VOI - Voice of Indonesia | Informing, Connecting, Dignifying

(voinews.id)- Kanselir Jerman Olaf Scholz memperkirakan otoritas China tidak lama lagi akan memberikan persetujuan penggunaan vaksin COVID-19 berbasis mRNA yang dikembangkan oleh perusahaan farmasi Jerman, BioNTech. Saat memberikan keterangan pers di Beijing, Scholz mengaku telah berbicara kepada Presiden China Xi Jinping dan Perdana Menteri Li Keqiang terkait peningkatan kerja sama kedua negara di berbagai bidang.

"Itu berarti diijinkannya penggunaan BioNTech untuk warga asing di China dan pemberian persetujuan di dalam China," ucapnya. Meskipun baru tahap awal, pemimpin Jerman itu berharap penggunaan BioNTech diperluas bagi siapa saja yang berada di China. CEO BioNTech Ugur Sahin ikut serta dalam delegasi bisnis Jerman bersama Scholz dalam kunjungan kenegaraannya ke China pada 4-5 November 2022. Selain Sahin, ada juga sejumlah eksekutif senior dari berbagai perusahaan terkemuka Jerman lainnya, seperti Adidas, Deutsche Bank, Siemens, Volkwagen, BMW, BASF, Wacker Chemie, Bayer, dan Merck.

PM Li mengatakan bahwa kerja sama ekonomi dan perdagangan merupakan landasan hubungan bilateral China dan Jerman. "China bersedia meningkatkan kerja sama dengan Jerman di berbagai bidang, seperti perdagangan dan investasi, manufaktur dan penanganan COVID-19 serta perubahan iklim," katanya seperti dikutip dalam keterangan dari Kementerian Luar Negeri China (MFA) di Beijing, Sabtu. Selama hampir tiga tahun pandemi COVID-19, China tidak memberikan satu pun persetujuan vaksin buatan asing, meskipun BioNTech telah melakukan kesepakatan kolaborasi dengan Shanghai Fosun Pharmaceutical pada 2020, menurut media lokal.

Vaksin hasil kolaborasi perusahaan Jerman-China tersebut hanya bisa digunakan di Hong Kong, Makau, dan Taiwan. Warga negara asing di China selama ini hanya bisa menggunakan vaksin berbasis inaktif yang dikembangkan perusahaan lokal China. Kalau pun ada warga asing yang menggunakan vaksin buatan BioNTech, mereka mendapatkannya dari kedutaan besar masing-masing.

antara

(voinews.id)) - Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) mengatakan saat ini dengan beberapa daerah melakukan panen raya salah satunya di Kabupaten Kolaka Timur Provinsi Sulawesi Tenggara, membuat stok beras aman sehingga tidak perlu impor.

"Semua udah panen, semua udah kelebihan stok (beras), terus pertanyaannya impor untuk apa?," katanya di sela melakukan panen raya padi sawah seluas 4.000 hektare di Desa Gunung Jaya, Kecamatan Ladongi, Kabupaten Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara, Minggu. Mentan menyampaikan saat ini hampir seluruh daerah di Indonesia sudah mempunyai stok pangan yang cukup. Dengan kondisi tersebut Indonesia tak perlu impor beras.

"Oleh karena itu kalau tadi pertanyaannya masih perlukah impor? Saya kira kita nggak gila lah untuk mengatakan masih perlu impor sementara panen rakyat, siapa nanti yang beli," ujar dia. Ia menerangkan dengan kondisi stok beras yang aman, maka dapat memenuhi kebutuhan dalam negeri. Meski begitu ia mengajak agar dalam membeli beras petani tidak dipersoalkan jika harganya lumayan mahal.

"Dan kalau memang buatan dari Indonesia dari rakyat Indonesia mungkin agak lebih mahal dikit nggak papa juga, itu kata presiden. Membantu rakyat lah kira-kira begitu," ujar Mentan. Dia menyampaikan saat ini lumbung beras di Indonesia juga bertambah dari sembilan provinsi kini menjadi 15 provinsi, namun dia tidak merinci ke-15 provinsi tersebut. Mentan juga menyebut bahwa Sulawesi Tenggara juga akan menjadi bagian dari lumbung pangan di kawasan Timur Indonesia.

Sementara, lanjut Mentan, saat ini daerah sortir atau daerah merah sudah tidak banyak lagi, hanya ada beberapa daerah di Papua dan Riau karena di Provinsi Riau lebih banyak mengembangkan tanaman sawit dan karet. "Nah sekarang daerah sortir kita seperti itu. Daerah kuning itu sudah bisa swasembada tetapi belum berkontribusi itu kira-kira ada 10 sampai 11 daerah.

Artinya Dia sendiri sudah bisa tetapi belum kontribusi pada surplus kita. Tetapi daerah surplus kita sudah di atas 15 (provinsi) sekarang dari 34 daerah (provinsi)," kata Syahrul Yasin Limpo.

