VOI - Voice of Indonesia | Informing, Connecting, Dignifying

(voinews.id)- Juru Bicara Kementerian Kesehatan RI Mohammad Syahril mengingatkan masyarakat bahwa status kedaruratan COVID-19 di Indonesia masih tetap berlaku hingga sekarang, meskipun Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) telah resmi dicabut.

"Indonesia sampai sekarang masih dalam kedaruratan kebencanaan ini (COVID-19) dan itu yang mengeluarkan aturannya Presiden Joko Widodo," kata Mohammad Syahril di Jakarta, Selasa. Syahril mengatakan PPKM merupakan bentuk intervensi pemerintah yang menjadi turunan dari Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat COVID-19.

PPKM merupakan salah satu instrumen yang diterapkan pemerintah dalam upaya mengendalikan pandemi COVID-19 melalui ketentuan kerja dari rumah, penetapan level kedaruratan di daerah, hingga aturan seputar pelaku perjalanan, kata Syahril. Syahril yang juga menjabat sebagai Dirut RSPI Sulianti Saroso Jakarta mengatakan pemerintah masih memerlukan banyak pertimbangan khusus untuk mencabut status kedaruratan COVID-19.

antara

(Voinews.id)- Para ilmuwan terkemuka di komite penasihat Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menginginkan gambaran yang lebih realistis tentang situasi COVID-19 dari para ahli China dalam pertemuan penting pada Selasa. WHO telah mengundang para ilmuwan China ke pertemuan tertutup yang berlangsung secara virtual guna membahas evolusi virus serta meminta data tentang varian mana yang beredar di negara tersebut.

"Kami ingin melihat gambaran yang lebih realistis tentang apa yang sebenarnya terjadi," kata Prof Marion Koopmans, ahli virologi Belanda yang duduk di komite WHO itu. Berbicara kepada Reuters menjelang pertemuan, dia mengatakan beberapa data dari China, seperti angka rawat inap, tidak terlalu kredibel.

"Adalah kepentingan China sendiri untuk tampil dengan informasi yang lebih terpercaya," tutur Koopmans. China mencabut kebijakan nol COVID pada Desember 2022. Kasus COVID di negara itu sekarang melonjak, meskipun data resmi tidak merata. Koopmans mengatakan mereka hanya melihat "sebagian kecil" dari kasus China yang genomnya diurutkan sejauh ini, yaitu sekitar 700, dan menyerukan pembentukan jaringan pengawasan global untuk melacak SARS-CoV-2.

"Saat ini, apa yang kami dapatkan sangat tidak merata, tetapi itu juga menjadi kenyataan di belahan dunia lain," kata dia. Profesor Tulio de Oliveira, seorang ilmuwan Afrika Selatan yang juga duduk di komite WHO itu, telah mendeteksi sejumlah varian baru. Menurut dia, tentu saja akan baik untuk mendapatkan lebih banyak informasi dari China, tetapi ini juga berlaku secara global. Sejauh ini, data pengurutan genom dari China yang diberikan ke hub GISAID daring menunjukkan varian yang beredar di sana merupakan cabang dari Omicron, sama dengan varian yang dominan di seluruh dunia.

Bulan lalu, Reuters melaporkan bahwa WHO belum menerima data dari China tentang angka rawat inap COVID yang baru sejak Beijing mencabut kebijakan nol COVID. Hal itu mendorong beberapa ahli kesehatan untuk mempertanyakan apakah mungkin ada informasi tersembunyi tentang tingkat keparahan wabah di China.

De Oliveira juga mengkritik pembatasan yang diberlakukan oleh beberapa negara terhadap pelaku perjalanan dari China. Dia mengatakan langkah tersebut sebelumnya dialami oleh Afrika Selatan, setelah memperingatkan dunia tentang varian Beta dan Omicron.

"Satu hal yang harus kita lakukan tiga tahun setelah pandemi adalah belajar dari kesalahan kita. Untuk mendorong suatu negara berbagi lebih banyak data, cara terbaik adalah mendukung mereka dan tidak mendiskriminasi mereka dengan pembatasan perjalanan," ujar dia.

