VOI - Voice of Indonesia | Informing, Connecting, Dignifying

(voinews.id)- Pemerintah Amerika Serikat,  mengatakan akan mengakhiri status darurat COVID-19 pada 11 Mei, hampir tiga tahun setelah menerapkan berbagai aturan untuk membendung penyebaran wabah tersebut. Status tersebut, yaitu darurat nasional COVID-19 dan darurat kesehatan publik (PHE), mulai diberlakukan pada 2020 oleh presiden AS saat itu, Donald Trump. Pemerintah AS yang sekarang berada di di bawah kepemimpinan Presiden Joe Biden telah beberapa kali memperpanjang masa pemberlakuan tersebut. Berkat status darurat, jutaan warga Amerika bisa mendapatkan alat tes, vaksin, serta pengobatan COVID-19 secara cuma-cuma.

Kantor Manajemen dan Anggaran (OMB) Gedung Putih mengatakan melalui pernyataan bahwa status tersebut, yang menurut jadwal akan berakhir dalam beberapa bulan mendatang, akan diperpanjang lagi sampai 11 Mei dan kemudian dicabut. "Pelonggaran ini akan sejalan dengan komitmen pemerintahan sebelumnya, yaitu memberikan pemberitahuan sedikitnya 60 hari sebelum mengakhiri PHE," kata OMB dalam pernyataan. Pemerintah AS sejauh ini membayar biaya-biaya untuk pengadaan vaksin, alat tes, serta pengobatan tertentu, berdasarkan ketentuan PHE.

Setelah PHE berakhir, biaya-biaya tersebut akan dipikul oleh para perusahaan asuransi swasta serta lembaga asuransi kesehatan pemerintah. Pencabutan PHE juga berarti aturan yang disebut dengan Title 42 akan berakhir, kata OMB. Berdasarkan Title 42, para migran dari Nikaragua, Kuba, dan Haiti yang menyeberangi perbatasan AS-Meksiko akan diusir dari AS untuk kembali ke Meksiko.

OMB dalam pernyataan terpisah mengatakan Biden akan memveto (menolak) rancangan undang-undang di Kongres AS yang akan menghapus kewajiban vaksinasi COVID-19 terhadap para petugas layanan kesehatan yang bekerja pada program-program tertentu pemerintah pusat. Menurut data pemerintah, kasus COVID-19 di Amerika Serikat saat ini menurun kendati jumlah harian warga yang meninggal akibat penyakit itu mencapai 500 orang.

Sumber: Reuters

(voinews.id)- Presiden Joko Widodo (Jokowi) memanggil Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso ke Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa, untuk membahas mengenai harga dan ketersediaan beras serta bahan pokok lainnya. "Masalah untuk menjelang masa Lebaran, kesiapan untuk masalah kebutuhan pokok termasuk beras," kata Budi sebelum memasuki kawasan Istana Negara, Jakarta, Selasa. Budi Waseso atau Buwas, sapaan akrabnya, datang ke Istana di tengah kabar Presiden akan melakukan perombakan kabinet atau "reshuffle" pada Rabu (1/2) esok. Rabu pertama pada Februari 2023 itu menurut kalender Jawa merupakan Rabu Pon. Presiden Jokowi memiliki kebiasaan mengumumkan keputusan penting pada Rabu Pon. Namun, kata Buwas, panggilan dari Istana terhadap dirinya tidak mendadak.

dia sudah mendapatkan undangan rapat di Istana Kepresidenan. Buwas mengakui harga beras dalam beberapa waktu terakhir mengalami kenaikan. Harga beras harus dikendalikan karena menjadi faktor penting yang dapat mempengaruhi inflasi. Presiden Jokowi dalam beberapa rapat terakhir juga menyinggung Bulog agar segera mengendalikan harga beras.

"Sebagaimana yang jelas Bulog ini mendapat penugasan kemarin untuk operasi pasar. Kita sudah lakukan juga ke seluruh wilayah. Hanya kenapa kok sekarang masih tinggi harganya, nah ini mungkin nanti kita bahas dari sisi mana," kata Buwas. Setelah Buwas tiba di Istana, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan kemudian menyusul memasuki kawasan Istana. Zulkifli enggan berkomentar dan meminta media menunggu rapat selesai.

antara

(voinews.id)- Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Muhadjir Effendy menyarankan agar kenaikan biaya perjalanan haji 2023 yang kini masih dalam tahap pengkajian sebaiknya dilakukan secara bertahap.

