Akbar

Akbar

12
March

17 juli 2019

Published in VOI

12
March

07 juli 2019

Published in VOI

08
February

 

(voinews.id)- Pemerintah Indonesia akan menyalurkan bantuan kemanusiaan ke Turki untuk membantu korban gempa besar di negara yang dipimpin Presiden Recep Tayyip Erdogan tersebut. “Sedang disiapkan bantuannya oleh Menteri Luar Negeri, Kemenhan dan juga oleh Kemensos. Baru disiapkan dan segera akan dikirim secepatnya, ini tadi pagi masih mencari pesawat,” ujar Presiden Joko Widodo dalam keterangan pers di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa. Pada kesempatan terpisah, Wakil Presiden Ma’ruf Amin juga menyampaikan ihwal bantuan kemanusiaan ke Turki. “Dulu Turki waktu kita ada tsunami di Aceh dia paling awal membantu.

Oleh karena itu tadi juga dengan Presiden kita bicara-bicara dengan Pak Menhan Prabowo, kita akan segera mengirim misi bantuan ke (Turki),” ujar Wapres usai mengunjungi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Industri Java Integrated dan Industrial Port Estate (JIIPE), di Gresik, Jawa Timur, Selasa.

Wapres menekankan bantuan kemanusiaan itu bagian dari pada tanggung jawab internasional Indonesia, di mana di dunia ini setiap negara sudah semestinya harus saling membantu satu sama lain manakala terjadi bencana. “Di dunia ini memang mesti saling membantu. Itu sudah menjadi tradisi kemanusiaan dan saya harap Baznas nanti juga bisa mengambil peran untuk itu,” ujar dia. Adapun berdasarkan informasi Duta Besar RI untuk Turki Lalu Muhammad Iqbal, bantuan kemanusiaan tahap satu untuk membantu korban terdampak gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,8 yang mengguncang bagian selatan Turki sudah disalurkan.

Paket bantuan berupa satu kontainer bahan makanan itu akan diserahkan oleh Dubes Iqbal bersama tim KBRI Ankara yang sedang dalam perjalanan menuju Gaziantep, sekitar enam jam perjalanan darat dari Ankara. "Saat ini saya bersama tim KBRI sedang bergerak menuju Gaziantep untuk memberikan bantuan kemanusiaan berupa satu kontainer bahan makanan dari pemerintah Indonesia untuk diserahkan kepada Bulan Sabit Merah Turki (organisasi kemanusiaan Turki)," ungkap Dubes Iqbal dalam konferensi pers virtual di Jakarta, Selasa. Iqbal menyebut bahan makanan yang dikirim adalah makanan-makanan instan disertai dengan kompor gas portable beserta tabung gas.

Selain makanan, tim KBRI Ankara juga telah menyiapkan sekitar 300 selimut untuk para WNI yang memilih tetap tinggal di rumah penampungan. Ribuan orang dikabarkan tewas dan puluhan ribu lainnya luka-luka di 10 provinsi di Turki akibat dua gempa besar yang mengguncang wilayah selatan negara itu.

Pada Senin pagi, gempa berkekuatan magnitudo 7,7 melanda distrik Pazarcik di provinsi Kahramanmaras dan mengguncang hebat sejumlah provinsi lain, termasuk Gaziantep, Sanliurfa, Diyarbakir, Adana, Adiyaman, Malatya, Ormaniye, Hatay dan Kilis. Kemudian pada pukul 13.24 waktu setempat (17.24 WIB) gempa berkekuatan magnitudo 7,6 berpusat di distrik Elbistan Kahramanmaras mengguncang wilayah itu.

 

antara

 

 

08
February

 

(voinews.id)Komisi Ilmu Sosial - Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia dan The Habibie Center menyelenggarakan seminar nasional bertajuk, “Kajian Prioritas Kepemimpinan Indonesia di ASEAN dalam Bidang Politik dan Keamanan” bertempat di Ruang Serbaguna Lantai 4, Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, Jl. Medan Merdeka Selatan No.11, Jakarta Pusat, DKI Jakarta. Seminar ini dibuka dengan sambutan dari Prof. Dr. Satryo Soemantri Brodjonegoro selaku Ketua Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia (AIPI). Pidato kunci disampaikan oleh H.E. Sidharto R. Suryodipuro selaku Direktur Jenderal Kerja Sama ASEAN Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia dan pidato penutup disampaikan oleh Bapak Mohammad Hasan Ansori, Ph.D. selaku Direktur Eksekutif The Habibie Center. Narasumber dalam seminar ini adalah Prof. Dr. Dewi Fortuna Anwar, M.A.

