VOI - Voice of Indonesia | Informing, Connecting, Dignifying

(voinews.id)- Pelonggaran secara signifikan kebijakan ketat "nol-COVID" China yang diumumkan pada Rabu di tengah berlanjutnya penyebaran virus corona telah memicu kebingungan dan kecemasan di kalangan masyarakat. Kebingungan di tengah pelonggaran kebijakan itu diwarnai dengan kondisi obat flu yang habis diborong dan otoritas kesehatan tidak lagi melacak kasus positif COVID.

Langkah-langkah pelonggaran termasuk mengizinkan mereka yang tidak memiliki gejala COVID-19 atau bergejala ringan untuk isolasi mandiri di rumah, alih-alih di fasilitas yang ditunjuk, sehingga meningkatkan permintaan obat-obatan.

Pelonggaran itu menyusul aksi protes nasional yang jarang terjadi di China terhadap aturan penguncian dan pembatasan ketat lainnya pada akhir November. Banyak warga menyambut langkah-langkah terbaru pelonggaran itu tetapi pada saat yang sama khawatir tentang tingkat infeksi. Orang yang bepergian melintasi wilayah China tidak lagi diperiksa status negatif COVID-nya, dan untuk masuk ke banyak ruang publik pun tidak lagi perlu menunjukkan hasil tes negatif pada aplikasi di ponsel.

Namun, beberapa tempat di Beijing termasuk restoran masih mensyaratkan hasil tes negatif yang dikeluarkan dalam 48 jam terakhir sehingga masih banyak orang mengantre untuk tes PCR gratis. Selama beberapa hari terakhir, sejumlah orang mengeluh bahwa hasil tes mereka tidak muncul di aplikasi, dan otoritas kesehatan menjelaskan bahwa hal itu karena mereka diduga positif COVID. Di lokasi pengujian PCR, sampel dari 10 orang biasanya diuji bersama.

Ketika hasil tes positif, pihak berwenang biasanya melakukan pemeriksaan baru untuk mengidentifikasi kasus positif di antara mereka yang dicurigai positif. Namun, pihak berwenang tampaknya telah berhenti melacak kasus positif, dan beberapa tempat pengujian memasang pemberitahuan yang mengatakan "Jika hasil tes Anda tidak keluar, jangan bertanya." China telah menekankan deteksi dini infeksi virus corona melalui pemeriksaan massal yang tiada henti.

Namun, pengujian secara massal dan terus-menerus sulit untuk dipertahankan karena biaya yang meningkat dan kurangnya tenaga kerja di tengah lonjakan kasus COVID-19 nasional baru-baru ini, yang mencapai rekor tertinggi pada November, menurut sumber pemerintah China. Langkah-langkah baru pelonggaran aturan COVID juga termasuk melarang pembatasan penjualan obat flu yang dijual bebas, di mana apotek di seluruh negeri diharuskan mempertahankan operasi rutin untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Pada Kamis, barang-barang seperti obat batuk terjual habis di beberapa apotek dan pembelian secara daring memerlukan waktu satu bulan untuk pengiriman.

Pada konferensi pers, para pejabat kesehatan berjanji untuk segera menangani masalah persediaan obat-obatan guna meredakan kekhawatiran publik. Sejak dimulainya protes anti-lockdown, termasuk adanya seruan agar Presiden Xi Jinping mundur, China semakin menyerukan tindakan anti-virus yang "dioptimalkan" dan menekankan bahwa virulensi varian Omicron melemah.

Langkah-langkah pembatasan yang berlarut-larut telah memperlambat pertumbuhan ekonomi China, dengan ekspansi 3,9 persen dari tahun sebelumnya yang tercatat pada periode Juli hingga September 2022. Beijing sebelumnya menetapkan target pertumbuhan ekonomi untuk 2022 sekitar 5,5 persen.

Menurut media pemerintah China, Perdana Menteri Li Keqiang mengatakan kepada Presiden Bank Dunia David Malpass dalam pertemuan mereka di Provinsi Anhui pada Kamis bahwa pertumbuhan ekonomi China akan terus meningkat mengikuti penerapan langkah-langkah pengoptimalan dan penyesuaian baru.

Sumber: Kyodo-OANA

(voinews.id)- Presiden Joko Widodo meminta warga penerima bantuan gempa benar-benar menggunakan uang bantuan untuk membangun rumah kembali sehingga mereka tidak lagi tinggal di dalam tenda atau posko pengungsian, bukan membeli keperluan lain termasuk kendaraan."Saya meminta yang sudah menerima langsung bangun kembali rumahnya, jangan sampai beli sepeda motor dari uang bantuan.

Saya sudah tambah jumlahnya karena di Kementerian Keuangan masih ada dananya, jadi segera bangunkan rumah," kata Presiden Jokowi saat menyerahkan bantuan tahap pertama korban gempa di Cianjur.

Presiden berharap warga yang sudah mendapat bantuan tahap pertama, langsung membersihkan puing rumah agar dapat dibangun kembali dan bisa memanfaatkan material bangunan yang masih bisa dipakai guna meringankan beban pengeluaran, pembangunan dapat dilakukan secara gotong royong.

Pemberian bantuan tersebut, ujar orang nomor satu di Indonesia itu, sengaja diberikan secara bertahap untuk menghindari kejadian yang sama di beberapa wilayah yang mengalami gempa karena uang-nya dipakai untuk membeli kendaraan bukan membangun rumah.

"Saya tegaskan segera bersihkan rumah dari puing bangunan yang ambruk dan segera bangun rumah kembali. Jangan sampai beli sepeda motor nanti tidak punya rumah," katanya.