"Saya sudah memberi saran kepada Pak Menteri Agama supaya biaya haji kenaikannya dilakukan secara gradual (bertahap)," kata Muhadjir di sela kunjungan kerjanya di Semarang, Selasa. Diakuinya, kenaikan biaya haji pada tahun ini memang harus dilakukan untuk menjaga keberlangsungan penyelenggaraan haji, mengingat biaya perjalanan ibadah haji (Bipih) selama ini di bawah nilai yang seharusnya dibayarkan jamaah. Artinya, pemerintah memberikan subsidi secara tidak langsung, karena jamaah membayarkan Bipih di bawah yang seharusnya dibayarkan.

"Itu bukan soal relevan atau tidak. Kenaikan itu (Bipih) harus, karena biaya haji itu selama ini di bawah nilai yang seharusnya dibayar oleh jamaah," kata Muhadjir. Meski demikian, Muhadjir menyampaikan sebaiknya kenaikan Bipih diberlakukan secara bertahap agar tidak terlampau memberatkan jamaah.

"Kalau serta merta (kenaikan biaya haji) kan kasihan, terlalu berat," pungkasnya. Kementerian Agama mengusulkan rerata Bipih Tahun 1444 Hijriah/2023 Masehi sebesar Rp69.193.733 per orang, lebih tinggi dari biaya perjalanan ibadah haji tahun 2022 yang ditetapkan Rp39.886.009 per orang.

Dalam rapat kerja bersama Komisi VIII DPR RI pada 19 Januari 2023, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas menjelaskan bahwa rerata biaya perjalanan ibadah haji yang diusulkan mencakup 70 persen dari rata-rata Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) yang diusulkan Rp98.893.909 per orang. Nilai BPIH yang diusulkan pada tahun 2023, menurut dia, meningkat Rp514.888 jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya karena ada perubahan signifikan dalam komposisi BPIH.

antara

(voinews.id)- Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol bertemu dengan Sekretaris Jenderal Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO), Senin, dan berjanji untuk terus memberi dukungan kepada rakyat Ukraina dalam perang mereka melawan Rusia, menurut kantor kepresidenan. Pertemuan itu berlangsung selama kunjungan dua hari Sekjen NATO Jens Stoltenberg ke Korea Selatan. Yoon dan Sekjen NATO berbicara antara lain tentang hubungan Korea Selatan-NATO, strategi Korsel menyangkut Indo-Pasifik, dan program nuklir Korea Utara, menurut sekretaris presiden bagian pers Kim Eun-hye.

"Sekjen Stoltenberg menjelaskan tentang situasi sekarang di Ukraina dan menyatakan rasa terima kasihnya atas bantuan berkelanjutan dari Korea Selatan," kata Kim melalui pernyataan tertulis kepada pers. Stoltenberg, seperti disebutkan Kim, juga menegaskan bahwa komunitas internasional perlu dipastikan tidak menerima pesan yang salah bahwa invasi bersenjata adalah tindakan yang dapat diterima.

"Presiden Yoon mengatakan bahwa beliau akan terus memenuhi semua peran yang memungkinkan bekerja sama dengan komunitas internasional untuk membantu rakyat Ukraina," kata Kim. Presiden Korsel itu mengingat kehadirannya di KTT NATO di Madrid Juni lalu dan mengekspresikan harapan bahwa Korea Selatan dan aliansi tersebut akan memperluas kerja sama melalui perutusan baru negara itu untuk NATO. Ia juga menjelaskan perincian strategi Korea Selatan menyangkut Indo-Pasifik yang diumumkan Desember lalu dan mencatat perlunya bekerja sama dengan NATO dalam pelaksanaannya.

Mengenai Korea Utara, Yoon menyerukan peran aktif Sekretaris Jenderal dan NATO dalam mencegah rezim negara itu melakukan provokasi lebih jauh di tengah kemajuan berkelanjutan pada kemampuan nuklir dan misilnya. Stoltenberg mengundang Presiden Yoon untuk hadir pada KTT NATO yang dijadwalkan Juli di LIthuania, dan Presiden berterima kasih atas undangan tersebut dan berjanji akan mempertimbangkan untuk hadir, kata Kim.

Sumber: Yonhap-OANA