Gubernur Sultra Ali Mazi mengatakan bahwa saat ini daerahnya secara umum dalam keadaan surplus beras. Namun ia mengaku bahwa pihaknya belum berencana melakukan ekspor "Tentunya ada rencana untuk ekspor ke negara yang kira-kira membutuhkan itu, tapi sementara bagaimana kita mengatasi kebutuhan nasional dulu," katanya. Menurut Ali Mazi menjaga kebutuhan pangan nasional sangat penting dan menjadi prioritas saat ini guna mengendalikan inflasi ke depan. "Jadi kita harus cegah itu (inflasi).

Jadi kalau ada sisa baru kita ekspor, tapi saat ini kita utamakan dulu kebutuhan nasional," ucap Ali Mazi. Ali Mazi menambahkan saat ini Sulawesi Tenggara sudah mencanangkan areal untuk menjadi lumbung padi penyuplai beras untuk Indonesia. "Saya sampaikan kepada para bupati khususnya para bupati yang punya kawasan persawahan seperti Kolaka Timur, Bombana Konawe dan Konawe Selatan termasuk sebagian di Kabupaten Kolaka ini kita sudah canangkan mudah-mudahan di 2023 ini kita sudah mulai bergerak," kata Ali Mazi.

antara

(voinews.id)- Guru besar dari IPB University Iswandi Anas menyarankan kepada petani untuk menggunakan pupuk organik menjadi pupuk utama dalam pertaniannya karena memiliki manfaat yang jauh lebih banyak dibandingkan dengan pupuk kimia. "Seharusnya kita menggunakan pupuk organik itu sebagai pupuk utama, bukan pupuk NPK. Kenapa? Karena pupuk organik memiliki 16 unsur hara yang diperlukan tanaman," kata Iswandi dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin.

Dia menjabarkan pupuk organik lebih kaya manfaat bagi tanaman dan tanah. Pupuk organik memiliki 16 unsur hara di dalamnya, jauh lebih banyak dibanding pupuk anorganik NPK yang hanya terdapat tiga unsur hara, yaitu nitrogen (N), phospor (P), dan kalium (K). Secara rinci, unsur hara dalam pupuk organik adalah C, H, O, N, P, K, Ca, Mg, S, Cu, Zn, Bo, Mo, Cl, Fe, dan Mn. Menurut Iswandi, pupuk organik memiliki kemampuan memperbaiki sifat tanah. "Kemudian pupuk organik memperbaiki hampir semua sifat tanah, sifat fisik, kimia, dan sifat biologis.

Sedangkan pupuk kimia tidak, hanya memperbaiki ketersediaan N, P, K," kata Iswandi. Selain itu, pupuk organik membawa dampak positif bagi organisme renik penunjang kesuburan tanah, seperti cacing, bakteri, maupun jamur yang sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman.

"Sedangkan NPK tidak bisa meningkatkan jumlah cacing tanah dan sebagainya," kata dia. Dari sisi ekonomi, lanjut Iswandi, petani bisa memproduksi sendiri pupuk organik sehingga tidak perlu bergantung pada keberadaan pupuk sintetis yang harganya terus merangkak naik.

"Jadi, sekali lagi istilah pupuk utama itu harusnya pupuk organik, bukan pupuk NPK. Semoga diketahui oleh semua petani, pejabat, sehingga kebijakan-kebijakan yang dilahirkan bisa menyokong bahwa pupuk organik adalah pupuk utama. bukan NPK," kata Iswandi. Sebelumnya dalam berbagai kesempatan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo mengajak petani dan generasi muda untuk memproduksi pupuk organik buatan dalam negeri. Salah seorang penggagas pupuk organik, Ansar, mengatakan bahwa pupuk organik dapat bersirkulasi dengan biaya pertanian yang murah dan mudah. "Mudah-mudahan jadi profesi harapan anak-anak muda Indonesia di masa depan," kata Ansar.

antara

(voinews.id)- Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan pemerintah sedang mempersiapkan 700 ribu hektare ladang tebu untuk mendukung target swasembada gula hingga 5 tahun ke depan. "Tadi disampaikan kalau kita betul-betul bisa menyiapkan 700 ribu hektare, kita kan mandiri, kita kan swasembada gula dalam 5 tahun ke depan, dan akan saya siapkan yang 700 ribu itu," kata Presiden Jokowi di Mojokerto, Jawa Timur pada Jumat. Presiden Jokowi menyampaikan hal tersebut seusai meninjau Kebun Tebu Temu Giring, Kabupaten Mojokerto, dan berdialog dengan sejumlah petani tebu.

"Sekarang baru dapat 180 ribu hektare. Kita butuhnya 700 ribu hektare, akan saya siapkan," tambah Presiden Jokowi. Kebun tebu seluas 700 ribu hektare itu rencananya akan tersebar di berbagai wilayah Tanah Air. "Iya tersebar, memang budaya menanam tebu yang baik memang di Jawa Timur bagus, Jawa Tengah bagus, di Jawa Barat juga bagus.

Nanti kita akan lari ke luar (pulau) Jawa karena kalau lahan 700 ribu hektare juga bukan lahan yang kecil tapi ini akan dengan sekuat tenaga akan saya siapkan ya," ungkap Presiden Jokowi. Presiden Jokowi menyebut sudah ada varietas unggulan baru tebu yang dapat mendorong produksi.