Besaran batuan untuk korban gempa Cianjur, sudah dinaikkan yang semula rumah rusak berat Rp 50 juta menjadi Rp Rp 60 juta, rusak sedang Rp 25 juta menjadi Rp 30 juta dan rusak ringan Rp 10 juta menjadi Rp 15 juta, bantuan tersebut benar-benar digunakan untuk pembangunan kembali rumah yang rusak."Titipan saya agar pembangunan segera dilakukan dan cepat selesai, sehingga warga tidak perlu lagi tinggal di posko pengungsian seperti sekarang," kata Jokowi.

antara

(voinews.id)- Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa Antonio Guterres mengatakan bahwa demokrasi mengalami kemunduran dan perlu dibela serta diperkuat. Hal tersebut dikatakan oleh Guterres saat memberikan pesan melalui rekaman video di pembukaan Bali Democracy Forum ke-15 di Nusa Dua, Bali, Kamis. “Pada masa di mana ada gejolak, ketegangan, dan kekacauan, perpecahan kian melebar dan orang-orang tersakiti. Demokrasi mengalami kemunduran dan sipil menyempit.

Kita berkewajiban untuk bertindak. Kita harus membela dan memperkuat demokrasi,” kata Guterres. Ia juga menyoroti pentingnya mempromosikan aturan hukum dan sifat universal dari semua jenis hak dasar manusia, termasuk dari segi ekonomi, sosial, politik, sipil, dan kebudayaan.

“Kita harus memegang teguh prinsip demokratis terkait inklusivitas dan dialog, yang menjadi tumpuan dari kontrak sosial yang diperbaharui dan kunci dari perdamaian yang bertahan lama, stabilitas, dan pembangunan berkelanjutan,” paparnya. Dalam pesan tersebut, dia juga menyerukan bahwa ketimpangan dan ketidakadilan di berbagai lini perlu ditangani.

“Solidaritas global diperlukan untuk memastikan bahwa semua orang, di manapun, dapat memiliki sumber-sumber dan dukungan yang diperlukan untuk berinvestasi terhadap masyarakat dan masa depan mereka,” tambah Guterres. Lebih lanjut, ia pun menyampaikan apresiasi terhadap Pemerintah Indonesia atas penyelenggaraan Bali Democracy Forum.

Event Bali Democracy Forum yang ke-15 berlangsung di Nusa Dua, Bali pada Kamis, dengan dihadiri oleh 323 peserta dari 112 negara dan lima organisasi internasional, dan 52 di antaranya hadir secara virtual. BDF 2022 mengambil tema ‘Democracy in a Changing World: Leadership and Solidarity’, yang dianggap relevan dengan situasi dunia yang tengah menghadapi berbagai tantangan.

antara

(voinews.id)- Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi mengatakan bahwa demokrasi akan menjadi hal yang dapat membantu Indonesia dalam menghadapi tantangan pada tahun 2023 mendatang. Hal itu disampaikan Retno dalam konferensi pers yang digelar usai ia membuka pertemuan Bali Democracy Forum (BDF) yang ke-15 di Nusa Dua, Bali, Kamis.

“Dengan demokrasi kebebasan berekspresi, menyampaikan aspirasi, juga dijamin dan ruang dialog serta pembuatan keputusan yang efektif juga dimungkinkan, karena adanya ‘check and balances’,” ujar Retno. Dia mengutip data dari Asian Development Bank, di mana proyeksi pertumbuhan ekonomi untuk tahun ini telah dipangkas dari 5,2 persen menjadi 4,3 persen, sementara untuk tahun depan dari 5,3 menjadi 4,9 persen pada tahun 2023.

Retno menyebut hal tersebut menjadi tantangan yang cukup besar untuk tahun 2023. Dalam pidato kuncinya saat membuka BDF 2022, dia memaparkan bahwa di tengah situasi yang sulit, situasi ekonomi Indonesia di kwartal III relatif baik yakni di angka 5,72 persen dan di tahun 2023 proyeksinya tumbuh sebesar 5 persen.

“Namun demikian, sekali lagi, ini bukan menjadikan kita kemudian menjadi terlena. Kita tetap harus ‘alert’ karena kita paham bahwa dampak pandemi masih dirasakan oleh rakyat,” tambahnya. Mengutip data dari BPS, dia mengatakan bahwa sebanyak 4,15 juta pekerja produktif pun masih terdampak oleh pandemi, sehingga prinsip solidaritas sangat penting dalam mendorong pemulihan yang inklusif. Dalam pemulihan ekonomi, tak boleh ada pihak manapun yang tertinggal.

Pemerintah Indonesia pun berupaya untuk menjangkau warga yang paling terdampak oleh pandemi serta memperkuat program perlindungan sosial. “Dan meskipun tidak mudah, namun demokrasi telah membantu kita mengatasi pandemi secara lebih baik,” kata Retno.

Ia pun menekankan bahwa demokrasi harus menjadi sebuah sistem yang membuahkan hasil dan manfaat yang dapat dirasakan langsung oleh rakyat. Event Bali Democracy Forum yang ke-15 berlangsung di Nusa Dua, Bali pada Kamis, dengan dihadiri oleh 323 peserta dari 112 negara dan lima organisasi internasional, dan 52 di antaranya hadir secara virtual. BDF 2022 mengambil tema ‘Democracy in a Changing World: Leadership and Solidarity’, yang dianggap relevan dengan situasi dunia yang tengah menghadapi berbagai tantangan.

antara

antara