(Anggota Komisi Ilmu Sosial - Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia, Ketua Dewan Pengurus The Habibie Center, dan Profesor Riset BRIN), H.E. Yuyun Wahyuningrum M.A. (Perwakilan Indonesia untuk ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights (AICHR)), Prof. Hikmahanto Juwana, Ph.D. (Rektor Universitas Jenderal Achmad Yani, Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia), dan dimoderatori oleh Prof. Mayling Oey-Gardiner (Ketua Komisi Ilmu Sosial - Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia).

Sebagaimana diketahui, Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, telah menerima palu tanda estafet kepemimpinan di ASEAN dari Perdana Menteri Kamboja, Hun Sen, pada Upacara Penutupan KTT Ke-40 dan Ke-41, yang berlangsung di Phnom Penh, Kamboja, pada tanggal 13 November 2022. Dengan penyerahan ini, Indonesia secara resmi menggantikan posisi Kamboja sebagai ketua ASEAN untuk tahun 2023. Keketuaan Indonesia mengusung tema “ASEAN Matters: Epicentrum of Growth.”

Tema tersebut memuat aspirasi Indonesia untuk menjadikan ASEAN sebagai pusat pertumbuhan ekonomi global untuk menyongsong potensi ekonomi Indonesia selepas pandemi. Selain itu, komponen “ASEAN Matters” menggarisbawahi keinginan Indonesia untuk menegaskan relevansi ASEAN di dalam dan luar kawasan. Relevansi ASEAN kerap dipertanyakan dalam menghadapi berbagai isu intra dan ekstra-regional.

Penyelesaian kasus Myanmar merupakan salah satu isu internal yang kerap menghadirkan perdebatan intens terhadap peran ASEAN dalam mencapai stabilitas kawasan. Indonesia berulang kali menegaskan pendiriannya dalam mengimplementasikan Five-Point Consensus dalam menghadapi krisis kemanusiaan dan politik di Myanmar. Secara bersamaan, Indonesia turut mendorong dialog mengenai isu Rohingya. Peran ASEAN pun turut diuji dalam menanggapi isu Laut Cina Selatan.

Indonesia secara konsisten mempromosikan dialog di bawah mekanisme ASEAN. Meskipun negosiasi Code of Conduct (CoC) masih bergulir, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Retno Marsudi telah menyampaikan keinginan Indonesia untuk mengintensifkan dialog mengenai CoC.

Upaya tersebut merepresentasikan tradisi Indonesia dalam mengedepankan dialog dan mengupayakan posisi yang kohesif di antara negara-negara ASEAN. Dinamika dan interaksi dari kedua isu di atas akan mendefinisikan kemampuan ASEAN dalam mempertahankan relevansinya dalam merespons isu-isu politik keamanan di bawah keketuaan Indonesia. Melalui seminar ini, Komisi Ilmu Sosial - AIPI dan The Habibie Center bertujuan untuk mensosialisasikan peran Indonesia sebagai Ketua ASEAN 2023 dan untuk memberikan masukan kebijakan pemerintah, mengingat aspirasi komunitas ASEAN adalah people-oriented dan people at the centre.

Seminar ini juga kan mengkaji dan mengeksplorasi prioritas dan tantangan kepemimpinan Indonesia sebagai Ketua ASEAN 2023 dalam bidang politik dan keamanan, serta mengkaji peran aktif Indonesia sebagai Ketua ASEAN 2023 dalam memberikan berbagai alternatif solusi untuk menjaga kestabilan politik dan keamanan regional.

Seminar ini merupakan seri pertama dari rangkaian seminar yang akan dilaksanakan selama tiga kali pada 2023. Rangkaian seminar ini akan menghadirkan praktisi dan akademisi yang berpartisipasi aktif untuk memberikan masukan dan mempertemukan berbagai perspektif mengenai Keketuaan Indonesia di ASEAN pada tahun 2023.

 

voinews.id