu
(voinews.id)- Ibu Negara Iriana Joko Widodo didampingi Wury Ma'ruf Amin serta para anggota Organisasi Aksi Solidaritas Era Kabinet Indonesia Maju (OASE KIM) meninjau aktivitas perdagangan di Pasar Beringharjo, Yogyakarta, Selasa. Peninjauan di Pasar Beringharjo tersebut mengawali kunjungan kerja perdana Ibu Negara dan anggota OASE KIM pada 2023 di Kota Yogyakarta. Berdasarkan keterangan resmi dari Biro Pers Sekretariat Presiden di Jakarta, Selasa, Iriana dan Wury serta rombongan berjalan kaki dari Istana Kepresidenan Yogyakarta dan tiba di pasar sekitar pukul 09.40 WIB. Di pasar tersebut, Iriana dan para anggota OASE KIM menyapa para pedagang yang sedang berjualan.
Beberapa kali Ibu Negara Iriana tampak berhenti di kios para pedagang dan menanyakan geliat perekonomian di pasar usai kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dicabut. Ibu Negara juga mengapresiasi sejumlah produk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang diperjualbelikan oleh pedagang.
Sejumlah pakaian dan kain batik motif khas Yogyakarta pun dibeli oleh Iriana, Wury, dan para anggota OASE KIM. Selain pakaian, sebuah tas selempang kecil berwarna merah juga menarik perhatian Iriana dan Wury saat menyusuri lorong pasar. Keduanya pun kompak membeli tas tersebut dan langsung diselempangkan di badan.
Dalam kesempatan itu, Iriana dan Wury, serta anggota OASE KIM mengajak masyarakat yang berada di pasar untuk mendukung produk hasil UMKM lokal dan mencintai batik yang merupakan warisan budaya dunia. "Ayo borong semuanya," ucapnya.
antara