Sumber: Reuters

(Voinews.id)Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengatakan, masyarakat yang memiliki kondisi sehat diperkenankan untuk tidak menggunakan masker di ruang terbuka. Hal itu dapat dilakukan usai pencabutan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). 

"Pemakaian masker kita anjurkan untuk di ruangan tertutup dan sempit, di kerumunan, sebaiknya pakai. Tetapi, sekali lagi ini kita kembalikan ke masyarakat, kalau masyarakat merasa dia sehat, di udara terbuka seperti ini tidak perlu, tidak usah," kata Menkes di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (2/1/2023).

Meski demikian, Menkes berharap, kesadaran masyarakat terhadap penggunaan masker untuk menjaga kondisi kesehatan. "Jadi, kesadaran masyarakat untuk mengukur sendiri di mana dia perlu (menggunakan masker)," ujarnya.

Dia mengibaratkan kondisi saat ini ketika seseorang terserang flu. Di mana masyarakat tidak perlu diajari untuk memakai payung saat hujan atau meminum obat flu tertentu.

"Nah, kita lihat level itu mesti kita latih pelan-pelan bagaimana menuju ke endemi. Jadi, pakai masker kalau saya melihat, seperti saat ini saya tidak pakai (di ruang terbuka), tapi kalau tadi saat rapat terbatas dan ada Bapak Presiden kan, kita harus pakai,"jelasnya.

Presiden Jokowi mengumumkan bahwa pemerintah mencabut Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 50 dan 51 Tahun 2022.  Pencabutan tersebut, mulai 30 Desember 2022, sehingga penggunaan aplikasi PeduliLindungi di sejumlah tempat umum pun tidak lagi diwajibkan. 

Dalam pernyataannya, Presiden Jokowi mengatakan masyarakat tetap harus memakai masker di keramaian dan ruangan tertutup. "Karena memang strategi dari pandemi ke endemi itu intervensi dari pemerintah dikurangi, tapi ada partisipasi masyarakat ditingkatkan," kata Menkes.

RRI.co.id

(voinews.id)- Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno mengimbau pelaku pariwisata secara sukarela tetap mengikuti program sertifikasi CHSE (Cleanliness, Health, Safety, Environment Sustainability) untuk meningkatkan kepercayaan wisatawan. Imbauan ini diberikan menimbang adanya pencabutan kebijakan PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) oleh Presiden Joko Widodo pada 30 Desember 2022.

“Pencabutan PPKM menjadi angin segar bagi wisatawan dan sangat berpengaruh terutama dalam hal psikologis karena memberikan anggapan status COVID-19 Indonesia sudah sangat terkendali. Namun, kita tetap ingatkan masyarakat dan wisatawan utamakan keselamatan dan kesehatan dan terus kita gaungkan program sertifikasi CHSE sebagai lesson learned dari pandemi,” ujar dia dalam Weekly Brief with Sandi Uno secara virtual di Jakarta.

Seperti diketahui, CHSE 9042 sudah menjadi bagian Standar Nasional Indonesia (SNI) yang diacu oleh pengelola, penyelenggara, dan pendukung kegiatan pariwisata. Dia mengharapkan adanya peningkatan kepercayaan dari para pengguna dan wisatawan terhadap sertifikat CHSE.

“Ini semacam gold standard, bagian dari pengembangan pariwisata yang lebih berkualitas dan berkelanjutan,” ucapnya. Dengan memiliki sertifikat CHSE, pelaku usaha disebut akan terbantu untuk meningkatkan kualitas dari layanan. Nantinya, lanjut Menparekraf, akan ada inspeksi audit dari lembaga sertifikasi urusan pariwisata terhadap setiap pengguna CHSE terkait pelaksanaan sertifikasi tersebut. Masyarakat dan instansi pariwisata setempat akan turut memantau layanan dari setiap usaha, destinasi, dan produk pariwisata yang menggunakan CHSE.

"Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Haryadi Sukamdani menyatakan barcode PeduliLindungi tetap dipasang di hotel dan restoran dan diharapkan efektivitasnya semakin meningkat. Dengan pengendalian COVID-19 yang baik, Kemenparekraf (Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif), PHRI, seluruh pemerintah daerah tetap mendukung peningkatan kewaspadaan walau di era transisi menuju endemi dengan dicabutnya PPKM,” ungkap Sandiaga.

antara